Indonesia Tempatkan Wakil di Palestina
A
A
A
JAKARTA - Untuk mendukung kedaulatan Palestina dan meningkatkan hubungan diplomasi dua negara, Indonesia berencana menempatkan konsuler kehormatan di Ramallah, Palestina, dalam waktu dekat.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui Palestina sebagai negara independen pada 15 November 1988 di Kota Aljir, Aljazair. Namun hingga kini Indonesia tidak memiliki kedutaan besar (kedubes) di Palestina mengingat situasi di sana masih panas. Karena itu, Indonesia hanya bisa menempatkan perwakilan rangkap di Yordania.
Direktur Jenderal (Dirjen) Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI HE Hasan Kleib mengatakan, Indonesia sedang mencoba menempatkan perwakilan di Palestina. Menurutnya, Indonesia terus mencoba semua cara dalam membantu Palestina mencapai perdamaian, termasuk melalui Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meski DK tidak efektif karena sering terganjal veto.
Menurut Hasan, solusi terbaik dalam mengatasi masalah Palestina adalah baik Palestina maupun Israel mengakui masing-masing sebagai negara independen. Hanya saja, penjajahan Israel di Palestina membuat proses perdamaian menjadi semakin mundur. Permasalahan di Palestina juga diperburuk dengan tidak adanya kesatuan dan persatuan antara Hamas dan Fatah.
“Palestina harus bersatu, jangan terpecah,” ujar Hasan di sela seminar internasional membahas masalah Palestina di Kantor Kemlu, Jakarta, kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, proses perdamaian Palestina-Israel menjadi prioritas Indonesia. “Indonesia telah dan akan mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai hak menerima pengakuan permanen sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” katanya.
Menurut Retno, perdamaian di Palestina masih menjadi mimpi karena penjajahan Israel terus berlanjut. Indonesia akan terus bergabung dengan komunitas internasional untuk mengakhiri aktivitas ilegal Israel dan berupaya mencari beragam solusi. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N Mehdawi berharap Palestina segera merdeka.
“Kami mengambil apa yang terbaik bagi rakyat Palestina. Tidak diragukan lagi, Palestina akan merdeka. Kami akan terus berjuang,” katanya. Sementara itu, Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad kemarin menemui pimpinan DPR RI untuk meminta dukungan politik parlemen Indonesia atas perjuangan negara Palestina.
Selain meminta dukungan, Hamas juga berniat membuka kantor perwakilan di Jakarta untuk memudahkan diplomasi dan mengundang perwakilan DPR untuk berkunjung ke Palestina. “Kami berharap negaranegara Islam membantu Palestina. Kami harapkan parlemen dan rakyat Indonesia bisa membantu dan menggagalkan rencana jahat Israel yang mengambil kelemahan negaranegara Arab,” kata Abu Umar saat bertemu dengan pimpinan DPR di Jakarta kemarin.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya bisa saja mendukung rencana Hamas untuk membuka kantor di Jakarta. Syaratnya, Hamas harus mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
Muh shamil/Rahmat sahid/Mula akmal
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui Palestina sebagai negara independen pada 15 November 1988 di Kota Aljir, Aljazair. Namun hingga kini Indonesia tidak memiliki kedutaan besar (kedubes) di Palestina mengingat situasi di sana masih panas. Karena itu, Indonesia hanya bisa menempatkan perwakilan rangkap di Yordania.
Direktur Jenderal (Dirjen) Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI HE Hasan Kleib mengatakan, Indonesia sedang mencoba menempatkan perwakilan di Palestina. Menurutnya, Indonesia terus mencoba semua cara dalam membantu Palestina mencapai perdamaian, termasuk melalui Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meski DK tidak efektif karena sering terganjal veto.
Menurut Hasan, solusi terbaik dalam mengatasi masalah Palestina adalah baik Palestina maupun Israel mengakui masing-masing sebagai negara independen. Hanya saja, penjajahan Israel di Palestina membuat proses perdamaian menjadi semakin mundur. Permasalahan di Palestina juga diperburuk dengan tidak adanya kesatuan dan persatuan antara Hamas dan Fatah.
“Palestina harus bersatu, jangan terpecah,” ujar Hasan di sela seminar internasional membahas masalah Palestina di Kantor Kemlu, Jakarta, kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, proses perdamaian Palestina-Israel menjadi prioritas Indonesia. “Indonesia telah dan akan mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai hak menerima pengakuan permanen sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” katanya.
Menurut Retno, perdamaian di Palestina masih menjadi mimpi karena penjajahan Israel terus berlanjut. Indonesia akan terus bergabung dengan komunitas internasional untuk mengakhiri aktivitas ilegal Israel dan berupaya mencari beragam solusi. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N Mehdawi berharap Palestina segera merdeka.
“Kami mengambil apa yang terbaik bagi rakyat Palestina. Tidak diragukan lagi, Palestina akan merdeka. Kami akan terus berjuang,” katanya. Sementara itu, Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad kemarin menemui pimpinan DPR RI untuk meminta dukungan politik parlemen Indonesia atas perjuangan negara Palestina.
Selain meminta dukungan, Hamas juga berniat membuka kantor perwakilan di Jakarta untuk memudahkan diplomasi dan mengundang perwakilan DPR untuk berkunjung ke Palestina. “Kami berharap negaranegara Islam membantu Palestina. Kami harapkan parlemen dan rakyat Indonesia bisa membantu dan menggagalkan rencana jahat Israel yang mengambil kelemahan negaranegara Arab,” kata Abu Umar saat bertemu dengan pimpinan DPR di Jakarta kemarin.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya bisa saja mendukung rencana Hamas untuk membuka kantor di Jakarta. Syaratnya, Hamas harus mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
Muh shamil/Rahmat sahid/Mula akmal
(bbg)