Target Kembangkan 5.000 BUMDes
Target Kembangkan 5.000 BUMDes
A
A
A
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDT,&Trans) akan menjadi lokomotif penjabaran salah satu program Nawacita yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu lalu yakni membangun dari pinggiran.
Kementerian ini akan memperkuat pembangunan dari pinggir mulai sektor daerah tertinggal, transmigrasi, dan desa. Nah, apa saja yang sudah disiapkan pemerintah dalam lima tahun mendatang?
Berikut penuturan Mendes, PDT, &Trans Marwan Ja’far kepada KORAN SINDO.
Apa saja yang dipersiapkan terkait dengan penggabungan beberapa kementerian di bawah kementerian baru ini?
Yang pertama tentu kita melakukan konsolidasi kelembagaan. Ini kan Kementerian baru, yang mana ada penggabungan beberapa dirjen dari tiga kementerian. Dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada satu yakni Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dari Transmigrasi ada dua yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PM2KT).
Lalu dari PDT ada lima deputi. Selain melakukan konsolidasi, kita menunggu peraturan presiden (perpres). Nanti akan kita ubah nomenklaturnya. Kita lebur menjadi satu. Di sini tidak menjadi deputi lagi, tapi menjadi dirjen. Lalu kita melakukan konsolidasi birokrasi juga karena penggabungan itu tidak lepas dari konsolidasi birokrasi.
Apa saja yang ingin anda lakukan di kementerian baru ini?
Secara konseptual sebenarnya sudah ada gambaran tentang apa yang akan dikerjakan. Terutama untuk PDT dan Transmigrasi sudah jalan. Tinggal meneruskan dan mengevaluasi seluruh program. Lalu juga membuat program-program baru. Ditambah lagi bagaimana desa nanti menjadi trademark .
Dari tiga tugas kementerian baru, apa benar desa menjadi fokus utama?
Sebenarnya tiga-tiganya fokus. Tapi, desa ini kan kementerian baru. Desa ini butuh perhatian khusus karena sesuai dengan salah satu program Nawacita yakni membangun dari pinggir. Itu kan fokusnya di desa. Pembangunan akan berhasil kalau masyarakat desa sudah sejahtera. Termasuk juga mengurangi urbanisasi dari desa ke kota. Desa harus diberdayakan secara baik.
Rencana yang akan Anda lakukan untuk desa?
Fokus pembangunan pedesaan di semua aspek. Baik dalam infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sosial budayanya. Lalu juga terkait pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Misalnya saya akan mempersiapkan 5000 BUMNDes bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial. BUMDes yang sudah ada kita evaluasi.
Kalau buruk, kita bentuk struktur yang baru, yang baik ya biarkan jalan. Pembangunan desa juga menata tata kelola pemerintahan. Struktur pemerintahan dan administrasi keuangan. Ini harus komprehensif semua. Saya juga akan mengintensifkan komunikasi dengan kepala desa seluruh Indonesia. Dengan menggunakan sistem online dan IT, komunikasi dan informasi dengan semua kepala desa dapat dilakukan dengan baik. Nanti blusukan desa ke desa. Sekali-kali ngantor di desa.
Bagaimana pengelolaan anggaran desanya?
Sebagaimana amanat undangundang, anggaran sudah pasti otomatis ke kepala desa sebagai kuasa pengelola anggaran. Satu desa bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Tapi, sekarang memang belum karena akan dilakukan secara bertahap. Tantangannya, kita harus membentuk pendampingan, fasilitasi, dan monitoring .
Termasuk pelatihan agar dana benar-benar akuntabel sehingga program yang ada di desa itu tepat sasaran. Lalu, mengawal agar kepala desa membuat program sesuai dengan kondisi lapangan desa tersebut. Misalnya daerah tersebut butuh irigasi dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan pertaniannya, dana dialokasikan untuk irigasi. Jangan dibuatkan yang lain, sesuai kebutuhan desa setempat.
Terkait dengan daerah tertinggal, bagaimana nasibnya jika harus disandingkan dengan dua tugas lainnya yakni desa dan transmigrasi?
Nanti ada struktur baru, kewenangan baru, kelembagaan baru, tentunya sudah berbagi tugas di beberapa tim. Sekarang yang masih tertinggal 127 daerah. Kriteria tertinggal ini dilihat secara SDM-nya tertinggal, infrastruktur tertinggal, konektivitas wilayah juga tertinggal. Ini dari berbagai macam sisi semuanya tertinggal. Banyak faktorlah.
Berapa target pengentasan daerah tertinggal?
Targetnya membuat yang tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal. Misalnya kita ubah menjadi daerah yang siap maju, daerah mau siap maju, dan daerah sangat siap maju. Kalau bisa, lima tahun selesai. Kita tinggal fokus ke desa. Kalau daerah ini kan ada kabupatennya.
Dalam soal transmigrasi, apa yang baru yang Anda akan jalankan?
Ini tantangan tersendiri. Kita harus melakukan revolusi mental dan evaluasi total terhadap proses kita melakukan upaya transmigrasi itu. Jadi transmigrasi ini bukan semata-mata kita berikan 2 hektare tanah, tapi juga memberikan pendampingan.Dalam bahasa saya, kementerian ini siap menjadi sales produk dari transmigran. Minat masyarakat untuk transmigrasi itu stagnan sebetulnya. Tapi, kita akan buat lebih menarik dan seksi.
Ada dua pola yang akan dilakukan yakni transmigrasi dari satu pulau ke pulau lain dan transmigrasi lokal. Misalnya di sebuah provinsi dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain.
Dita angga
Kementerian ini akan memperkuat pembangunan dari pinggir mulai sektor daerah tertinggal, transmigrasi, dan desa. Nah, apa saja yang sudah disiapkan pemerintah dalam lima tahun mendatang?
Berikut penuturan Mendes, PDT, &Trans Marwan Ja’far kepada KORAN SINDO.
Apa saja yang dipersiapkan terkait dengan penggabungan beberapa kementerian di bawah kementerian baru ini?
Yang pertama tentu kita melakukan konsolidasi kelembagaan. Ini kan Kementerian baru, yang mana ada penggabungan beberapa dirjen dari tiga kementerian. Dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada satu yakni Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dari Transmigrasi ada dua yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PM2KT).
Lalu dari PDT ada lima deputi. Selain melakukan konsolidasi, kita menunggu peraturan presiden (perpres). Nanti akan kita ubah nomenklaturnya. Kita lebur menjadi satu. Di sini tidak menjadi deputi lagi, tapi menjadi dirjen. Lalu kita melakukan konsolidasi birokrasi juga karena penggabungan itu tidak lepas dari konsolidasi birokrasi.
Apa saja yang ingin anda lakukan di kementerian baru ini?
Secara konseptual sebenarnya sudah ada gambaran tentang apa yang akan dikerjakan. Terutama untuk PDT dan Transmigrasi sudah jalan. Tinggal meneruskan dan mengevaluasi seluruh program. Lalu juga membuat program-program baru. Ditambah lagi bagaimana desa nanti menjadi trademark .
Dari tiga tugas kementerian baru, apa benar desa menjadi fokus utama?
Sebenarnya tiga-tiganya fokus. Tapi, desa ini kan kementerian baru. Desa ini butuh perhatian khusus karena sesuai dengan salah satu program Nawacita yakni membangun dari pinggir. Itu kan fokusnya di desa. Pembangunan akan berhasil kalau masyarakat desa sudah sejahtera. Termasuk juga mengurangi urbanisasi dari desa ke kota. Desa harus diberdayakan secara baik.
Rencana yang akan Anda lakukan untuk desa?
Fokus pembangunan pedesaan di semua aspek. Baik dalam infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sosial budayanya. Lalu juga terkait pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Misalnya saya akan mempersiapkan 5000 BUMNDes bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial. BUMDes yang sudah ada kita evaluasi.
Kalau buruk, kita bentuk struktur yang baru, yang baik ya biarkan jalan. Pembangunan desa juga menata tata kelola pemerintahan. Struktur pemerintahan dan administrasi keuangan. Ini harus komprehensif semua. Saya juga akan mengintensifkan komunikasi dengan kepala desa seluruh Indonesia. Dengan menggunakan sistem online dan IT, komunikasi dan informasi dengan semua kepala desa dapat dilakukan dengan baik. Nanti blusukan desa ke desa. Sekali-kali ngantor di desa.
Bagaimana pengelolaan anggaran desanya?
Sebagaimana amanat undangundang, anggaran sudah pasti otomatis ke kepala desa sebagai kuasa pengelola anggaran. Satu desa bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Tapi, sekarang memang belum karena akan dilakukan secara bertahap. Tantangannya, kita harus membentuk pendampingan, fasilitasi, dan monitoring .
Termasuk pelatihan agar dana benar-benar akuntabel sehingga program yang ada di desa itu tepat sasaran. Lalu, mengawal agar kepala desa membuat program sesuai dengan kondisi lapangan desa tersebut. Misalnya daerah tersebut butuh irigasi dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan pertaniannya, dana dialokasikan untuk irigasi. Jangan dibuatkan yang lain, sesuai kebutuhan desa setempat.
Terkait dengan daerah tertinggal, bagaimana nasibnya jika harus disandingkan dengan dua tugas lainnya yakni desa dan transmigrasi?
Nanti ada struktur baru, kewenangan baru, kelembagaan baru, tentunya sudah berbagi tugas di beberapa tim. Sekarang yang masih tertinggal 127 daerah. Kriteria tertinggal ini dilihat secara SDM-nya tertinggal, infrastruktur tertinggal, konektivitas wilayah juga tertinggal. Ini dari berbagai macam sisi semuanya tertinggal. Banyak faktorlah.
Berapa target pengentasan daerah tertinggal?
Targetnya membuat yang tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal. Misalnya kita ubah menjadi daerah yang siap maju, daerah mau siap maju, dan daerah sangat siap maju. Kalau bisa, lima tahun selesai. Kita tinggal fokus ke desa. Kalau daerah ini kan ada kabupatennya.
Dalam soal transmigrasi, apa yang baru yang Anda akan jalankan?
Ini tantangan tersendiri. Kita harus melakukan revolusi mental dan evaluasi total terhadap proses kita melakukan upaya transmigrasi itu. Jadi transmigrasi ini bukan semata-mata kita berikan 2 hektare tanah, tapi juga memberikan pendampingan.Dalam bahasa saya, kementerian ini siap menjadi sales produk dari transmigran. Minat masyarakat untuk transmigrasi itu stagnan sebetulnya. Tapi, kita akan buat lebih menarik dan seksi.
Ada dua pola yang akan dilakukan yakni transmigrasi dari satu pulau ke pulau lain dan transmigrasi lokal. Misalnya di sebuah provinsi dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain.
Dita angga
(ars)
Explore More