Pusat-Daerah Harus Bekerja Sinergis

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengingatkan seluruh gubernur untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Melalui sinergi tersebut, pembangunan pun tidak jalan sendiri-sendiri. ”Tugas pemerintah pusat dan para menteri adalah bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, ekonomi, perdagangan. Tapi sektoral itu tentu ditempatkan di wilayah sehingga gubernur bertugas melaksanakan tugas sektoral tersebut di wilayah masing-masing,” kata Wapres saat menutup rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, peran masyarakat merupakan hal utama dalam mewujudkan pembangunan. Karena itu kepala daerah diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. ”Seperti yang disampaikan bahwa pemerintah pusat adalah tangan kanan kepala daerah, sedangkan tangan kirinya adalah menteri bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jadi harus ada keseimbangan di antara kita dan kebetulan ada 34 gubernur dan 34 menteri, jadi semuanya seimbang,” tambahnya.

Wapres juga mengatakan, tidak ada prioritas dalam program Kabinet Kerja karena semua sektor merupakan prioritas yang dapat berjalan seimbang. ”Semua adalah prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi semua kegiatan dalam negeri ini saling mengikat dan membutuhkan, ekonomipenting, sosial dan keamanan juga penting. Semuanya saling berhubungan satu sama lain,” jelasnya. Dia menekankan tidak ada satu bidang yang lebih penting dari bidang yang lain karena untuk kepentingan rakyat semuanya adalah prioritas.

”Yang dibutuhkan adalah hal terkait penggeraknya, perlu keahlian dan pendidikan, soal bagaimana meletakkan semuanya secara bersamaan,” ujarnya. Sebanyak 34 gubernur dan kapolda dari seluruh provinsi di Tanah Air menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) Kabinet Kerja yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rakornas tersebut digelar dalam rangka membentuk sinergi kinerja pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan. Dalam rakornas tersebut, para gubernur mendapatkan penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi negara saat ini serta berbagai persoalannya.

Hadir dalam rakornas tersebut adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan rapat sinergi ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat ini digelar untuk mengetahui bagaimana koordinasi antarinstansi di daerah maupun dengan pemerintah pusat.

”Antara gubernur, polda, intelijen tetap fokus dalam koordinasi. Ini penting terkait masalah industri, ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan dalam rapat tersebut juga telah dipaparkan persiapan rencana program jangka pendek dan menengah. Hal ini dilakukan karena dalam pembangunan memang dibutuhkan satu visi dan misi yang sama.

Dia mencontohkan pentingnya koordinasi antara kepala daerah dan kapolda dalam kaitan laporan keuangan. Dalam hal ini baru 33% pertanggungjawaban daerah yang menurut BPK sudah benar.

”Polda dapat mengkaji laporan BPKP terkait laporan keuangan. Maka dari itu komunikasi antara gubernur dan kapolda sangat penting,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Sutarman memastikan personelnya di daerah siap bekerja sama dan mendukung segala kebijakan kepala daerah demi kepentingan masyarakat. Dia mengatakan kepala daerah tidak perlu sungkan untuk menggunakan pasukannya.

”Misalnya saja kerja sama Polri dengan Pemda DKI dalam pembenahan Pluit. Itu kita dukung,” kata dia.

Dia menyebutkan fungsi Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kepolisian haruslah dimanfaatkan kepala daerah. Menurut dia, jangan lagi ada ego sektoral dalam membangun negara karena dengan bersinergi, kemajuan akan cepat dicapai.

Polri menurut dia juga memiliki peranan dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya kepala daerah dapat memanfaatkan personel Polri dalam peningkatan pajak. Caranya dengan memastikan pajak yang dibebankan ke masyarakat dapat sampai ke kas negara.

”Bangsa kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, itu juga kita kawal,” ujar dia. Dia mengatakan Polri akan membantu menjaga keamanan dan penegakan hukum yang tegas di daerah. Kondisi yang stabil dan kepastian penegakan hukum yang baik akan membuat kondusif daerah.

”Jadi investor pun akan nyaman berinvestasi. Kepala daerah dapat dengan lancar menjalankan kebijakannya untuk kebaikan masyarakat,” kata dia.

Pengamat politik Universitas Airlangga ( Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan sinergi bukanlah hal yang baru. Pemerintahan sebelumnya juga menuntut hal serupa. ”Yang paling penting adalah jangan sampai sinergi sebagai langkah resentralisasi sehingga perlu untuk klarifikasi sinergi seperti apa yang dimaksud. Tapi perlu hal ini diapresiasi,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang lebih penting adalah pemerintah harus memastikan kementeriannya dapat bersinergi dengan daerah. Dalam hal hubungan pusat dan daerah, asas rekognisi sebagaimana yang ada di dalam UU benar-benar dilaksanakan. ”Pusat dapat memberikan penghargaan ke daerah dan desa untuk dapat menyalurkan aspirasinya dalam hal pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dita angga