Respons BBM Naik, PKB Desak Pemerintah Sikat Mafia Migas
Selasa, 18 November 2014 - 19:25 WIB
Respons BBM Naik, PKB Desak Pemerintah Sikat Mafia Migas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tidak dapat dimungkiri, kenaikan harga BBM tersebut berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat bawah.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mendesak pemerintah, memastikan dalam proses regulasi minyak dan gas (migas), steril dari campur tangan mafia dan para pelaku pasar.
"Pemerintah harus menjelaskan secara baik mengenai kebijakan ini. Tidak ada permainan pasar yang dilakukan tengkulak tertentu. Kita tidak boleh tunduk kepada kekuatan dagang," kata Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Sebagai salah satu partai pendukung Jokowi, PKB menemui dilema. Partai berbasis warga Nahdlatul Ulama (NU) itu meminta pemerintah agar mempercepat perubahan sistem tata kelola migas.
Karding optimis dengan formulasi baru, negara akan mampu keluar dari cara lama, saat kekuatan asing mencengkeram Indonesia.
"Saya kira dalam jangka panjang pemerintah harus mengubah pola. Di antaranya minyak mentah selama ini dikelola orang luar. Keadaan energi kita seperti ini karena ada mafia migas yang kuat," ucapnya.
Untuk meredam sentimen negatif dari masyarakat, Karding mengimbau agar pemerintah berlaku transparan dalam penggunaan anggaran dari subsidi BBM.
"Berapa subsidi yang dialihkan untuk kesehatan, infrastuktur, dan ekonomi. Kita mendorong pemerintah untuk memperjelas subsidi ini apakah tepat sasaran," pungkasnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mendesak pemerintah, memastikan dalam proses regulasi minyak dan gas (migas), steril dari campur tangan mafia dan para pelaku pasar.
"Pemerintah harus menjelaskan secara baik mengenai kebijakan ini. Tidak ada permainan pasar yang dilakukan tengkulak tertentu. Kita tidak boleh tunduk kepada kekuatan dagang," kata Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Sebagai salah satu partai pendukung Jokowi, PKB menemui dilema. Partai berbasis warga Nahdlatul Ulama (NU) itu meminta pemerintah agar mempercepat perubahan sistem tata kelola migas.
Karding optimis dengan formulasi baru, negara akan mampu keluar dari cara lama, saat kekuatan asing mencengkeram Indonesia.
"Saya kira dalam jangka panjang pemerintah harus mengubah pola. Di antaranya minyak mentah selama ini dikelola orang luar. Keadaan energi kita seperti ini karena ada mafia migas yang kuat," ucapnya.
Untuk meredam sentimen negatif dari masyarakat, Karding mengimbau agar pemerintah berlaku transparan dalam penggunaan anggaran dari subsidi BBM.
"Berapa subsidi yang dialihkan untuk kesehatan, infrastuktur, dan ekonomi. Kita mendorong pemerintah untuk memperjelas subsidi ini apakah tepat sasaran," pungkasnya.
(maf)
