Tugas Birokrat Sebagai Pelayan

Revolusi mental yang dideklarasikan pemerintahan baru akan tecermin salah satunya melalui layanan birokrasi.

Selama ini, kultur birokrasi dianggap kurang proaktif dan cenderung tidak efisien untuk menunjang pelayanan publik. Kondisi tersebut yang menjadi pekerjaan besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam lima tahun ke depan.

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi telah menyiapkan sejumlah program dan gerakan agar aparatur negara lebih produktif. Salah satu program utamanya adalah mengembalikan aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana langkah untuk mewujudkannya? Berikut penuturannya dalam wawancara khusus dengan KORAN SINDO .

Visi Kementerian Anda ke depan?

Tidak ada visi misi pribadi atau kementerian, yang ada adalah visi pemerintah yang dituangkan di dalam Nawacita. Itu adalah sebuah komitmen untuk melaksanakan revolusi mental memperbaiki cara pandang, cara berpikir, dan bertindak seluruh komponen bangsa yang memang sudah dicita-citakan oleh the founding fathers kita.

Bagaimana Kemenpan-RB menerjemahkan konsep revolusi mental itu sendiri?

Kemenpan menerjemahkan konsep revolusi mental dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Di antaranya reformasi birokrasi yang bertujuan bagaimana para aparatur sipil nasional betul-betul bisa bekerja efektif dan produktif, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN yang diberikan rakyat benar-benar memiliki manfaat oleh rakyat kembali. Artinya efisien, kalau efisien efektif tentunya produktif. Turunannya adalah kebijakan, program dan langkahlangkah kementerian untuk memastikan apa yang diharapkan presiden, apa yang menjadi sasaran reformasi birokrasi.

Memang selama ini belum dijalankan?

Yang pasti, mereka sudah bekerja keras dengan segala kekurangannya. Namun, tetap tuntutan masyarakat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh aparaturnya. Jadi yang tidak puas, pasti lebih banyak dengan yang puas. Oleh karena itu, kita terus mengejar ekspektasi masyarakat tersebut dan terus meningkatkan capacity building , meningkatkan pelayanan, kemampuan, memenuhi harapan masyarakat. Dan itu pekerjaan rumah yang besar, yang harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan. Ya kita laksanakan itu dengan semaksimal mungkin.

Apa saja harapan dan target reformasi birokrasi?

Ada tiga, pertama mengubah mindset cara berpikir, kemudian mengubah strukturnya dan yang terakhir mengubah kulturnya. Revolusi mental dalam konteks reformasi birokrasi harus mampu memastikan 4.350.000-an aparatur negara yang selama ini lazim disebut PNS betul-betul bekerja produktif memberikan pelayanan baik kepada masyarakat dan menjamin rakyat puas akan kerja-kerja aparatur. Kalau ini sudah bisa ditunjukkan maka pihak luar juga akan melihat bangsa kita bangsa tertib bangsa yang memiliki kejelasan dalam mengatasi berbagai urusan.

Perubahan seperti apa yang diinginkan masyarakat terhadap birokrasi?

Perubahan dari birokrat yang inginnya dilayani jadi melayani, perubahan birokrat bergaya priyayi menjadi birokrat rakyat, perubahan para birokrat yang tadinya ingin dihormati menjadi menghormati, yang tadinya pasif menjadi proaktif. Itu kan perubahan-perubahan yang positif.

Terkait wacana audit PNS bagaimana?

Itu audit organisasi seluruh kementerian dan lembaga sampai seluruh struktur pemerintahan di seluruh Indonesia. Perintah presiden, itu. Perintah presiden yang harus saya terjemahkan mendorong seluruh struktur pemerintahan di semua tingkatan untuk melaksanakannya, audit organisasi. Kenapa audit organisasi, untuk mengetahui apakah unit-unit kerja di seluruh pemerintahan berjalan baik, tidak boros, efektif, produktif, benarbenar dibutuhkan. Kelebihan atau kekurangan orangnya, ramping atau gemuk, capable atau tidak, kan yang tahu pimpinan lembaga masingmasing.

Apa benar ada wacana moratorium PNS?

Moratorium di waktu dewasa ini dibutuhkan tidak sekadar mempertimbangkan kondisi keuangan negara, tetapi juga hasil masukan dari pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa pegawai pemerintahan kerjanya malasmalas. Oleh karena itu, jumlah besar yang ada sekarang ini kita perbaiki dulu, kita tata dulu, jangan sampai masyarakat mengatakan yang sekarang saja belum benar, sudah mau nambah lagi. Inilah pentingnya moratorium.

Sampai kapan?

Intinya, moratorium itu berpikir ulang terhadap satu kebijakan dengan adanya keadaan yang membuat kita harus mengevaluasi kebijakan itu untuk kebaikan. Moratorium bukan sesuatu yang harus ditakuti, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, memperbaiki produktivitas, mengefisienkan biaya yang dikeluarkan negara yang berasal dari rakyat di mana membebani belanja pegawai begitu besar. Tahun fiskal 2014 ini saja 41% hanya dipakai untuk belanja pegawai.

Sejauh mana penataan nomenklatur kementerian?

Kemenpan-RB membantu kementerian- kementerian yang nomenklaturnya berubah. Perubahan itu ada tiga kluster, pertama yang digabungkan, dipisah, dan sama sekali baru. Totalnya 14-15. Kemenpan menyupervisi kementerian dan menyusun strukturnya, penempatan orang-orang dan syarat jabatannya, dan membuat draf peraturan yang menjadi payung hukum operasionalisasi struktur organisasi di kementerian tersebut.

Ada yang mengatakan penyesuaian butuh waktu lama?

Supaya ini bisa berjalan cepat, maka kita tidak menunggu menteri atau pejabat itu datang. Saya yang akan datangi, contohnya menristek kan saya datangi, lalu menteri agraria juga saya datangi.

Kalau cepat, target penyesuaian sampai kapan?

Ya, kalau Pak Jokowi menargetkan 3-4 bulan harus sudah selesai. Artinya Desember sudah selesai. Ya, sebelum Januari lah sudah selesai. Kalau dari kami bisa cepat, mungkin yang agak lama itu pada saat pengadministrasian legal standing di Setneg itu kan agak lama.

Dian ramdhani