Kurikulum 2013 Segera Dikaji Kembali

JAKARTA - Belum berjalan satu tahun, kebijakan penerapan Kurikulum 2013 akan dievaluasi. Dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan meminta masukan dari masyarakat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan mengundang para ahli, kritikus, pengamat, dan lapisan masyarakat lain yang selama ini memantau Kurikulum 2013.

Pemerintah dan pemantau kurikulum ini, menurutnya, akan berdiskusi untuk mengevaluasi kurikulum. Menurut dia, keterlibatan para pemantau kurikulum tersebut sangat penting dilibatkan. Mereka yang langsung terjun dan menyaksikan di lapangan. Dia menilai isu kurikulum adalah persoalan bangsa. “Sekarang kita harus pikirkan kepentingan anak-anak kita. Jangan memikirkan ego penyelenggara. Ini bukan soal pemerintah. Ini bukan soal kementerian. Ini masalah bagi anak-anak bangsa,” katanya di Gedung Kemendikbud akhir pekan kemarin.

Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan, secara hukum memang pemerintah yang akan menentukan keberlanjutan kurikulum ini. Namun Kemendikbud tetap akan mengundang berbagai pihak untuk mendapat kejernihan dalam persoalan pelaksanaan kurikulum yang selama ini masih kacau. Anies berpendapat, jika masalah dapat dilihat secara jernih, solusi yang diambil akan lebih tepat. Apalagi setiap kebijakan yang pemerintah lakukan pasti akan menuai pro-kontra.

Anies mengungkapkan, selain kurikulum, Kemendikbud bersama para pakar ini juga akan membahas implementasi ujian nasional (UN). Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo malah meminta Mendikbud segera memberikan keputusan kelanjutan kurikulum baru tersebut. Jika memang tidak dilanjutkan, secepatnya Kemendikbud membuat peraturan baru. Pasalnya, meski kurikulum ini sedang berjalan, buku dan pelatihan guru masih banyak yang belum terealisasi.

“Para guru sedang menunggu kebijakan menteri baru supaya adakejelasan. Sebabguru sudah sangat stres dengan buku yang belum sampai dan juga belum dilatih,” tuturnya. Anggota DPD itu menambahkan, PGRI sepakat jika pemerintah ingin mengevaluasi Kurikulum 2013. Menurut dia, evaluasi ini sesuai dengan janji Joko Widodo ketika kampanye. Bahkan pihaknya sudah membagikan visi misi Jokowi tersebut kala PGRI melakukan rapat pimpinan nasional beberapa waktu lalu.

Dia pun berharap pemerintah segera melakukan evaluasi agar tidak dipertanyakan komitmennya oleh guru-guru. Pengumuman keberlanjutan Kurikulum 2013 ini juga mendesak karena sekolah juga sedang mempersiapkan UN. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, Kurikulum 2013 jangan dievaluasi melainkan dihentikan saja. Sebab kurikulum ini tidak memiliki paradigma pendidikan yang jelas dan cenderung dipaksakan.

Sampai saat ini implementasi kurikulum masih bermasalah dari segi pengadaan buku yang terlambat, pungutan ketika penggandaan buku di sekolah, bahkan banyak guru mengeluh tidak memahami materi Kurikulum 2013. “Alhasil, sebagian sekolah tetap menggunakan Kurikulum 2006 yang lebih dipahami guru,” ungkapnya.

Febri berpendapat, jika berhenti berkutat pada isu kurikulum, pemerintah dapat fokus pada perbaikan mutu pendidikan. Meskipun Kemendikbud memiliki standar mutu pendidikan yang mengatur mutu guru, peserta didik, dan sarana prasarana pendidikan, sampai saat ini standar tersebut belum terpenuhi. Bahkan hanya sedikit sekali sekolah yang memenuhi standar mutu pendidikan. Dia menambahkan, sampai saat ini kompetensi guru dan persebaran guru masih menjadi masalah.

Di sebagian daerah jumlah guru begitu sedikit dan kompetensinya tidak sesuai dengan bidang studi yang mereka ajarkan. Sebagaimana diketahui, Kurikulum 2013 digagas pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kurikulum tersebut didesain untuk meningkatkan penalaran anak didik agar kualitasnnya membaik. Mendikbud M Nuh mengungkapkan perubahan kurikulum baru tersebut sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Langkah itu diambil karenapada 10-20 tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi.

“Nah untuk menyiapkan generasi tersebut, perlu ada peningkatan materi kurikulum,” ujarnya. Namun program yang bagus tersebut kurang berjalan lancar. Ribuan guru belum maksimal dilatih untuk menerapkan kurikulum baru. Bahkan buku mata pelajaran yang sudah harus dibagikan pada tahun ajaran kemarin hingga saat ini belum terdistribusi secara merata.

Saat itu, Nuh mengajak debat terbuka siapa saja yang mempersoalkan kebijakannya selama menjabat sebagai mendikbud. Termasuk program Kurikulum 2013. “Ayo debat terbuka, jangan melalui tulisan. Debat dengan Anies Baswedan, Sofyan Djalil, ayo. Kita tarung di situ (debat),” tantangnya.

Neneng zubaidah/ Soeprayitno