KMP-KIH Sepakat Berdamai
Senin, 10 November 2014 - 14:34 WIB
KMP-KIH Sepakat Berdamai
A
A
A
JAKARTA - Kisruh di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diprediksi segera berakhir. Setelah melalui lobi panjang, KMP dan KIH akhirnya menyepakati pembagian jatah pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD).
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menyatakan, kesepakatan membagi jatah pimpinan AKD ini dicapai setelah dilakukan komunikasi intensif hingga puluhan kali.
”Benar, sudah ada kesepakatan KIH dan KMP, penyelesaian yang saling menghormati. Kalau soal jumlahnya berapa, tidak elok saya yang menyampaikan. Tapi yang pasti kita dapat untuk pimpinan AKD,” kata Pramono ketika dimintai konfirmasinya kemarin. Namun Pramono selaku perwakilan KIH dalam negosiasi dengan KMP tersebut belum mau menyebutkan jumlah pimpinan AKD yang diperoleh KIH.
Dia hanya menjelaskan, salah satu poin kesepakatan adalah pembahasan AKD akan dimulai dengan pembentukan Badan Legislasi (Baleg) terlebih dulu, kemudian mengubah tata tertib (tatib) DPR yang dilanjutkan dengan sidang paripurna. ”Dengan kesepakatan ini, semoga sesegera mungkin kita bisa bekerja secara bersamasama,” ujarnya.
Beberapa sumber KORAN SINDO di KMP menyebutkan, tuntutan KIH agar diberi jatah pimpinan di 16 AKD telah dipenuhi. Namun pimpinan dari KIH nantinya hanya menempati posisi wakil ketua di tiap komisi atau badan AKD. Opsi alternatif yang dinegosiasi sebelumnya adalah KIH mendapat 5 posisi ketua dari 16 AKD. Namun, setelah dikembalikan lagi ke tiap pimpinan partai di KMP, hal itu ternyata tidak disetujui karena harus dilakukan kocok ulang terhadap komposisi pimpinan AKD.
Maka dari itu, keputusan akhirnya adalah memberikan 16 kursi AKD untuk posisi wakil ketua. Itupun harus dimulai dengan terlebih dahulu melalui Baleg, kemudian dilakukan perubahan tatib DPR untuk menetapkan penambahan jumlah wakil ketua di tiap AKD. Jadi, nantinya wakil ketua ditiap AKD berjumlah 4 orang dan 1 ketua seperti komposisi di pimpinan DPR. Soal lobi politik antara KIH dan KMP, Pramono menyebutkan sudah dilakukan sekitar 20 kali.
Pertemuan yang terakhir hingga dicapai kesepakatan diikuti 6 perwakilan dari KIH dan KMP, yakni dirinya dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Olly Dondokambey mewakili KIH. Adapun dari KMP hadir Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin. Dari sekian kali pertemuan itu, pihak KIH selalu diwakili Pramono dan Olly.
Sementara dari KMPmeskipunelite yangikutdalam lobi tersebut sering gontaganti, untuk juru lobi banyak diserahkan ke Hatta Rajasa. Kemarin Pramono selaku koordinator KIH dan Hatta yang ditunjuk sebagai koordinator KMP dikabarkan sudah menandatangani kesepakatan tersebut di Bandung. ”Kami menargetkan alat kelengkapan Dewan akan terisi semuanya sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang,” ujar mantanWakil Ketua DPR itu.
Saat dimintai konfirmasi terpisah, Zulkifli Hasan membenarkan adanya kesepakatan antara KMP dan KIH. Namun untuk perinciannya baru akan dibicarakan pekan depan. ”Alhamdulillah setelah terus dilakukan komunikasi, ada titik temu. Prinsipnya musyawarah mufakat,” katanya. Wakil Ketua DPR lainnya, AgusHermanto, mengakui ada titik temu yang dicapai kedua kubu. ”Malam ini (tadi malam) masih finalisasi, mudah-mudahan Senin depan mulai bersidang,” ujar Agus kepada wartawan di Wisma Griya Sabha DPR Kopo, Puncak, Bogor, tadi malam.
Menurut Agus, berbagai opsi dalam pertemuan itu dimunculkan, mulai dari memilih ulang pimpinan AKD hingga penambahan jumlah pimpinan AKD yang berimbas pada perubahan tatib DPR. ”Kalau ada aturan yang masih membelenggu ya diurai, yang jelas KMP dan KIH ingin bersama,” ujarnya. Namun, lanjutnya, penambahan jumlah pimpinan AKD dan mengubah Tatib DPR menjadi alternatif yang cukup baik. Dengan penambahan pimpinan AKD, KIH bisa terakomodasi. Saat duduk bersama, kata dia, semua masalah bisa dibicarakan.
”Teman-teman KIH atau KMP tidak ada yang memaksa. Semuannya bertujuan memperlancar kegiatan DPR,” sebutnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad juga membenarkan tercapainya kesepakatan kedua kubu. ”Iya, sudah selesai. Mereka sudah saling bicara. Mereka (KIH) akan terlibat di kepemimpinan DPR,” ujar Fadel seusai kegiatan senam massal dalam rangka HUT Emas Partai Golkar di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.
Fadel membenarkan partai politik yang tergabung dalam KMP memberikan jabatan kepada KIH sebagai wakil di setiap AKD. ”Mereka minta 16, enggak masalah bagi kami,” ucapnya. Namun pengesahan KIH menduduki posisi tersebut masih menunggu persetujuan dari Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie (ARB). ”Sekarang tinggal tunggu diteken ARB. Beliau ketua presidium. Insya Allah akan setuju, sekarang beliau masih di luar dan akan kembali Selasa (11/11),” ucapnya.
Seperti diketahui, KMP menyapu bersih seluruh pimpinan komisi dan badan DPR. Hal ini memicu ketidakpuasan fraksi anggota KIH yang berujung pada pembentukan DPR tandingan.
Rahmat sahid/ Sucipto/Kiswondari
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menyatakan, kesepakatan membagi jatah pimpinan AKD ini dicapai setelah dilakukan komunikasi intensif hingga puluhan kali.
”Benar, sudah ada kesepakatan KIH dan KMP, penyelesaian yang saling menghormati. Kalau soal jumlahnya berapa, tidak elok saya yang menyampaikan. Tapi yang pasti kita dapat untuk pimpinan AKD,” kata Pramono ketika dimintai konfirmasinya kemarin. Namun Pramono selaku perwakilan KIH dalam negosiasi dengan KMP tersebut belum mau menyebutkan jumlah pimpinan AKD yang diperoleh KIH.
Dia hanya menjelaskan, salah satu poin kesepakatan adalah pembahasan AKD akan dimulai dengan pembentukan Badan Legislasi (Baleg) terlebih dulu, kemudian mengubah tata tertib (tatib) DPR yang dilanjutkan dengan sidang paripurna. ”Dengan kesepakatan ini, semoga sesegera mungkin kita bisa bekerja secara bersamasama,” ujarnya.
Beberapa sumber KORAN SINDO di KMP menyebutkan, tuntutan KIH agar diberi jatah pimpinan di 16 AKD telah dipenuhi. Namun pimpinan dari KIH nantinya hanya menempati posisi wakil ketua di tiap komisi atau badan AKD. Opsi alternatif yang dinegosiasi sebelumnya adalah KIH mendapat 5 posisi ketua dari 16 AKD. Namun, setelah dikembalikan lagi ke tiap pimpinan partai di KMP, hal itu ternyata tidak disetujui karena harus dilakukan kocok ulang terhadap komposisi pimpinan AKD.
Maka dari itu, keputusan akhirnya adalah memberikan 16 kursi AKD untuk posisi wakil ketua. Itupun harus dimulai dengan terlebih dahulu melalui Baleg, kemudian dilakukan perubahan tatib DPR untuk menetapkan penambahan jumlah wakil ketua di tiap AKD. Jadi, nantinya wakil ketua ditiap AKD berjumlah 4 orang dan 1 ketua seperti komposisi di pimpinan DPR. Soal lobi politik antara KIH dan KMP, Pramono menyebutkan sudah dilakukan sekitar 20 kali.
Pertemuan yang terakhir hingga dicapai kesepakatan diikuti 6 perwakilan dari KIH dan KMP, yakni dirinya dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Olly Dondokambey mewakili KIH. Adapun dari KMP hadir Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin. Dari sekian kali pertemuan itu, pihak KIH selalu diwakili Pramono dan Olly.
Sementara dari KMPmeskipunelite yangikutdalam lobi tersebut sering gontaganti, untuk juru lobi banyak diserahkan ke Hatta Rajasa. Kemarin Pramono selaku koordinator KIH dan Hatta yang ditunjuk sebagai koordinator KMP dikabarkan sudah menandatangani kesepakatan tersebut di Bandung. ”Kami menargetkan alat kelengkapan Dewan akan terisi semuanya sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang,” ujar mantanWakil Ketua DPR itu.
Saat dimintai konfirmasi terpisah, Zulkifli Hasan membenarkan adanya kesepakatan antara KMP dan KIH. Namun untuk perinciannya baru akan dibicarakan pekan depan. ”Alhamdulillah setelah terus dilakukan komunikasi, ada titik temu. Prinsipnya musyawarah mufakat,” katanya. Wakil Ketua DPR lainnya, AgusHermanto, mengakui ada titik temu yang dicapai kedua kubu. ”Malam ini (tadi malam) masih finalisasi, mudah-mudahan Senin depan mulai bersidang,” ujar Agus kepada wartawan di Wisma Griya Sabha DPR Kopo, Puncak, Bogor, tadi malam.
Menurut Agus, berbagai opsi dalam pertemuan itu dimunculkan, mulai dari memilih ulang pimpinan AKD hingga penambahan jumlah pimpinan AKD yang berimbas pada perubahan tatib DPR. ”Kalau ada aturan yang masih membelenggu ya diurai, yang jelas KMP dan KIH ingin bersama,” ujarnya. Namun, lanjutnya, penambahan jumlah pimpinan AKD dan mengubah Tatib DPR menjadi alternatif yang cukup baik. Dengan penambahan pimpinan AKD, KIH bisa terakomodasi. Saat duduk bersama, kata dia, semua masalah bisa dibicarakan.
”Teman-teman KIH atau KMP tidak ada yang memaksa. Semuannya bertujuan memperlancar kegiatan DPR,” sebutnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad juga membenarkan tercapainya kesepakatan kedua kubu. ”Iya, sudah selesai. Mereka sudah saling bicara. Mereka (KIH) akan terlibat di kepemimpinan DPR,” ujar Fadel seusai kegiatan senam massal dalam rangka HUT Emas Partai Golkar di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.
Fadel membenarkan partai politik yang tergabung dalam KMP memberikan jabatan kepada KIH sebagai wakil di setiap AKD. ”Mereka minta 16, enggak masalah bagi kami,” ucapnya. Namun pengesahan KIH menduduki posisi tersebut masih menunggu persetujuan dari Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie (ARB). ”Sekarang tinggal tunggu diteken ARB. Beliau ketua presidium. Insya Allah akan setuju, sekarang beliau masih di luar dan akan kembali Selasa (11/11),” ucapnya.
Seperti diketahui, KMP menyapu bersih seluruh pimpinan komisi dan badan DPR. Hal ini memicu ketidakpuasan fraksi anggota KIH yang berujung pada pembentukan DPR tandingan.
Rahmat sahid/ Sucipto/Kiswondari
(ars)
