Aset BLU Transjakarta Mulai Dialihkan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai mengalihkan atau menyerahterimakan aset Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta kepada PT Transportasi Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, proses pengalihan ditarget tuntas pada 31 Desember 2014 sehingga pada 1 Januari 2015 pengelolaan bus Transjakarta murni di bawah BUMD transportasi tersebut. Bentuk pengalihan aset di antaranya depo, kantor, halte, pul bus Transjakarta, dan aset lain.

Semua aset ini memiliki nilai sebesar Rp1,2 triliun dan menjadi bagian dari modal dasar PT Transportasi Jakarta. Dalam penyerahan seluruh aset ini, pihaknya hanya mengurusi anggaran dan aset yang ada. Sumber daya manusia (SDM) tidak menjadi ranahnya. Untuk pengalihan karyawan, dia belum dapat memastikan status dari 6.000 pegawai yang berstatus non-PNS itu.

Mereka sudah bekerja bertahun-tahun untuk membesarkan BLU Transjakarta. Mereka akan dipindahkan ke PT Transportasi Jakarta. “Mereka (SDM) apakah mulai dari nol lagi atau tidak, yang jelas ada reward untukkaryawan,” ujarmantan wali Kota Jakarta Utara itu.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih menuturkan, tidak ada masalah dalam pengalihan SDM dari BLU Transjakarta kepada PT Transportasi Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 99/2014 tentang transisi pengalihan pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta ke PT Transportasi Jakarta menyatakan, semua pegawai BLU langsung masuk PT Transportasi Jakarta.

Tidak ada perubahan terhadap semua seperti di BLU. Para pegawai tersebut tidak dilakukan lagi tes, tidak ada assessment. “Tidak ada yang aneh-aneh, ini kebijakan bersama sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Semua SDM langsung pindah, status sama, dan penghasilan sama,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan tidak ada perampingan karyawan dan tidak ada rencana penambahan karyawan. Pengalihan aset ke PT Transportasi Jakarta ini untuk mengembalikan citra pelayanan bus Transjakarta sebagai transportasi publik yang mumpuni di Ibu Kota. Setahun terakhir pelayanan angkutan massal yang diluncurkan 2004 itu mengalami banyak sorotan dari publik terhadap kualitas pelayanannya, mulai terbakar, sambungan putus, roda lepas, kecelakaan, dan kondisi armada tidak nyaman lagi.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam berharap dengan pengalihan ini tercipta kualitas pelayanan sesuai ketentuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti tidak ada lagi penumpang yang berdiri begitu sesak di dalam bus, penumpang menunggu bus terlalu lama di halte, dan kondisi halte yang panas.

Itu membuat penumpang merasa tidak nyaman. Dia menyarankan manajemen PT Transportasi Jakarta membuat beragam inovasi dan rumusan bagaimana bisnis yang mulai dijalani secara penuh pada 2015 mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan pendapatan perusahaan dari tiket, tapi juga bisnis lain seperti penjualan iklan, penggunaan halte untuk lahan komersial, dan sebagainya.

Sebagai BUMD tentu perusahaan daerah itu dituntut menghasilkan keuntungan dan tidak lagi harus mengharapkan subsidi dari pemerintah daerah. "Perlahan-lahan Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi nilai subsidi BUMD itu," katanya. Pekerjaan yang tidak kalah penting bagi jajaran Transjakarta pada masa mendatang untuk memastikan busway steril. Selama ini masalah sering diserobotnya bus Transjakarta oleh kendaraan lain membuat kepastian waktu kedatangan di halte tidak bisa diharapkan.

Ilham safutra