Ricuh, Rapat Pleno Partai Golkar Ditunda
Selasa, 25 November 2014 - 01:42 WIB
Ricuh, Rapat Pleno Partai Golkar Ditunda
A
A
A
JAKARTA - Rapat pleno persiapan musyawarah nasional (Munas) IX Partai Golkar terpaksa ditunda. Kondisi terjadi karena sejumlah kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) melakukan penolakan.
"Karena situasi tidak kondusif, rapat ditunda sampai besok (hari ini)," ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical seraya meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar, Senin (24/11/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarief Tjitjip Soetardjo menyayangkan kericuhan tersebut. Menurut dia, rapat pleno DPP Partai Golkar kali ini merupakan rapat internal.
"Kalau undangannya hanya anggota DPP sidang pleno maka yang berhak adalah anggota dewan pleno yang bisa ikut rapat. Bahwa ada orang luar masuk dan lakukan pemaksaan, ini lebih baik tidak (dilanjutkan)," katanya saat akan meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) menegaskan, Golkar bukan organisasi massa yang ingin keributan. Rapat pleno ini merupakan keputusan dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) Yogyakarta.
"Rapimnas mempunyai hirarki tertinggi kedua setelah munas, sehingga tidak bisa dibatalkan. Saya anjurkan kalau mereka mau nggak setuju, komplain lakukan itu di munas, karena munas lebih tinggi dari rapimnas, kalau rapat dewan pleno hanya mengikuti hasil rapimnas," katanya.
Disinggung soal penyelenggaraan munas yang terancam batal, Tjitjip menegaskan, munas tetap diselenggarakan pada akhir November sesuai hasil rapimnas. Bila tidak dilaksanakan, maka pihaknya melanggar dan menyalahi AD/ART.
"Nggak ada (ditunda), itu putusan rapimnas, tidak mungkin mundur, tetap. Kalau kita melanggar rapimnas kita yang salah, kita menyalahi AD/ART. Kan waktu itu (rapimnas) ada komisi A, B dan C kalau nggak setuju bicara di komisi buat keputusan komisi batal," katanya.
Tjitjip berjanji akan mengamankan hasil putusan rapimnas termasuk jalannya rapat pleno nanti. "Ya kita jaga, kita jaga dong dengan keamanan. Yang tidak diundang tidak datang. Yang pasti kita harus amankan hasil dari rapimnas," tegasnya.
Seperti diketahui, puluhan massa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menolak pelaksanaan munas pada 30 November mendatang. Mereka mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, kedatangan massa ke dalam ruang rapat ini berhasil diredam, namun menjelang istirahat, sekitar pukul 17.50 wib massa kembali masuk mengikuti Ketua Umum AMPG Yoris Raweyai.
Mereka langsung mencari Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) dan Penanggungjawab Munas Nurdin Halid dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad.
"Ini Munas tanggal 30 siapa yang suruh dan siapa yang bikin," teriak Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yoris Raweyai.
"Karena situasi tidak kondusif, rapat ditunda sampai besok (hari ini)," ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical seraya meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar, Senin (24/11/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarief Tjitjip Soetardjo menyayangkan kericuhan tersebut. Menurut dia, rapat pleno DPP Partai Golkar kali ini merupakan rapat internal.
"Kalau undangannya hanya anggota DPP sidang pleno maka yang berhak adalah anggota dewan pleno yang bisa ikut rapat. Bahwa ada orang luar masuk dan lakukan pemaksaan, ini lebih baik tidak (dilanjutkan)," katanya saat akan meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) menegaskan, Golkar bukan organisasi massa yang ingin keributan. Rapat pleno ini merupakan keputusan dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) Yogyakarta.
"Rapimnas mempunyai hirarki tertinggi kedua setelah munas, sehingga tidak bisa dibatalkan. Saya anjurkan kalau mereka mau nggak setuju, komplain lakukan itu di munas, karena munas lebih tinggi dari rapimnas, kalau rapat dewan pleno hanya mengikuti hasil rapimnas," katanya.
Disinggung soal penyelenggaraan munas yang terancam batal, Tjitjip menegaskan, munas tetap diselenggarakan pada akhir November sesuai hasil rapimnas. Bila tidak dilaksanakan, maka pihaknya melanggar dan menyalahi AD/ART.
"Nggak ada (ditunda), itu putusan rapimnas, tidak mungkin mundur, tetap. Kalau kita melanggar rapimnas kita yang salah, kita menyalahi AD/ART. Kan waktu itu (rapimnas) ada komisi A, B dan C kalau nggak setuju bicara di komisi buat keputusan komisi batal," katanya.
Tjitjip berjanji akan mengamankan hasil putusan rapimnas termasuk jalannya rapat pleno nanti. "Ya kita jaga, kita jaga dong dengan keamanan. Yang tidak diundang tidak datang. Yang pasti kita harus amankan hasil dari rapimnas," tegasnya.
Seperti diketahui, puluhan massa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menolak pelaksanaan munas pada 30 November mendatang. Mereka mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, kedatangan massa ke dalam ruang rapat ini berhasil diredam, namun menjelang istirahat, sekitar pukul 17.50 wib massa kembali masuk mengikuti Ketua Umum AMPG Yoris Raweyai.
Mereka langsung mencari Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) dan Penanggungjawab Munas Nurdin Halid dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad.
"Ini Munas tanggal 30 siapa yang suruh dan siapa yang bikin," teriak Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yoris Raweyai.
(ysw)
