BPJS Bantu Pekerja Beri Transportasi

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk membantu pekerja menekan efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Langkah itu bisa dilakukan dengan membantu transportasi bagi para pekerja. Menaker Muh Hanif Dhakiri mengatakan, tidak dapat dimungkiri jika pekerja terkena dampak dari kenaikan BBM yang diumumkan Presiden pada Selasa (18/11) lalu. Atas dasar itu pula, pemerintah mencari solusi agar pekerja tidak terlalu terbebani dengan kenaikan tersebut.

Pihaknya telah memanggil Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya untuk menyiapkan skema tambahan manfaat kepada pekerja untuk menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. “Saya berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu meringankan pekerja melalui program bantuan dan tambahan manfaat,” katanya seusai pertemuan di gedung Kemenakertrans kemarin.

Hanif menerangkan, selain dengan BPJS, tentunya pemerintah juga akan bekerja dengan pihak lain untuk menciptakan terobosan baru yang dapat menekan biaya pengeluaran yang selama ini menjadi beban pekerja. Dia meyakini jika biaya pengeluaran dapat ditekan maka kesejahteraan para pekerja pasti meningkat.

Namun tidak hanya bagi pekerja, Hanif menambahkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pengusaha yang juga terkena dampak kenaikan BBM. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, pihaknya bisa membantu menekan biaya pengeluaran untuk perumahan dan transportasi.

Untuk biaya perumahan, ujarnya, pihaknya bisa membantu menyediakan uang muka perumahan. Tentunya selain bantuan uang muka, pemerintah juga akan mendorong menambah jumlah rusunawa dan rusunami didaerah industri. Mengenai bantuan uang muka, Elvyn menjelaskan tahun ini sudah dialokasikan Rp200 miliar uang muka perumahan. Menurut dia, pekerja yang bisa mendapat bantuan tersebut ialah peserta BPJS yang sudah satu tahun dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada perumahan pekerja di Batam (1.000 unit) dan Serang (1.000 unit). Yang sedang dibangun di Palembang (1.500 unit) dan Karawang (750 unit). Untuk ke depannya, pemerintah akan mengutamakan pembangunan perumahan yang dekat kawasan industri.

Untuk penyediaan akses transportasi, Elvyn pun mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah yang banyak memiliki kawasan usaha, termasuk DKI Jakarta.

Neneng zubaidah