Menteri Absen di DPR, Pemerintah Bisa Dicap Negatif

JAKARTA - Komisi-komisi DPR mulai menggelar rapat dengan mitra kerja termasuk bersama menteri dari Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Ketua Komisi VIII Saleh Daolay berharap pembantu Jokowi bisa menghadiri rapat di DPR meski anggotanya masih diisi dari anggota fraksi Koalisi Merah Putih (KMP).

Dia mengatakan, jika menteri Jokowi-JK tidak hadir maka pemerintah akan mendapatkan kesan negatif.

"Undangan dari DPR. Itu sangat penting terutama untuk menjaga agar seluruh program kerja pemerintah dapat dikawal sehingga bermanfaat untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Saleh saat dihubungi Sindonews, Selasa (11/11/2014).

Dia mengingatkan, kedua kelompok koalisi di DPR saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah.

Kendati demikian, lanjut dia, keberadaan anggota komisi-komisi saat ini di DPR hampir dipastikan tidak mengalami perubahan.

"Artinya, mereka yang terdistribusi di masing-masing komisi tidak akan dipindahkan lagi ke komisi lainnya," ujarnya.

Dia menambahkan, menteri dari Jokowi-JK tidak perlu khawatir anggota komisi di DPR belum diisi anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat.

Sebab, setiap pertemuan akan dicatat oleh sekretariat komisi. "Catatan-catatan itu nanti bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang Insya Allah akan bergabung kemudian," tuturnya.