Ingin Clean, Mendagri Minta KPK Bongkar e-KTP
Jum'at, 07 November 2014 - 15:42 WIB
Ingin Clean, Mendagri Minta KPK Bongkar e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan keinginannya agar program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bersih dari korupsi.
Mendagri pun mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus proyek e-KTP pada tahun 2011-2012.
"Soal kasus hukum kami tak ikut campur. Silakan untuk KPK masuk. Sampai dimana KPK, kami mempersilakan. Yang penting program e-KTP ini clean and clear," tutur Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2014) .
Sekadar diketahui saat ini Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara proyek e-KTP.
Kemendagri sedang mengevaluasi semua persoalan yang dikeluhkan masyarakat banyak, termasuk kualitasnya.
"(Chip e-KTP) ini termasuk sedang evaluasi sekarang ini. Satu bulan ini saya suruh mengevaluasi. Kalau chipnya dianggap barang rongsokan, kan bisa cari yang lebih bagus lagi. Jangan sampai ada keluhan. uangnya ada kok, anggarannya tersedia dengan baik malah melimpah, malah menimbulkan permasalahan oleh KPK," tuturnya.
Dia menegaskan selalu membuka diri jika KPK mencium indikasi adanya korupsi dalam pelaksanaan proyek e-KTP.
"Tapi silakan KPK kalau melihat nantinya ada indikasi korupsi, silakan, kami sebagai menteri membuka pintu. Karena kami ingin tahun depan kementerian kami ini clean and clear," tuturnya.
Mendagri pun mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus proyek e-KTP pada tahun 2011-2012.
"Soal kasus hukum kami tak ikut campur. Silakan untuk KPK masuk. Sampai dimana KPK, kami mempersilakan. Yang penting program e-KTP ini clean and clear," tutur Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2014) .
Sekadar diketahui saat ini Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara proyek e-KTP.
Kemendagri sedang mengevaluasi semua persoalan yang dikeluhkan masyarakat banyak, termasuk kualitasnya.
"(Chip e-KTP) ini termasuk sedang evaluasi sekarang ini. Satu bulan ini saya suruh mengevaluasi. Kalau chipnya dianggap barang rongsokan, kan bisa cari yang lebih bagus lagi. Jangan sampai ada keluhan. uangnya ada kok, anggarannya tersedia dengan baik malah melimpah, malah menimbulkan permasalahan oleh KPK," tuturnya.
Dia menegaskan selalu membuka diri jika KPK mencium indikasi adanya korupsi dalam pelaksanaan proyek e-KTP.
"Tapi silakan KPK kalau melihat nantinya ada indikasi korupsi, silakan, kami sebagai menteri membuka pintu. Karena kami ingin tahun depan kementerian kami ini clean and clear," tuturnya.
(dam)
