'Uang Kaget' Jokowi Sudah Ada di Era SBY
Minggu, 23 November 2014 - 19:58 WIB
'Uang Kaget' Jokowi Sudah Ada di Era SBY
A
A
A
DEPOK - Kantor Pos Indonesia cabang Depok akan mulai membagikan Kartu Penduduk Sejahtera (KPS) pada Senin 24 November 2014. Program tersebut merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pasca kenaikan harga.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, peran pemerintah kota (pemkot) adalah untuk mengidentifikasi program tersebut agar tepat sasaran.
Ia menyebut program 'Uang Kaget' tersebut merupakan bantuan pemerintah yang juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar masyarakat tetap berdaya.
"Program ini sudah pernah dilakukan di era Pemerintah SBY, masyarakat akan terbebani kenaikan harga, pemerintah ada tambahan cadangan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, ini semacam uang kaget," kata Nurmahmudi di Sawangan, Depok, Minggu (23/11/2014).
Pihaknya akan mempelajari isi dan program tersebut serta memfasilitasi program pemerintah. Pemerintah Kota juga berperan memberikan data masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan.
"Kami identifikasi agar tak salah sasaran. Kemudian perlu kejelasan infonya, sepanjang tahun atau bagaimana, ini kan sejenis program balsem dulunya. Kalau itu balsem, sifatnya sementara berdayakan mereka supaya enggak kaget," paparnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, peran pemerintah kota (pemkot) adalah untuk mengidentifikasi program tersebut agar tepat sasaran.
Ia menyebut program 'Uang Kaget' tersebut merupakan bantuan pemerintah yang juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar masyarakat tetap berdaya.
"Program ini sudah pernah dilakukan di era Pemerintah SBY, masyarakat akan terbebani kenaikan harga, pemerintah ada tambahan cadangan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, ini semacam uang kaget," kata Nurmahmudi di Sawangan, Depok, Minggu (23/11/2014).
Pihaknya akan mempelajari isi dan program tersebut serta memfasilitasi program pemerintah. Pemerintah Kota juga berperan memberikan data masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan.
"Kami identifikasi agar tak salah sasaran. Kemudian perlu kejelasan infonya, sepanjang tahun atau bagaimana, ini kan sejenis program balsem dulunya. Kalau itu balsem, sifatnya sementara berdayakan mereka supaya enggak kaget," paparnya.
(maf)
