Ada Indikasi Memecah Partai Golkar
Ada Indikasi Memecah Partai Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kisruh Partai Golkar belakangan ini mengindikasikan ada pihak tertentu yang berupaya memecah belah partai tersebut.
Dugaan dari Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi itu terlontar sehubungan dengan adanya konflik internal yang berujung pada munculnya dua kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. ”Di belakang itu ada orangorang yang berkepentingan yang tidak kelihatan, kami tahu ada. Banyak yang berkepentingan, yang tidak suka kepada Golkar dan yang ingin duduk sebagai ketua umum Golkar. Saya tidak mau menyebut nama-namanya,” ujar Muladi di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.
Mantan Gubernur Lemhanas tersebut tidak bersedia mengungkap siapa pihak yang ingin memecah partainya. Dia hanya menyebut dua faktor penyebab munculnya konflik internal, yakni waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar pada 30 Nov ember dan susunan kepanitiaan. Menurut dia, ada anggapan bahwa panitia munas yang dipimpin Nurdin Halid tidak netral.
”Mereka (kubu Agung Laksono) menuntut kepanitiaan netral, kalau Nurdin Halid dianggap tidak netral. Kepengurusan kepanitiaan supaya disempurnakan. Kalau tidak bisa ya sudah jalan sendiri-sendiri, akibatnya Golkar akan repot dan rakyat Indonesia akan repot. Benturan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan semakin besar,” katanya.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta tidak ada pihak yang mengatasnamakan partai demi kepentingan sendiri. Dia mengaku prihatin atas adanya upaya kamuflase dan pembohongan, padahal sebenarnya ada kepentingan-kepentingan di balik itu. ”Saya selalu imbau tidak usah kita berkamuflase dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan penyelamatan.
Tapi kan hakikatnya hanya membungkus kepentingan-kepentingan yang ada,” katanya. Bila semua pihak mengatasnamakan kepentingan Golkar, menurut Idrus, dia menyarankan agar mereka menggunakan langkah yang telah diatur Partai Golkar, bukan mengambil jalan sendiri.
Idrus pun menantang siapa saja yang ingin menjadi calon ketua umum untuk bersaing pada munas nanti. Idrus juga tidak mempermasalahkan bila para calon ketua umum tidak hadir. ”Nggak masalah, kan ada tata tertib pemilihannya. Ayo bertarung secara fair. Secara gentle , secara demokratis. Siapa pun yang menang harus kita dukung. Itu baru hebat,” katanya.
Di lain pihak, kemarin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara diam-diam bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono untuk membicarakan situasi terakhir partai tersebut. ”Kok tahu tadi ada pertemuan,” kata JK kepada pers seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan hari ulang tahun ke- 69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan Jakarta kemarin.
Berdasarkan informasi, Agung Laksono pada Kamis (27/11) sekitar pukul 7.00 WIB datang ke kediaman resmi Wapres JK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut di luar agenda resmi Wapres sehingga luput dari perhatian pers. Menurut JK, dalam pertemuan tersebut dirinya hanya membicarakan dan membahas kondisi terakhir Golkar dan mencari solusi terbaik agar tidak pecah.
Mantan Ketua Umum DPP Golkar itu pun menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan berarti dirinya mengintervensi masalah yang saat ini sedang terjadi di partai pohon beringin tersebut. Dia juga membantah bahwa pemerintah ikut intervensi atas konflik Golkar yang antara lain dengan melarang mengadakan munas di Bali akhir November 2014 oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
”Kita tidak intervensi, tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang, apa kata dunia internasional,” ujar dia. JK lantas menuturkan, dalam pertemuan dengan Agung Laksono, dia berharap agar kedua pihak mencari jalan tengah yang demokratis serta jangan ada intimidasi dan intervensi sehingga mengganggu proses demokrasi.
”Sebaiknya dicari jalan tengah dan saya yakin itu bisa dicapai oleh pihak masingmasing. Sekali lagi tak boleh ada intimidasi dan intervensi dari mana pun,” kata Wapres. Adapun pihak Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengaku JK berupaya merintis bagaimana mencegah terjadinya perpecahan dalam bentuk rekonsiliasi.
Menurut dia, rekonsiliasi bisa terwujud jika digelar munas yang disepakati kedua pihak. ”Munas yang baik dan bermutu. Saya percaya, apalagi sudah ada imbauan agar tidak ada munas di Bali guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, sebaiknya dicari waktu yang ideal,” ucapnya.
Menurut dia, kalau munas dilakukan dengan cara-cara yang sehat dan tidak melakukan pelanggaran, siapa pun yang terpilih akan melakukan rekonsiliasi dan merangkul kembali pihak-pihak yang berseberangan. ”Kami juga tidak bisa memaksa, kami bersiap apabila diminta JK akan lakukan pembahasan-pembahasan,” katanya.
Optimistis Tidak Ada Kericuhan
Pihak Aburizal Bakrie sendiri hingga kemarin memastikan rencana munas di Nusa Dua, Bali, tetap berjalan. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham pun meyakini tidak akan terjadi kericuhan seperti dikhawatirkan. ”Siapa yang mau rusuh. Kalau ada yang mau rusuh, itu tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN).
Mestinya BIN bekerja dengan baik, kalau ada info-info seperti itu sudah harus diberikan tindak lanjut,” katanya. Menurut Idrus, bila pihak keamanan bekerja dengan baik, gangguan keamanan dapat dicegah. Namun, bila sebaliknya (terjadi kerusuhan, keamanan negara belum berjalan dengan normal.
”Kalau keamanan negara ini berjalan dengan baik saya kira bagus. Kalau ada info seperti itu (kericuhan) dan benar, berarti kepemimpinan bangsa dan negara ini belum berjalan secara normal,” katanya. Kemarin Muladi juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul warganya. Pasalnya, hal itu sudah diatur dalam UUD 1945.
Dia mengaku hal tersebut bisa dibatasi jika ada gangguan umum keamanan nasional. Namun pembatasan tidak bisa dilakukan bila hanya didasarkan atas perkiraan-perkiraan. ”Kalau pemerintah sampai mengatur ke dalam-dalam nggak boleh. Kalau analisis situasi dianggap membahayakan pembangunan nasional atau pariwisata dan ada bahaya yang aktual itu boleh. Tapi kalau perkiraanperkiraan saja sulit dibatasi, paling menjaga keamanan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November mendatang. Alasannya karena tingginya jumlah kunjungan wisatawan pada akhir tahun dan kekhawatiran terjadinya kericuhan yang berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional.
Pernyataan politisi Partai NasDem tersebut pun dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Priyo Budi Santoso menyatakan, bila Aburizal Bakrie (Ical) tetap menyelenggarakan munas di Nusa Dua, Bali, Golkar akan pecah.
”Kalau beliau Pak Ical memutuskan tetap menyelenggarakan munas di Bali 30 November, apa yang terjadi? Golkar pecah karena kemungkinan tim penyelamat juga akan menyelenggarakan munas pada 15-18 Januari 2015,” katanya. Karena itu, pihaknya bersama dengan sejumlah ormas yang merupakan pendiri Partai Golkar, yakni Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono dan Ketua Umum Soksi Laurance Siburian, menyatakan agar munas bisa diselenggarakan dengan demokratis, fair , dan tidak ada intimidasi atau apa pun yang membuat situasi jadi tidak kondusif.
”Kami menyerukan kepada semua pihak utamanya pimpinan Partai Golkar untuk melakukan moratorium pemecatan pimpinan DPD dan kader Golkar se-Indonesia. Karena ini yang menjadi rasa takut dan pangkal persoalan,” ujarnya.
Organisasi pendiri juga mengetuk semua pihak, utamanya pimpinan tinggi partai, untuk mengedepankan kebersamaan dan melakukan rekonsiliasi. ”Soal pelaksanaan munas kalau dibincangkan dengan baik pasti ada jalan keluar, begitu juga kepanitiaan, kalau ditata dan diselenggarakan dengan adil jujur dan tidak intimidatif, siapa pun yang akan jadi ketua umum akan kita dukung,” sebutnya.
Sucipto/Ant
Dugaan dari Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi itu terlontar sehubungan dengan adanya konflik internal yang berujung pada munculnya dua kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. ”Di belakang itu ada orangorang yang berkepentingan yang tidak kelihatan, kami tahu ada. Banyak yang berkepentingan, yang tidak suka kepada Golkar dan yang ingin duduk sebagai ketua umum Golkar. Saya tidak mau menyebut nama-namanya,” ujar Muladi di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.
Mantan Gubernur Lemhanas tersebut tidak bersedia mengungkap siapa pihak yang ingin memecah partainya. Dia hanya menyebut dua faktor penyebab munculnya konflik internal, yakni waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar pada 30 Nov ember dan susunan kepanitiaan. Menurut dia, ada anggapan bahwa panitia munas yang dipimpin Nurdin Halid tidak netral.
”Mereka (kubu Agung Laksono) menuntut kepanitiaan netral, kalau Nurdin Halid dianggap tidak netral. Kepengurusan kepanitiaan supaya disempurnakan. Kalau tidak bisa ya sudah jalan sendiri-sendiri, akibatnya Golkar akan repot dan rakyat Indonesia akan repot. Benturan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan semakin besar,” katanya.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta tidak ada pihak yang mengatasnamakan partai demi kepentingan sendiri. Dia mengaku prihatin atas adanya upaya kamuflase dan pembohongan, padahal sebenarnya ada kepentingan-kepentingan di balik itu. ”Saya selalu imbau tidak usah kita berkamuflase dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan penyelamatan.
Tapi kan hakikatnya hanya membungkus kepentingan-kepentingan yang ada,” katanya. Bila semua pihak mengatasnamakan kepentingan Golkar, menurut Idrus, dia menyarankan agar mereka menggunakan langkah yang telah diatur Partai Golkar, bukan mengambil jalan sendiri.
Idrus pun menantang siapa saja yang ingin menjadi calon ketua umum untuk bersaing pada munas nanti. Idrus juga tidak mempermasalahkan bila para calon ketua umum tidak hadir. ”Nggak masalah, kan ada tata tertib pemilihannya. Ayo bertarung secara fair. Secara gentle , secara demokratis. Siapa pun yang menang harus kita dukung. Itu baru hebat,” katanya.
Di lain pihak, kemarin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara diam-diam bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono untuk membicarakan situasi terakhir partai tersebut. ”Kok tahu tadi ada pertemuan,” kata JK kepada pers seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan hari ulang tahun ke- 69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan Jakarta kemarin.
Berdasarkan informasi, Agung Laksono pada Kamis (27/11) sekitar pukul 7.00 WIB datang ke kediaman resmi Wapres JK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut di luar agenda resmi Wapres sehingga luput dari perhatian pers. Menurut JK, dalam pertemuan tersebut dirinya hanya membicarakan dan membahas kondisi terakhir Golkar dan mencari solusi terbaik agar tidak pecah.
Mantan Ketua Umum DPP Golkar itu pun menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan berarti dirinya mengintervensi masalah yang saat ini sedang terjadi di partai pohon beringin tersebut. Dia juga membantah bahwa pemerintah ikut intervensi atas konflik Golkar yang antara lain dengan melarang mengadakan munas di Bali akhir November 2014 oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
”Kita tidak intervensi, tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang, apa kata dunia internasional,” ujar dia. JK lantas menuturkan, dalam pertemuan dengan Agung Laksono, dia berharap agar kedua pihak mencari jalan tengah yang demokratis serta jangan ada intimidasi dan intervensi sehingga mengganggu proses demokrasi.
”Sebaiknya dicari jalan tengah dan saya yakin itu bisa dicapai oleh pihak masingmasing. Sekali lagi tak boleh ada intimidasi dan intervensi dari mana pun,” kata Wapres. Adapun pihak Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengaku JK berupaya merintis bagaimana mencegah terjadinya perpecahan dalam bentuk rekonsiliasi.
Menurut dia, rekonsiliasi bisa terwujud jika digelar munas yang disepakati kedua pihak. ”Munas yang baik dan bermutu. Saya percaya, apalagi sudah ada imbauan agar tidak ada munas di Bali guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, sebaiknya dicari waktu yang ideal,” ucapnya.
Menurut dia, kalau munas dilakukan dengan cara-cara yang sehat dan tidak melakukan pelanggaran, siapa pun yang terpilih akan melakukan rekonsiliasi dan merangkul kembali pihak-pihak yang berseberangan. ”Kami juga tidak bisa memaksa, kami bersiap apabila diminta JK akan lakukan pembahasan-pembahasan,” katanya.
Optimistis Tidak Ada Kericuhan
Pihak Aburizal Bakrie sendiri hingga kemarin memastikan rencana munas di Nusa Dua, Bali, tetap berjalan. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham pun meyakini tidak akan terjadi kericuhan seperti dikhawatirkan. ”Siapa yang mau rusuh. Kalau ada yang mau rusuh, itu tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN).
Mestinya BIN bekerja dengan baik, kalau ada info-info seperti itu sudah harus diberikan tindak lanjut,” katanya. Menurut Idrus, bila pihak keamanan bekerja dengan baik, gangguan keamanan dapat dicegah. Namun, bila sebaliknya (terjadi kerusuhan, keamanan negara belum berjalan dengan normal.
”Kalau keamanan negara ini berjalan dengan baik saya kira bagus. Kalau ada info seperti itu (kericuhan) dan benar, berarti kepemimpinan bangsa dan negara ini belum berjalan secara normal,” katanya. Kemarin Muladi juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul warganya. Pasalnya, hal itu sudah diatur dalam UUD 1945.
Dia mengaku hal tersebut bisa dibatasi jika ada gangguan umum keamanan nasional. Namun pembatasan tidak bisa dilakukan bila hanya didasarkan atas perkiraan-perkiraan. ”Kalau pemerintah sampai mengatur ke dalam-dalam nggak boleh. Kalau analisis situasi dianggap membahayakan pembangunan nasional atau pariwisata dan ada bahaya yang aktual itu boleh. Tapi kalau perkiraanperkiraan saja sulit dibatasi, paling menjaga keamanan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November mendatang. Alasannya karena tingginya jumlah kunjungan wisatawan pada akhir tahun dan kekhawatiran terjadinya kericuhan yang berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional.
Pernyataan politisi Partai NasDem tersebut pun dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Priyo Budi Santoso menyatakan, bila Aburizal Bakrie (Ical) tetap menyelenggarakan munas di Nusa Dua, Bali, Golkar akan pecah.
”Kalau beliau Pak Ical memutuskan tetap menyelenggarakan munas di Bali 30 November, apa yang terjadi? Golkar pecah karena kemungkinan tim penyelamat juga akan menyelenggarakan munas pada 15-18 Januari 2015,” katanya. Karena itu, pihaknya bersama dengan sejumlah ormas yang merupakan pendiri Partai Golkar, yakni Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono dan Ketua Umum Soksi Laurance Siburian, menyatakan agar munas bisa diselenggarakan dengan demokratis, fair , dan tidak ada intimidasi atau apa pun yang membuat situasi jadi tidak kondusif.
”Kami menyerukan kepada semua pihak utamanya pimpinan Partai Golkar untuk melakukan moratorium pemecatan pimpinan DPD dan kader Golkar se-Indonesia. Karena ini yang menjadi rasa takut dan pangkal persoalan,” ujarnya.
Organisasi pendiri juga mengetuk semua pihak, utamanya pimpinan tinggi partai, untuk mengedepankan kebersamaan dan melakukan rekonsiliasi. ”Soal pelaksanaan munas kalau dibincangkan dengan baik pasti ada jalan keluar, begitu juga kepanitiaan, kalau ditata dan diselenggarakan dengan adil jujur dan tidak intimidatif, siapa pun yang akan jadi ketua umum akan kita dukung,” sebutnya.
Sucipto/Ant
(bbg)
Explore More