KIH Bentuk DPR Tandingan Cuma untuk Posisi Tawar
Selasa, 11 November 2014 - 14:00 WIB
KIH Bentuk DPR Tandingan Cuma untuk Posisi Tawar
A
A
A
JAKARTA - DPR tandingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya menaikkan nilai tawar dalam mengejar kekuasaan. Konflik reda setelah para pendukung Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) itu diakomodir di parlemen oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
"Apa maksud dan tujuannya membentuk itu (DPR tandingan) kalau bukan untuk meningkatkan daya tawar kubu KIH. Buktinya setelah KIH diakomodasi dalam alat kelengkapan dewan (AKD), rujuk pun terjadi," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Dengaan histori yang kurang baik, kata dia, DPR periode 2014-2019 mendapat pekerjaan rumah tambahan mengembalikan kepercayaan publik. Menurutnya, DPR harus bekerja keras mengembalikan martabat DPR.
"Mau tak mau trust building (membangun kepercayaan) perlu dilakukan DPR, baik di internalnya sendiri maupun eksternal. Memberikan kepercayaan publik yang kecewa selama dua bulan terakhir melihat perilaku anggota dewan yang tak dewasa secara politik," ucapnya.
Sejauh ini pembangunan partai politik (parpol) kita belum menyentuh substansi. Partai didirikan nawaitunya mendapatkan kekuasaan semata.
Wiwieq sapaan Siti Zuhro menilai, parpol belum dimaksudkan sebagai jembatan antara rakyat dan elite, antara rakyat dan penguasa. Tidak heran jika nafsu kekuasaan menjadi sangat dominan.
"Kekuasaan bisa jadi segalanya, sehingga kalau tak berkuasa akan aneh, janggal dan membuat politisi tak percaya diri, Kekuasaan menjadi alat penting bagi politisi untuk memuaskan kepentingannya," tegasnya.
"Apa maksud dan tujuannya membentuk itu (DPR tandingan) kalau bukan untuk meningkatkan daya tawar kubu KIH. Buktinya setelah KIH diakomodasi dalam alat kelengkapan dewan (AKD), rujuk pun terjadi," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Dengaan histori yang kurang baik, kata dia, DPR periode 2014-2019 mendapat pekerjaan rumah tambahan mengembalikan kepercayaan publik. Menurutnya, DPR harus bekerja keras mengembalikan martabat DPR.
"Mau tak mau trust building (membangun kepercayaan) perlu dilakukan DPR, baik di internalnya sendiri maupun eksternal. Memberikan kepercayaan publik yang kecewa selama dua bulan terakhir melihat perilaku anggota dewan yang tak dewasa secara politik," ucapnya.
Sejauh ini pembangunan partai politik (parpol) kita belum menyentuh substansi. Partai didirikan nawaitunya mendapatkan kekuasaan semata.
Wiwieq sapaan Siti Zuhro menilai, parpol belum dimaksudkan sebagai jembatan antara rakyat dan elite, antara rakyat dan penguasa. Tidak heran jika nafsu kekuasaan menjadi sangat dominan.
"Kekuasaan bisa jadi segalanya, sehingga kalau tak berkuasa akan aneh, janggal dan membuat politisi tak percaya diri, Kekuasaan menjadi alat penting bagi politisi untuk memuaskan kepentingannya," tegasnya.
(maf)
