KPK Kawal Lelang Jabatan di Kemenkeu
KPK Kawal Lelang Jabatan di Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun tangan mengawasi lelang jabatan dan menelusuri rekam jejak pejabat eselon Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penegasan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.
Bambang bersama Wakil Menkeu Mardiasmo hadir di KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait banyak hal. Di antaranya pendapatan negara, pencegahan korupsi, penganggaran KPK, dan
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bambang.
Bambang menjelaskan, dalam diskusi KPK menyampaikan dan meminta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan.
Sejalan dengan itu, Kemenkeu akan melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan khususnya berkaitan dengan posisi strategis.
Satu di antaranya direktur jenderal (dirjen) pajak. Meski begitu sampai kemarin belum ada orang yang mendaftar.
"Ini kita berharap itu sudah bisa dilakukan dan tentunya bantuan KPK akan dibutuhkan. Tapi tidak dalam tahap awal. Ketika sudah menjelang bagian akhir kita akan konsultasi dengna KPK," kata
Bambang di Gedung KPK, Kamis 13 November kemarin.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, di antaranya membangun sinergi antara Kemenkeu dengan KPK.
Kedua, Menkeu juga menyampaikan LHKPN yang formulirnya lengkap sehingga KPK langsung memberikan tanda terima LHKPN.
"Ketiga, ada beberapa kajian di KPK, yang tadi juga diungkapkan kepada Pak Menteri berkaitan dengan pajak," ungkap Johan.
Berikutnya, juga disinggung tentang seleksi secara terbuka jabatan publik yang ada di Kemenkeu khususnya eselon 1.
Johan menuturkan, dalam proses ini juga nanti melibatkan KPK dengan cara penelusuran rekam jejaknya seperti dilakukan saat penjaringan calon menteri Kabinet Kerja lalu.
Meski begitu, Menkeu belum menyampaikan nama-nama peserta lelang jabatan.
"Belum, belum (ada nama yang disampaikan). Tadi cuma berupa bicara hal-hal yang strategis. Yang kemudian bisa ditindaklanjuti," tutupnya.
Penegasan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.
Bambang bersama Wakil Menkeu Mardiasmo hadir di KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait banyak hal. Di antaranya pendapatan negara, pencegahan korupsi, penganggaran KPK, dan
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bambang.
Bambang menjelaskan, dalam diskusi KPK menyampaikan dan meminta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan.
Sejalan dengan itu, Kemenkeu akan melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan khususnya berkaitan dengan posisi strategis.
Satu di antaranya direktur jenderal (dirjen) pajak. Meski begitu sampai kemarin belum ada orang yang mendaftar.
"Ini kita berharap itu sudah bisa dilakukan dan tentunya bantuan KPK akan dibutuhkan. Tapi tidak dalam tahap awal. Ketika sudah menjelang bagian akhir kita akan konsultasi dengna KPK," kata
Bambang di Gedung KPK, Kamis 13 November kemarin.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, di antaranya membangun sinergi antara Kemenkeu dengan KPK.
Kedua, Menkeu juga menyampaikan LHKPN yang formulirnya lengkap sehingga KPK langsung memberikan tanda terima LHKPN.
"Ketiga, ada beberapa kajian di KPK, yang tadi juga diungkapkan kepada Pak Menteri berkaitan dengan pajak," ungkap Johan.
Berikutnya, juga disinggung tentang seleksi secara terbuka jabatan publik yang ada di Kemenkeu khususnya eselon 1.
Johan menuturkan, dalam proses ini juga nanti melibatkan KPK dengan cara penelusuran rekam jejaknya seperti dilakukan saat penjaringan calon menteri Kabinet Kerja lalu.
Meski begitu, Menkeu belum menyampaikan nama-nama peserta lelang jabatan.
"Belum, belum (ada nama yang disampaikan). Tadi cuma berupa bicara hal-hal yang strategis. Yang kemudian bisa ditindaklanjuti," tutupnya.
(whb)
Explore More