Enggan Islah, KIH Sandera DPR dan Pemerintah
Jum'at, 14 November 2014 - 11:52 WIB
Enggan Islah, KIH Sandera DPR dan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Banyak anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang kecewa dengan sikap anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan mereka sebagai jalan keluar kesepakatan perdamaian antara KMP dan koalisi pendukung Jokowi.
"Padahal dari awal mereka sesumbar tidak lakukan politik transaksional," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Jumat (14/11/2014).
Bahkan, kata dia, banyak anggota fraksi dari KMP yang siap bertahan dengan kesepakatan apabila KIH tetap menginginkan adanya kesepakatan lebih sebagai jalan damai.
"Bahkan banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya. Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya," jelasnya.
Ia pun mengingatkan, sikap KIH yang bertahan dengan DPR tandingan jika keinginannya tak terakomodasi, tidak akan bisa bekerja maksimal. "Karena ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dahulu rencana kerja dan anggarannya."
"Itu antara lain alasan dari banyak anggota. Sudah saatnya masyarakat dan media terbuka matanya bahwa yang menyandera DPR dan pemerintah adalah KIH," tuntasnya.
Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan mereka sebagai jalan keluar kesepakatan perdamaian antara KMP dan koalisi pendukung Jokowi.
"Padahal dari awal mereka sesumbar tidak lakukan politik transaksional," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Jumat (14/11/2014).
Bahkan, kata dia, banyak anggota fraksi dari KMP yang siap bertahan dengan kesepakatan apabila KIH tetap menginginkan adanya kesepakatan lebih sebagai jalan damai.
"Bahkan banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya. Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya," jelasnya.
Ia pun mengingatkan, sikap KIH yang bertahan dengan DPR tandingan jika keinginannya tak terakomodasi, tidak akan bisa bekerja maksimal. "Karena ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dahulu rencana kerja dan anggarannya."
"Itu antara lain alasan dari banyak anggota. Sudah saatnya masyarakat dan media terbuka matanya bahwa yang menyandera DPR dan pemerintah adalah KIH," tuntasnya.
(kri)
