Demokrasi Indonesia Dianggap Terbaik di Asia Tenggara
Kamis, 27 November 2014 - 11:04 WIB
Demokrasi Indonesia Dianggap Terbaik di Asia Tenggara
A
A
A
JAKARTA - Di tengah gencarnya isu demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satusatunya negara yang dianggap paling maju dan stabil dalam hal demokrasi.
Hal ini tak terlepas dari keberhasilan Indonesia keluar dari kepemimpinan militer era Soeharto. Hal tersebut diungkapkan Dr Phillips J Vermonte, Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam dialog ASEAN Political-Security Community (ASPC): Influence of Democracy in ASEAN Integration, di Habibie Center, Jakarta Selatan, kemarin.
Vermonte menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut. Pembicara lainnya adalah Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, mantan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Penasihat Institute for Peace and Democracy.
Vermonte mengungkapkan, dibanding negara Asia Tenggara (ASEAN) lain seperti Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, maupun Brunei Darussalam, Indonesia lebih aktif dalam mendorong agenda demokrasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, Vermonte mengingatkan, isu demokrasi di ASEAN memiliki kecenderungan mengalami kemunduran.
Hal tersebut terjadi karena kurang ketatnya kebijakan yang diambil ASEAN. Tidak seperti Uni Eropa yang menerapkan standar ketat bagi bergabungnya sebuah negara, ASEAN justru tidak memiliki standar tinggi sebagai syarat masuknya sebuah negara menjadi anggota ASEAN.
Demokrasi, kestabilan politik, dan ekonomi serta hak asasi manusia yang menjadi poin penting Uni Eropa tidak diterapkan di dalam masyarakat ASEAN. Akibatnya, negara-negara yang belum stabil secara politik seperti Myanmar dan Thailand dengan mudahnya bergabung dan menghadirkan banyak konflik politik serta kemanusiaan.
Konflik pun menjadi tanggungan seluruh anggota ASEAN dan membuat negaranegara ASEAN tidak beranjak dari kumpulan negara yang baru mengalami transisi demokrasi. “Poin inilah kelemahan ASEAN. Sehingga negara yang tidak stabil secara politik dan ekonomi bisa bergabung dan akhirnya menghambat perekonomian ASEAN,” jelas Vermonte.
Tantangan ASEAN kini adalah mencari kebijakan yang tepat sesuai dengan budaya jika perlu tambahkan juga reward and punishment agar setiap anggota ASEAN tidak melupakan perannya masing-masing. “Dan, kunci yang terpenting adalah pendidikan demokrasi serta sistem yang tepat,” kata Vermonte.
Rini agustina
Hal ini tak terlepas dari keberhasilan Indonesia keluar dari kepemimpinan militer era Soeharto. Hal tersebut diungkapkan Dr Phillips J Vermonte, Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam dialog ASEAN Political-Security Community (ASPC): Influence of Democracy in ASEAN Integration, di Habibie Center, Jakarta Selatan, kemarin.
Vermonte menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut. Pembicara lainnya adalah Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, mantan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Penasihat Institute for Peace and Democracy.
Vermonte mengungkapkan, dibanding negara Asia Tenggara (ASEAN) lain seperti Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, maupun Brunei Darussalam, Indonesia lebih aktif dalam mendorong agenda demokrasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, Vermonte mengingatkan, isu demokrasi di ASEAN memiliki kecenderungan mengalami kemunduran.
Hal tersebut terjadi karena kurang ketatnya kebijakan yang diambil ASEAN. Tidak seperti Uni Eropa yang menerapkan standar ketat bagi bergabungnya sebuah negara, ASEAN justru tidak memiliki standar tinggi sebagai syarat masuknya sebuah negara menjadi anggota ASEAN.
Demokrasi, kestabilan politik, dan ekonomi serta hak asasi manusia yang menjadi poin penting Uni Eropa tidak diterapkan di dalam masyarakat ASEAN. Akibatnya, negara-negara yang belum stabil secara politik seperti Myanmar dan Thailand dengan mudahnya bergabung dan menghadirkan banyak konflik politik serta kemanusiaan.
Konflik pun menjadi tanggungan seluruh anggota ASEAN dan membuat negaranegara ASEAN tidak beranjak dari kumpulan negara yang baru mengalami transisi demokrasi. “Poin inilah kelemahan ASEAN. Sehingga negara yang tidak stabil secara politik dan ekonomi bisa bergabung dan akhirnya menghambat perekonomian ASEAN,” jelas Vermonte.
Tantangan ASEAN kini adalah mencari kebijakan yang tepat sesuai dengan budaya jika perlu tambahkan juga reward and punishment agar setiap anggota ASEAN tidak melupakan perannya masing-masing. “Dan, kunci yang terpenting adalah pendidikan demokrasi serta sistem yang tepat,” kata Vermonte.
Rini agustina
(bbg)
