Pemerintah Segera Cairkan Rp9,2 Triliun Dana Desa
Senin, 24 November 2014 - 12:27 WIB
Pemerintah Segera Cairkan Rp9,2 Triliun Dana Desa
A
A
A
DONGGALA - Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi sudah menyiapkan anggaran Rp70 triliun untuk dialokasikan ke setiap desa dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di seluruh Indonesia.
Dana tersebut merupakan 10% dari Rp700triliunanggaran transfer daerah. Dengan besaran dana itu, setiap desa akan dialokasikan Rp1,4 miliar. Bahkan, jumlahnya akan ditingkatkan sesuai kebutuhan. “Untuk tahap awal yang akan segera dicairkan pada April 2015 sebesar Rp9,2 triliun,” kata Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far di Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Marwan Ja’far berada di Donggala dalam rangka kunjungan kerja pertama di Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus memberikan bantuan Rp4,4 miliar untuk tiga desa kategori miskin, yakni Desa Ogoamas, Desa Ponggerang, dan Desa Banawa. Menurut Marwan, dana desa itu akan dicairkan dalam tiga tahap, masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Karena itu, dia mengimbau seluruh kepala desa agar segera membentuk badan usaha milik desa (BMUDes) untuk mengelola dana tersebut.
Pemanfaatan dana desa tersebut, kata Marwan, harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses ke kantong- kantong produksi, irigasi desa, dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di desa. “Nanti akan ada tim yang melakukan verifikasi program setiap desa. Jika ada yang tidak sesuai kontekstual dan relevan dengan kebutuhan desa, pasti kami delete (buang),” jamin politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan melakukan pengawasan teknis yang ketat atas pengelolaan dana desa tersebut. Pengawasan itu bahkan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Untuk kepentingan itu, Marwan menyatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan fasilitator untuk membina aparat desa agar mereka dapat membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Bupati Donggala Kasman Lassa mengatakan, selama ini pihaknya menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. Yakni persentase penduduk miskin yang tercatat masih sekitar 17,02% dari total jumlah penduduk sebanyak 284.113 jiwa. Masalah lain adalah belum berkembangnya usaha ekonomi kecil dan menengah karena keterbatasan modal bagi masyarakat, terbatasnya infrastruktur pertanian, utamanya adalah irigasi pertanian, sarana, dan prasarana tangkapan nelayan.
“Tapi yang penting dari semua itu adalah belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa,” kata Kasman Lassa. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto mengungkapkan, Sulawesi Tengah memiliki 1.175 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 10 kabupaten termasuk kategori tertinggal. Di antaranya, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.
Di semua wilayah ini, terdapat 58.531 kepala keluarga yang tinggal di UPT. Ada pula warga tiga UPT yang masih masuk kategori miskin, yakni di UPT Poso 100 kepala keluarga, UPT Lembantongoa di Kabupaten Sigi 50 kepala keluarga dan 25 kepala keluarga di UPT Morowali.
Nurul adriyana
Dana tersebut merupakan 10% dari Rp700triliunanggaran transfer daerah. Dengan besaran dana itu, setiap desa akan dialokasikan Rp1,4 miliar. Bahkan, jumlahnya akan ditingkatkan sesuai kebutuhan. “Untuk tahap awal yang akan segera dicairkan pada April 2015 sebesar Rp9,2 triliun,” kata Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far di Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Marwan Ja’far berada di Donggala dalam rangka kunjungan kerja pertama di Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus memberikan bantuan Rp4,4 miliar untuk tiga desa kategori miskin, yakni Desa Ogoamas, Desa Ponggerang, dan Desa Banawa. Menurut Marwan, dana desa itu akan dicairkan dalam tiga tahap, masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Karena itu, dia mengimbau seluruh kepala desa agar segera membentuk badan usaha milik desa (BMUDes) untuk mengelola dana tersebut.
Pemanfaatan dana desa tersebut, kata Marwan, harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses ke kantong- kantong produksi, irigasi desa, dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di desa. “Nanti akan ada tim yang melakukan verifikasi program setiap desa. Jika ada yang tidak sesuai kontekstual dan relevan dengan kebutuhan desa, pasti kami delete (buang),” jamin politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan melakukan pengawasan teknis yang ketat atas pengelolaan dana desa tersebut. Pengawasan itu bahkan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Untuk kepentingan itu, Marwan menyatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan fasilitator untuk membina aparat desa agar mereka dapat membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Bupati Donggala Kasman Lassa mengatakan, selama ini pihaknya menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. Yakni persentase penduduk miskin yang tercatat masih sekitar 17,02% dari total jumlah penduduk sebanyak 284.113 jiwa. Masalah lain adalah belum berkembangnya usaha ekonomi kecil dan menengah karena keterbatasan modal bagi masyarakat, terbatasnya infrastruktur pertanian, utamanya adalah irigasi pertanian, sarana, dan prasarana tangkapan nelayan.
“Tapi yang penting dari semua itu adalah belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa,” kata Kasman Lassa. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto mengungkapkan, Sulawesi Tengah memiliki 1.175 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 10 kabupaten termasuk kategori tertinggal. Di antaranya, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.
Di semua wilayah ini, terdapat 58.531 kepala keluarga yang tinggal di UPT. Ada pula warga tiga UPT yang masih masuk kategori miskin, yakni di UPT Poso 100 kepala keluarga, UPT Lembantongoa di Kabupaten Sigi 50 kepala keluarga dan 25 kepala keluarga di UPT Morowali.
Nurul adriyana
(ars)
