Dosen Pakai Sabu, Pejabat Kampus Akan Dites Narkoba
Kamis, 20 November 2014 - 04:01 WIB
Dosen Pakai Sabu, Pejabat Kampus Akan Dites Narkoba
A
A
A
JAKARTA - Terkait dengan ditangkapnya guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) karena memakai narkoba jenis sabu, pemerintah merencanakan untuk melakukan tes urine ke seluruh pejabat seperti dosen dan rektor di universitas atau kampus.
"Kejadian ini memang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja," kata Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
"Namun kami dalam rangka kedepan akan mempertimbangkan apakah perlu pejabat (universitas) di tes urine. Karena kejadian kemarin sudah sangat mencoreng dunia pendidikan," imbuhnya.
Rektor Universitas Diponegoro (Undip) nonaktif ini menjelaskan, kasus guru besar Unhas yang terbukti memakai sabu itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan prosedur agar status hukumnya semakin jelas.
Mengenai status guru besarnya, ujar Nasir, ada majelis kode etik yang akan menentukan. Jika memang majelis kode etik memutuskan untuk mencabut dan memberhentikan Musakkir sebagai guru besar bidang hukum maka Kemendikbud akan memprosesnya.
"Kejadian ini memang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja," kata Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
"Namun kami dalam rangka kedepan akan mempertimbangkan apakah perlu pejabat (universitas) di tes urine. Karena kejadian kemarin sudah sangat mencoreng dunia pendidikan," imbuhnya.
Rektor Universitas Diponegoro (Undip) nonaktif ini menjelaskan, kasus guru besar Unhas yang terbukti memakai sabu itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan prosedur agar status hukumnya semakin jelas.
Mengenai status guru besarnya, ujar Nasir, ada majelis kode etik yang akan menentukan. Jika memang majelis kode etik memutuskan untuk mencabut dan memberhentikan Musakkir sebagai guru besar bidang hukum maka Kemendikbud akan memprosesnya.
(maf)
