Jaksa Agung Eks Politikus Dinilai Tidak Lazim
Minggu, 23 November 2014 - 18:54 WIB
Jaksa Agung Eks Politikus Dinilai Tidak Lazim
A
A
A
JAKARTA - Dipilihnya HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung, dengan latar belakang mantan politikus Partai Nasdem, dinilai sebagai sesuatu yang tidak lazim.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan, dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, belum pernah ada Jaksa Agung ditunjuk dari kalangan politikus partai.
"Saya rasa bukan hanya Jaksa Agung saja persoalan ini, tapi juga Menko Polhukam. Kali ini, dua itu (Jaksa Agung dan Menko Polhukam) memang datang dari Nasdem semuanya," kata Farouk saat berbincang dengan Sindonews di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
Farouk memaparkan, berdasarkan tradisi politik pada beberapa kabinet pemerintahan di Indoneaia, belum sekalipun pernah ditunjuk Jaksa Agung berlatar belakang politik.
"Bahkan, meski dari era kabinet (Demokrasi) liberal sekalipun, tidak ada itu orang yang memiliki warna dari partai politik," ucapnya.
Bagi politikus yang berhasil melaju ke Senayan mewakili daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, persoalan substansi dan kompetensi HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebenarnya telah selesai. Dia hanya mempertanyakan perihal latar belakang politik dari Prasetyo itu.
"Permasalahan subtansi dan kompetensi itu sudah selesai. Itu adalah keputusan politik, dan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden. Lantas, kenapa harus menunjuk orang partai?" tandasnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan, dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, belum pernah ada Jaksa Agung ditunjuk dari kalangan politikus partai.
"Saya rasa bukan hanya Jaksa Agung saja persoalan ini, tapi juga Menko Polhukam. Kali ini, dua itu (Jaksa Agung dan Menko Polhukam) memang datang dari Nasdem semuanya," kata Farouk saat berbincang dengan Sindonews di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
Farouk memaparkan, berdasarkan tradisi politik pada beberapa kabinet pemerintahan di Indoneaia, belum sekalipun pernah ditunjuk Jaksa Agung berlatar belakang politik.
"Bahkan, meski dari era kabinet (Demokrasi) liberal sekalipun, tidak ada itu orang yang memiliki warna dari partai politik," ucapnya.
Bagi politikus yang berhasil melaju ke Senayan mewakili daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, persoalan substansi dan kompetensi HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebenarnya telah selesai. Dia hanya mempertanyakan perihal latar belakang politik dari Prasetyo itu.
"Permasalahan subtansi dan kompetensi itu sudah selesai. Itu adalah keputusan politik, dan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden. Lantas, kenapa harus menunjuk orang partai?" tandasnya.
(maf)
