KMP Tanya Kenaikan BBM, Nasdem Anggap Lumrah
Selasa, 18 November 2014 - 22:58 WIB
KMP Tanya Kenaikan BBM, Nasdem Anggap Lumrah
A
A
A
JAKARTA - Beberapa fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengajukan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penggunakan hak itu digunakan untuk menanyakan tentang kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Fraksi Partai Nasinal Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat menganggap hal wajar bila beberapa fraksi KMP mengajukan hak bertanya.
"Ya boleh saja (ajukan hak bertanya). Namanya kebijakan pemerintah itu perlu dipertanyakan," kata Victor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).
Viktor juga tidak ingin menghalangi DPR untuk tidak menggunak hak bertanya. Dia
yakin presiden sudah menyiapkan jawaban.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan Golkar menilai kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat saat ini. Sebab harga minyak dunia sedang turun drastis.
"Kenaikan ini sangat mengejutkan karena pemerintah saat ini baru 28 hari bekerja," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin dalam keterangan pers di tengah-tengah kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-7 di Hotel Melia, Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia menegaskan Fraksi Golkar di DPR akan meminta pemerintah untuk meminta penjelasan atas kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi ini. "Kami di parlemen akan menanyakan ke pemerintah atas kebijakan ini," katanya.
Sikap sama juga ditunjukan Fraksi Partai Gerindra. "Kita (Fraksi Partai Gerindra) akan gunakan hak bertanya, dan pemerintah harus menjelaskan secara jelas perihak kebijakan kenaikan BBM itu," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra, Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Penggunakan hak itu digunakan untuk menanyakan tentang kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Fraksi Partai Nasinal Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat menganggap hal wajar bila beberapa fraksi KMP mengajukan hak bertanya.
"Ya boleh saja (ajukan hak bertanya). Namanya kebijakan pemerintah itu perlu dipertanyakan," kata Victor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).
Viktor juga tidak ingin menghalangi DPR untuk tidak menggunak hak bertanya. Dia
yakin presiden sudah menyiapkan jawaban.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan Golkar menilai kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat saat ini. Sebab harga minyak dunia sedang turun drastis.
"Kenaikan ini sangat mengejutkan karena pemerintah saat ini baru 28 hari bekerja," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin dalam keterangan pers di tengah-tengah kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-7 di Hotel Melia, Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia menegaskan Fraksi Golkar di DPR akan meminta pemerintah untuk meminta penjelasan atas kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi ini. "Kami di parlemen akan menanyakan ke pemerintah atas kebijakan ini," katanya.
Sikap sama juga ditunjukan Fraksi Partai Gerindra. "Kita (Fraksi Partai Gerindra) akan gunakan hak bertanya, dan pemerintah harus menjelaskan secara jelas perihak kebijakan kenaikan BBM itu," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra, Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
(dam)
