DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

JAKARTA - Terbitnya surat SekretarisKabinet( Seskab) mengenai larangan menteri melakukan rapat dengan DPR adalah bukti gaya komunikasipolitikpemerintah saat ini buruk.

Ke depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbaiki gaya komunikasinya agar hubungan pemerintah dengan DPR bisa lebih harmonis. Penilaian tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Nasir Djamil dan Direktur Institut Madani Nusantara Nanat Fatah Natsir kemarin.

Nasir Djamil berpandangan, dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah harus bersikap netral dan berdiri di atas semua kelompok. Presiden ketika sudah dilantik harus menjalankan perannya sebagai kepala negara dengan mengedepankan sikap seorang negarawan.

Dia menyayangkan langkah Jokowi yang ikut terseret konflik di DPR yang melibatkan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ”Semestinya Presiden memfasilitasi kegaduhan ini sehingga bisa memberi angin yang menyejukkan, bukan malah menjadi kompor yang membuat panas,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta kemarin.

Nasir melihat beredarnya surat larangan menteri untuk rapat dengan DPR tersebut sebagai langkah memancing di air yang keruh. Menurutnya, memang diakui bahwa hak Presiden memerintah para menteri sebagai pembantunya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika surat yang sifatnya internal tersebut bocor keluar dan memicu persoalan politik.

”Akibatnya ini berdampak pada hubungan kelembagaan antara DPR pada Presiden,” sebut anggota Komisi III DPR itu. Sementara itu, Nanat Fatah Natsir mengatakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla perlu belajar dan mencontoh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalin hubungan dengan DPR, partai, dan tokoh-tokoh politik nasional.

”Yudhoyono mampu membangun komunikasi politik dengan DPR, partai politik, dan tokoh-tokoh nasional secara cantik, sabar, tekun, dan merendah. Itu juga dilakukan terhadap lawan-lawan politiknya,” kata Nanat di Jakarta kemarin. Dia mengatakan SBY juga mampu membangun hubungan yang kondusif antarlembaga negara. Karena itu, meskipun tetap ada pihak yang menolak, kebijakan pemerintahan SBY tetap bisa dijalankan.

”Yudhoyono juga mampu membedakan mana kepentingan partai dengan kepentingan publik. Karena itu, meskipun menjabat sebagai ketua umum partai, sebagai presiden dia tetap bisa berdiri netral,” tutur mantan Rektor UIN Bandung itu. Di sisi lain, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Maman Imanul Haq mengatakan, surat Seskab tersebut itu hanyalah instruksi untuk menterimenteri Jokowi, bukan DPR.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR untuk melakukan konsolidasi. ”Itu adalah gaya komunikasi Pak Jokowi untuk mengonsolidasikan KMP dan KIH di DPR,” ujar Maman kemarin. Di lain pihak, DPR dinilai memiliki hak untuk memanggil secara paksa jajaran menteri Kabinet Kerja jika tiga kali tidak memenuhi panggilan DPR tanpa adanya alasan yang jelas.

”Apabila tiga kali dipanggil tidak datang, bisa saja DPR menggunakan hak memaksa. Tapi kalau sampai dipanggil tiga kali tidak hadir sangat tidak elegan. Ini kan masalah kerja sama, tentu masyarakat pun sudah bosan melihat drama yang tidak lucu itu,” ungkap guru besar ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Jamal Wiwoho di Jakarta kemarin.

Kiswondari/Sucipto/Nurul adriyana/Ant