Kenaikan Harga BBM Jadi Bola Panas
Kenaikan Harga BBM Jadi Bola Panas
A
A
A
JAKARTA - Bola panas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bergulir ke sana kemari. Kemarin, Istana Wakil Presiden (Wapres) mereaksi pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menuding Wapres Jusuf Kalla (JK) terlalu bernafsu menaikkan harga BBM.
Pada saat sama, pihak internal PDIP yang tidak sepakat dengan rencana tersebut kian meluas. Reaksi Istana Wapres disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden, Husein Abdullah, untuk merespons pernyataan yang disampaikan Effendi Simbolon.
Dia mempertanyakan alasan Effendi mengeluarkan penilaian tersebut. “Ada apa sampai dia ngomong seperti itu? Akhirnya multitafsir, makanya kasihan dia,” ujar Husein di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, PDIP sudah tentu setuju lantaran program-program Jokowi sebagian dibuat oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
Dengan demikian Effendi yang mengatakan PDIP belum setuju naiknya BBM tidak mengatasnamakan partai, melainkan pribadi saja. “Jadi sebagian orang-orang dari PDIP menyusun program Jokowi-JK. Jadi apa masalahnya? Kalau menurut saya itu pribadi dan tidak ada pernyataan resmi dari PDIP. Baik itu secara partai maupun di parlemen. Oleh karena itu biasa saja,” ujarnya.
Lebih jauh Husein menandaskan bahwa JK tak pernah terburu-buru menaikkan harga BBM. Sebab, program kenaikan BBM sudah ada pada saat di kampanye pemilihan presiden dulu. Karena itulah janji tersebut harus terealisasi. “Bukan urusan buru-buru Pak JK, kan ini program pemerintahan baru yang disusun sebelum terpilih, yang dijual di kampanye,” katanya.
Dari kalangan PDIP hingga kemarin masih belum sepenuhnya bisa menerima langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-JK menaikkan harga BBM. Ketua DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, misalnya, masih berharap agar Jokowi bisa mencari solusi alternatif, selain menaikkan harga BBM. Namun dia memahami munculnya wacana kenaikan BBM mengingat adanya tekanan fiskal dan defisit anggaran.
“Yang saya tahu pemerintah sedang kesulitan dana, tapi kita dengar dulu upaya-upaya mereka untuk mengatasi. Kali sudah ada jalan keluar selain menaikkan harga BBM,” tuturnya. Hal senada dikemukakan politikus PDIP Dewi Aryani yang meminta Jokowi tidak gegabah menaikkan BBM. Menurutnya, masih banyak cara untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia.
“Masih banyak celah dan cara yang bisa diterapkan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan mengurangi beban APBN,” katanya saat dihubungi kemarin. Mantan anggota komisi VII DPR ini menuturkan, saat ini harga minyak dunia bergerak turun. Hitungan dia, jika harga minyak dunia US80 per barel, maka kisaran harga BBM subsidi jenis premium Rp8.500. Kemudian, kalau bergerak turun menjadi US70 per barel, sedianya harga BBM jenis premium Rp7.800.
“Hitungan ini dengan asumsi distribution cost yang konstan dan alpha Pertamina Rp766 sesuaiAPBN2015. Menuruthemat saya, alphamestinya bisaditurunkan seiring penurunan harga minyak dunia. Jadi, harga premium bisa ikut turun,” tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana menilai kritik keras elite PDIP terhadap rencana pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai telah mengesankan belum siapnya PDIP sebagai partai pemerintah. Padahal, saat ini PDIP seharusnya sudah bertransformasi bukan lagi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintah, tapi sudah menjadi pemerintah alias menjadi the ruling party.
“Dalam posisi the ruling party, elite PDIP perlu mengubah karakter berpolitik dari logika penyeimbang dalam prinsip checks and balances pemerintah yang berkuasa menjadi partai pemerintah yang harus membuat keputusan atau kebijakan untuk wujudkan platform ideologisnya,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut Ari, wacana subsidi BBM harusnya jangan dilihat sempit pada persoalan harga. Tetapi harus dilihat lebih luas pada politik energi nasional. Ini artinya wacana BBM harusnya dilihat dalam perspektif kedaulatan energi yang juga menjadi platform perjuangan PDIP.
“Siapa yang paling diuntungkan dari politik impor BBM? Bagaimana memutuskan ketergantungan pada BBM impor? Dan apakah sudah ada upaya untuk menyediakan sumber energi alternatif yang lebih murah bagi rakyat?” tantangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Effendi bahkan menuding rencana tersebut terlalu bernafsu karena baru dilantik satu pekan pemerintahan baru sudah membuat wacana yang menghebohkan. Agak berbeda, Rieke masih berkeyakinan Jokowi bisa mencari alternatif untuk menjalankan program prioritas ketimbang mencabut subsidi BBM.
Hingga kini memang di internal PDIP belum ada keputusan terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, dalam keputusan terakhir PDIP terkait hal itu memberikan tiga prasyarat sebelum BBM dinaikkan: efisiensi dalam produksi dan tata niaga BBM harus dicapai; diversifikasi dan konversi sumber energi harus dilakukan; dan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat harus dijaga.
Dipastikan Naik November
Pemerintah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada November 2014, meski belum dipastikan berapa besaran kenaikannya. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, perhatian pemerintah sama seperti dunia usaha, yaitu subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif dan lebih baik. “(Naik) bulan ini (November).
Selama ini kita sudah sosialisasi, tunggu saja,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan anggota KamarDagangdanIndustri (Kadin) Indonesia di Jakarta kemarin. Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan BBM.
Seusai meninjau Pusat Pengendalian BBM PT Pertamina (Persero) di Jakarta, dia optimistis Pertamina akan mampu mengamankan ketersediaan BBM. “Saya happy dengan apa yang telah dipersiapkan Pertamina. Tadi, dari posko kendali, saya mendapat penjelasan, seluruh Indonesia sudah siap kapan pun diputuskan,” ungkapnya.
Sudirman menjelaskan, pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain seperti irigasi, pelabuhan, kapal dan fasilitas pendingin untuk nelayan, serta bibit untuk petani. Dengan demikian, subsidi BBM bisa benar-benar sampai ke rakyat. “Kenaikan harga BBM juga akan makin menekan penyelewengan yang merugikan negara,” katanya.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bakal menurun 250.000 kiloliter selama 1,5 bulan kalau kenaikan harga dilakukan pertengahan November 2014. “Prognosanya, kalau harga BBM naik pada pertengahan November, maka over kuota 2014 hanya menjadi 1,6 juta kiloliter, atau ada pengurangan sekitar 250.000 kiloliter,” katanya usai mendampingi Menteri ESDM Sudirman Said.
Sebelumnya Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bakal berlebih (over) 1,86 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 yang ditetapkan 46 juta kiloliter. Kelebihan kuota tersebut terdiri atas 1,06 juta kiloliter solar dan 800 ribu kiloliter premium. Menurut dia, kelebihan kuota BBM subsidi tersebut akan dicarikan jalan keluar oleh pemerintah. “Kami hanya menjalankan tugas,” katanya.
Rencana kenaikan harga BBM mulai memicu reaksi kalangan mahasiswa. Kemarin, mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Makasar menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, demonstrasi sempat diwarnai kericuhan.
Dalam aksi tersebut 16 mahasiswa ditahan. Penahanan di antaranya dilakukan terhadap 12 mahasiswa mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Sulsel. Tindakan hukum diambil karena aksi tersebut diduga tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Penangkapan juga dilakukan saat sejumlah mahasiswa UNM melakukan demonstrasi di Jalan Pettarani.
Diduga aksi menolak kenaikan BBM yang dilakukan di tengah jalan tidak mengantongi izin sehingga aparat kepolisian dan TNI juga menahan empat orang. Kapolsekta Rappocini, Kompol Ade Hermanto, yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, pasalnya para mahasiswa yang ditahan itu dibawa oleh Polrestabes Makassar.
Rahmat sahid/Andi ilham/Nanang wijayanto/Okezone
Pada saat sama, pihak internal PDIP yang tidak sepakat dengan rencana tersebut kian meluas. Reaksi Istana Wapres disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden, Husein Abdullah, untuk merespons pernyataan yang disampaikan Effendi Simbolon.
Dia mempertanyakan alasan Effendi mengeluarkan penilaian tersebut. “Ada apa sampai dia ngomong seperti itu? Akhirnya multitafsir, makanya kasihan dia,” ujar Husein di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, PDIP sudah tentu setuju lantaran program-program Jokowi sebagian dibuat oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
Dengan demikian Effendi yang mengatakan PDIP belum setuju naiknya BBM tidak mengatasnamakan partai, melainkan pribadi saja. “Jadi sebagian orang-orang dari PDIP menyusun program Jokowi-JK. Jadi apa masalahnya? Kalau menurut saya itu pribadi dan tidak ada pernyataan resmi dari PDIP. Baik itu secara partai maupun di parlemen. Oleh karena itu biasa saja,” ujarnya.
Lebih jauh Husein menandaskan bahwa JK tak pernah terburu-buru menaikkan harga BBM. Sebab, program kenaikan BBM sudah ada pada saat di kampanye pemilihan presiden dulu. Karena itulah janji tersebut harus terealisasi. “Bukan urusan buru-buru Pak JK, kan ini program pemerintahan baru yang disusun sebelum terpilih, yang dijual di kampanye,” katanya.
Dari kalangan PDIP hingga kemarin masih belum sepenuhnya bisa menerima langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-JK menaikkan harga BBM. Ketua DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, misalnya, masih berharap agar Jokowi bisa mencari solusi alternatif, selain menaikkan harga BBM. Namun dia memahami munculnya wacana kenaikan BBM mengingat adanya tekanan fiskal dan defisit anggaran.
“Yang saya tahu pemerintah sedang kesulitan dana, tapi kita dengar dulu upaya-upaya mereka untuk mengatasi. Kali sudah ada jalan keluar selain menaikkan harga BBM,” tuturnya. Hal senada dikemukakan politikus PDIP Dewi Aryani yang meminta Jokowi tidak gegabah menaikkan BBM. Menurutnya, masih banyak cara untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia.
“Masih banyak celah dan cara yang bisa diterapkan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan mengurangi beban APBN,” katanya saat dihubungi kemarin. Mantan anggota komisi VII DPR ini menuturkan, saat ini harga minyak dunia bergerak turun. Hitungan dia, jika harga minyak dunia US80 per barel, maka kisaran harga BBM subsidi jenis premium Rp8.500. Kemudian, kalau bergerak turun menjadi US70 per barel, sedianya harga BBM jenis premium Rp7.800.
“Hitungan ini dengan asumsi distribution cost yang konstan dan alpha Pertamina Rp766 sesuaiAPBN2015. Menuruthemat saya, alphamestinya bisaditurunkan seiring penurunan harga minyak dunia. Jadi, harga premium bisa ikut turun,” tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana menilai kritik keras elite PDIP terhadap rencana pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai telah mengesankan belum siapnya PDIP sebagai partai pemerintah. Padahal, saat ini PDIP seharusnya sudah bertransformasi bukan lagi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintah, tapi sudah menjadi pemerintah alias menjadi the ruling party.
“Dalam posisi the ruling party, elite PDIP perlu mengubah karakter berpolitik dari logika penyeimbang dalam prinsip checks and balances pemerintah yang berkuasa menjadi partai pemerintah yang harus membuat keputusan atau kebijakan untuk wujudkan platform ideologisnya,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut Ari, wacana subsidi BBM harusnya jangan dilihat sempit pada persoalan harga. Tetapi harus dilihat lebih luas pada politik energi nasional. Ini artinya wacana BBM harusnya dilihat dalam perspektif kedaulatan energi yang juga menjadi platform perjuangan PDIP.
“Siapa yang paling diuntungkan dari politik impor BBM? Bagaimana memutuskan ketergantungan pada BBM impor? Dan apakah sudah ada upaya untuk menyediakan sumber energi alternatif yang lebih murah bagi rakyat?” tantangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Effendi bahkan menuding rencana tersebut terlalu bernafsu karena baru dilantik satu pekan pemerintahan baru sudah membuat wacana yang menghebohkan. Agak berbeda, Rieke masih berkeyakinan Jokowi bisa mencari alternatif untuk menjalankan program prioritas ketimbang mencabut subsidi BBM.
Hingga kini memang di internal PDIP belum ada keputusan terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, dalam keputusan terakhir PDIP terkait hal itu memberikan tiga prasyarat sebelum BBM dinaikkan: efisiensi dalam produksi dan tata niaga BBM harus dicapai; diversifikasi dan konversi sumber energi harus dilakukan; dan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat harus dijaga.
Dipastikan Naik November
Pemerintah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada November 2014, meski belum dipastikan berapa besaran kenaikannya. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, perhatian pemerintah sama seperti dunia usaha, yaitu subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif dan lebih baik. “(Naik) bulan ini (November).
Selama ini kita sudah sosialisasi, tunggu saja,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan anggota KamarDagangdanIndustri (Kadin) Indonesia di Jakarta kemarin. Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan BBM.
Seusai meninjau Pusat Pengendalian BBM PT Pertamina (Persero) di Jakarta, dia optimistis Pertamina akan mampu mengamankan ketersediaan BBM. “Saya happy dengan apa yang telah dipersiapkan Pertamina. Tadi, dari posko kendali, saya mendapat penjelasan, seluruh Indonesia sudah siap kapan pun diputuskan,” ungkapnya.
Sudirman menjelaskan, pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain seperti irigasi, pelabuhan, kapal dan fasilitas pendingin untuk nelayan, serta bibit untuk petani. Dengan demikian, subsidi BBM bisa benar-benar sampai ke rakyat. “Kenaikan harga BBM juga akan makin menekan penyelewengan yang merugikan negara,” katanya.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bakal menurun 250.000 kiloliter selama 1,5 bulan kalau kenaikan harga dilakukan pertengahan November 2014. “Prognosanya, kalau harga BBM naik pada pertengahan November, maka over kuota 2014 hanya menjadi 1,6 juta kiloliter, atau ada pengurangan sekitar 250.000 kiloliter,” katanya usai mendampingi Menteri ESDM Sudirman Said.
Sebelumnya Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bakal berlebih (over) 1,86 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 yang ditetapkan 46 juta kiloliter. Kelebihan kuota tersebut terdiri atas 1,06 juta kiloliter solar dan 800 ribu kiloliter premium. Menurut dia, kelebihan kuota BBM subsidi tersebut akan dicarikan jalan keluar oleh pemerintah. “Kami hanya menjalankan tugas,” katanya.
Rencana kenaikan harga BBM mulai memicu reaksi kalangan mahasiswa. Kemarin, mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Makasar menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, demonstrasi sempat diwarnai kericuhan.
Dalam aksi tersebut 16 mahasiswa ditahan. Penahanan di antaranya dilakukan terhadap 12 mahasiswa mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Sulsel. Tindakan hukum diambil karena aksi tersebut diduga tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Penangkapan juga dilakukan saat sejumlah mahasiswa UNM melakukan demonstrasi di Jalan Pettarani.
Diduga aksi menolak kenaikan BBM yang dilakukan di tengah jalan tidak mengantongi izin sehingga aparat kepolisian dan TNI juga menahan empat orang. Kapolsekta Rappocini, Kompol Ade Hermanto, yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, pasalnya para mahasiswa yang ditahan itu dibawa oleh Polrestabes Makassar.
Rahmat sahid/Andi ilham/Nanang wijayanto/Okezone
(bbg)
Explore More