DPR Minta Mendagri Tak Bodohi Rakyat
Selasa, 25 November 2014 - 16:49 WIB
DPR Minta Mendagri Tak Bodohi Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengatakan server e-KTP berada di luar negeri, mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia meminta Mendagri Tjahjo tidak membodohi masyarakat dengan pernyataan tersebut.
"Janganlah kita dibodohi dengan pernyataan seperti itu. Jangan bodohi masyarakat dalam kasus ini," ujar Fadli Zon di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Sekadar diketahui, Fadli bersama jajaran Komisi II DPR telah meninjau server e-KTP di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Saya meminta saudara Mendagri untuk melakukan klarifikasi karena telah membuat banyak pihak kebingunggan," ungkapnya.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, justru berdasarkan pengecekannya, data e-KTP di Ditjen Kependudukan ini cukup akurat. Baik dari proses perekaman data, sidik jari maupun pengecekan lewat kartu.
"Kami sudah saksikan, kami praktikkan, perekaman data akurat, sesuai dengan data yang direkam. Dari sidik jari sampai data biometrik, ini tidak ada masalah. Menurut data dari Dirjen sudah ada 172 juta data yang direkam. Karena itu saya mempertanyakan kepada Mendagri kenapa dihentikan," pungkasnya.
"Janganlah kita dibodohi dengan pernyataan seperti itu. Jangan bodohi masyarakat dalam kasus ini," ujar Fadli Zon di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Sekadar diketahui, Fadli bersama jajaran Komisi II DPR telah meninjau server e-KTP di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Saya meminta saudara Mendagri untuk melakukan klarifikasi karena telah membuat banyak pihak kebingunggan," ungkapnya.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, justru berdasarkan pengecekannya, data e-KTP di Ditjen Kependudukan ini cukup akurat. Baik dari proses perekaman data, sidik jari maupun pengecekan lewat kartu.
"Kami sudah saksikan, kami praktikkan, perekaman data akurat, sesuai dengan data yang direkam. Dari sidik jari sampai data biometrik, ini tidak ada masalah. Menurut data dari Dirjen sudah ada 172 juta data yang direkam. Karena itu saya mempertanyakan kepada Mendagri kenapa dihentikan," pungkasnya.
(hyk)
