Program Prorakyat Harus Terintegrasi

JAKARTA - Program kesejahteraan yang diusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebar pada 19 kementerian. Karena itu, pelaksanaannya agar lebih efektif harus dilakukan secara integratif.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, integrasi juga diperlukan karena menyadari penyelesaian masalah sosial di Indonesia masih cukup banyak sehingga tidak bisa ditangani sendiri-sendiri melainkan harus bersama. Jika itu tidak dilakukan maka program pengentasan kemiskinan di masyarakat akan sulit tercapai.

“Sekarang ini program masih pada proses sosialisasi. Supaya masing-masing ada common understanding, ada diseminasi informasi yang relatif lebih komprehensif maka saya berharap bahwa akan ada kebersamaan untuk saling mendiseminasikan,” ujar Khofifah saat berkunjung ke Redaksi KORAN SINDO, Jalan Wahid Hasyim Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Ketua Umum Muslimat NU itu mencontohkan, akibat tidak adanya pengintegrasian program pemerintah, banyak wilayah di perbatasan yang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyatnya rendah. Untuk itu, dia menyadari sebaik apapun program pemerintah tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri- sendiri.

“Kuncinya harus itu tidak bisa sendiri-sendiri dalam mengikhtiarkan peningkatan kesejahteraan. Bagaimana mengintegrasikan program di perbatasan,” lanjutnya. Dia juga sepakat apabila pemerintah ke depan harus menempatkan kesejahteraan sosial di perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa. Dengan langkah tersebut, kualitas dan pembangunan di sana diharapkan bisa lebih diperhatikan.

“Malaysia saja sudah menjadikan ini sebagai beranda,” bebernya. Khofifah pun menegaskan bahwa ke depan untuk di wilayah perbatasan harus ditingkatkan kualitas dan pembangunannya. Khususnya dalam hal pendidikan, yang menurutnya selama ini masih sangat rendah dengan jumlah anak tidak bersekolah yangselalumeningkat.

“Sewaktu saya ke Nunukan 2006 ada 26.000 anak tidak sekolah. Sekarang katanya sudah 32.000. Untuk itu di sana dibutuhkan boardingschool , disaat orangtuanya bekerja tidak sempat mengasuh anak-anaknya, mereka tetap bisa disekolahkan,”tegas dia.

Kartu Sakti Target Capai 40%

Sementara itu, program kartu sakti milik pemerintahan Jokowi-JK ditargetkan akan mencakup 96 juta warga atau 40% di 2014. Program yang diluncurkan untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ini akan terus disempurnakan di tahun-tahun berikutnya.

“Kita menyampaikan perencanaan kepada Bappenas dan Menkeu, 2015 itu seharusnya sudah bisa meng-cover 96 juta. Kalau sudah segitu, berarti coverage-nya sudah 40%,” ujar dia. Mantan aktivis PMII itu menambahkan perlu adanya kerja sama yang lebih intensif pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pasalnya, Kemensosmembutuhkan data dari kementrian lain yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. “Validasi datanya harus dilakukan terus-menerus, dan dua lembaga yang menangani pendidikan umum dan agama ini yang mestinya yang mengintegrasikan supaya KIP-nya juga bisa mencapai 40%,” jelasnya.

Menurut dia, guna memastikan penerimaan masyarakat secara maksimal dalam kartu sakti Jokowi-JK maka program ini menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan simcard. Dengan memasukkan simcard ke dalam handphone maka masyarakat mengetahui punya tabungannya.

“Ini sekaligus mengajak masyarakat untuk menentukan prioritas kebutuhan mereka,” tukasnya. Mantan Menteri Perempuan di Era Gus Dur itu menjelaskan program pengentasan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab Kemensos penting untuk dikoordinasikan.

Dirinya juga memahami kebutuhan kemitraan dan support dari seluruh elemen terutama dari pihak yang memang dunianya dunia diseminasi informasi. “Untuk itu, kami berharap program pengentasan kemiskinan itu akan menjadi bagian dari yang bisa membangun public private partnership. Jadi, kita membangun partnership di antara seluruh elemen,” jelasnya.

Khofifah memahami apabila dalam pelaksanaannya kartu sakti Jokowi-JK bisas aja berbenturan dengan program yang telah dimiliki oleh daerah. Hal itu dapat diatasi dengan melakukan verifikasi dan validasi mengenai jumlah pasti masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan yang tidak.

“Apabila terjadi irisan antara program nasional dan daerah, mestinya dapat divalidasi dengan metodologi yang memungkinkan untuk mereduksi kemungkinan eror itu. Dan 2015 mudah-mudahan kita bisa melakukan validasi atau verifikasi supaya cakupan ini bisa mencapai target sasaran yang kita kehendaki,” tegasnya.

Dia menargetkan kesuksesan program kartu sakti akan dirasakan pada akhir masa pemerintahan Jokowi-JK di mana angka kemiskinan akan menurun 5-6%. “Kalau orang tidak mampu sudah bisa kita angkat produktivitasnya maka angka kemiskinan 2019 di target menjadi 5-6%. Sangat memungkinkan untuk itu,” tuntasnya.

Sebagaimana diketahui, rencananya program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan pada sektor produktif. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek nyata dan juga bantalan sosial bagi keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto mengatakan bahwa sebagai pembantu presiden, jabatan menteri saat ini memang tidaklah mudah. Selain mampu menjalankan program pemerintah, dibutuhkan juga komitmen yang tinggi akan tugas yang diembannya. “Setidaknya stamina harus kuat, karena memang jalan ke sana kemari,” jelasnya.

Dian ramdhani