Fadli: Mudah-Mudahan Menteri Jokowi Bukan Menteri Percobaan
Sabtu, 29 November 2014 - 10:10 WIB
Fadli: Mudah-Mudahan Menteri Jokowi Bukan Menteri Percobaan
A
A
A
JAKARTA - Sekira satu bulan bekerja, beberapa menteri Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah menyita perhatian publik.
Setidaknya hal itu terlihat dari polemik yang muncul akibat sikap dan kebijakan dari sejumlah menteri.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memaklumi kondisi tersebut. Sebab para menteri baru mulai bekerja.
"Karena masih percobaan, mudah-mudahan bukan menteri-menteri percobaan," kata Fadli Zon dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network bertajuk Wajah Politik Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Dia mengungkapkan, salah satu tindakan yang tidak sesuai harapan, yakni imbauan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali ditiadakan.
"Menko Polhukam intervensi kasus golkar, saya katakan itu intervensi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Selain itu, kata dia, tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan pendaftaran pengurus PPP versi M Romahurmuzy pada satu hari setelah dilantik.
Fadli menilai Yasonna telah mengintervensi hukum dengan kekuasaan. "Kemudian Mendagri yang memaksakan kasus (pelantikan) Ahok, menurut saya tidak sesuai dengan etika yang ada, lalu server e-KTP, belum lagi kartu-kartu (sakti) itu, kenaikan harga BBM, list-nya banyak," tuturnya.
Setidaknya hal itu terlihat dari polemik yang muncul akibat sikap dan kebijakan dari sejumlah menteri.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memaklumi kondisi tersebut. Sebab para menteri baru mulai bekerja.
"Karena masih percobaan, mudah-mudahan bukan menteri-menteri percobaan," kata Fadli Zon dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network bertajuk Wajah Politik Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Dia mengungkapkan, salah satu tindakan yang tidak sesuai harapan, yakni imbauan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali ditiadakan.
"Menko Polhukam intervensi kasus golkar, saya katakan itu intervensi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Selain itu, kata dia, tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan pendaftaran pengurus PPP versi M Romahurmuzy pada satu hari setelah dilantik.
Fadli menilai Yasonna telah mengintervensi hukum dengan kekuasaan. "Kemudian Mendagri yang memaksakan kasus (pelantikan) Ahok, menurut saya tidak sesuai dengan etika yang ada, lalu server e-KTP, belum lagi kartu-kartu (sakti) itu, kenaikan harga BBM, list-nya banyak," tuturnya.
(dam)
