DPR Minta Mendagri Segera Selesaikan Persoalan e-KTP
Senin, 17 November 2014 - 13:59 WIB
DPR Minta Mendagri Segera Selesaikan Persoalan e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta untuk segera menyelesaikan persoalan terkait kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan apabila proyek e-KTP harus dihentikan sementara. Ia berharap program ini terus berlanjut.
"Ya kalau ada masalah itu menjadi tugas pemerintah sekarang untuk menyelesaikan, begitu saja," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk e-KTP tidak sedikit. Karenanya, apabila dihentikan maka negara akan mengalami kerugian.
"Karena itu investasi cukup besar. Kalau tidak salah sekitar Rp6-7 triliun, seharusnya bisa diteruskan, masalah dimana ini yang harus diselesaikan."
"Kalau tidak ada penuntasan tentu yang rugi negara, uang yang sebesar itu tidak digunakan dengan baik," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan nomor identitas tunggal untuk setiap warga negaranya. "Social security number yang penting, sehingga orang bisa tahu karena di sana ada semua informasi tentang seorang penduduk," lanjutnya.
Selain itu, keberadaan e-KTP juga bermanfaat untuk pendataan pemilih di setiap pemilihan umum. Ia mengatakan, negara lain telah menggunakan cara ini lebih dahulu.
"Ya begitu. Semua negara sudah melakukan itu, kita saja yang termasuk terbelakang," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan apabila proyek e-KTP harus dihentikan sementara. Ia berharap program ini terus berlanjut.
"Ya kalau ada masalah itu menjadi tugas pemerintah sekarang untuk menyelesaikan, begitu saja," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk e-KTP tidak sedikit. Karenanya, apabila dihentikan maka negara akan mengalami kerugian.
"Karena itu investasi cukup besar. Kalau tidak salah sekitar Rp6-7 triliun, seharusnya bisa diteruskan, masalah dimana ini yang harus diselesaikan."
"Kalau tidak ada penuntasan tentu yang rugi negara, uang yang sebesar itu tidak digunakan dengan baik," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan nomor identitas tunggal untuk setiap warga negaranya. "Social security number yang penting, sehingga orang bisa tahu karena di sana ada semua informasi tentang seorang penduduk," lanjutnya.
Selain itu, keberadaan e-KTP juga bermanfaat untuk pendataan pemilih di setiap pemilihan umum. Ia mengatakan, negara lain telah menggunakan cara ini lebih dahulu.
"Ya begitu. Semua negara sudah melakukan itu, kita saja yang termasuk terbelakang," pungkasnya.
(kri)
