PDIP 'Lepas Tangan', DPR Bakal Interpelasi Jokowi
PDIP 'Lepas Tangan', DPR Bakal Interpelasi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR mendorong agar digulirkan hak bertanya maupun interpelasi, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kalau soal interpelasi, itu ada dalam undang-undang, jadi biasa-biasa saja," ujar anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Kata dia, hak tersebut sudah menjadi wewenang DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
"Kalau enggak ada hak seperti itu (bertanya dan interpelasi), ya bukan DPR, bagaimana mengontrol pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu fraksi yang siap menginisiasi hak interpelasi ialah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Kalau soal interpelasi, itu ada dalam undang-undang, jadi biasa-biasa saja," ujar anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Kata dia, hak tersebut sudah menjadi wewenang DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
"Kalau enggak ada hak seperti itu (bertanya dan interpelasi), ya bukan DPR, bagaimana mengontrol pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu fraksi yang siap menginisiasi hak interpelasi ialah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
(maf)
Explore More