Elite Partai Politik Intensifkan Lobi
Elite Partai Politik Intensifkan Lobi
A
A
A
JAKARTA - Kisruh yang terjadi di parlemen akibat dibentuknya DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diprediksi segera berakhir. Kubu KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) mengisyaratkan akan mengakhiri perseteruan paling lambat pekan ini.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengatakan, jalan keluar terbaik untuk mengatasi kebuntuan di parlemen sudah dibicarakan dengan sejumlah elite partai politik dari KMP. Pramono menjelaskan, pada Senin (3/11) malam dia bertemu perwakilan KMP yang diwakili Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
Selain Pramono, kubu KIH juga diwakili oleh Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey. Pertemuan kedua kubu juga dihadiri Ketua DPR Setya Novanto. “Kita mencari solusi atas kebuntuan yang terjadi di parlemen. Karena bagaimanapun ini tidak boleh berlangsung terlalu lama, minggu ini diharapkan sudah selesai,” ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Pramono, jika polemik tersebut dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan ketidak percayaan dunia internasional kepada Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang baru terbentuk. Polemik tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu perekonomian negara.
Mantan wakil ketua DPR ini mengatakan, dia diminta langsung oleh partainya untuk menengahi kisruh di DPR tersebut. “Saya diutus untuk menyelesaikan masalah itu, diharapkan bisa dipertemukan,” ujar Pramono.
Terkait perlawanan yang dilakukan KIH, Pramono menolak jika itu disebut sebagai DPR tandingan. “Kami menilai yang lalu itu tidak akomodatif, tidak aspiratif, (pimpinan DPR) hanya memberikan dukungan kepada kelompoknya,” kata Pramono.
Kubu KMP juga mengakui sedang berupaya mencari jalan keluar agar perselisihan bisa menemukan jalan keluar. Ketua DPR Setya Novanto yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini membenarkan pertemuan dengan KIH tersebut. Inti pertemuan kedua kubu adalah musyawarah untuk mencari kata mufakat. “Mudah-mudahan ada jalan keluar, kita cari solusi, kita berupaya mufakat bersama,” ujarnya secara terpisah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Namun, baik Pramono maupun Setya menolak menyebutkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Keduanya hanya mengatakan bahwa semangat dalam pertemuan tersebut adalah kedua kubu mengedepankan sikap saling menghormati, tidak saling mengedepankan ego kelompok. Sebelumnya salah satu upaya yang ditempuh pimpinan DPR untuk mengakhiri langkah KIH yang membentuk DPR tandingan adalah dengan menambah jumlah komisi.
Namun, solusi yang ditempuh ini bakal tidak mudah terwujud. Pasalnya, sejumlah fraksi di KMP menolak usulan tersebut dengan alasan pemekaran komisi tidak bisa dilakukan jika tujuannya adalah bagibagi kekuasaan. “Kita tidak boleh memekarkan komisi hanya untuk menampung kedudukan (KIH) dalam posisi pimpinan komisi,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat kemarin.
Menurut dia, pembentukan komisi tambahan haruslah dilihat sisi urgensinya, yakni demi efektivitas kerja DPR selama lima tahun ke depan. Dia menyayangkan jika alasannya karena fraksi KIH belum mendapatkan posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD). “Itu cara berpikir keliru. Rakyat bisa marah kalau DPR malah bagi-bagi kursi,” ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan, dualisme pimpinan yang terjadi di DPR dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen semakin turun.
“Seharusnya, di tengah kegairahan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang sudah mulai bekerja saat ini, parlemen bisa mengimbangi dengan mulai bekerja dan membuat berbagai terobosan,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut senator asal Jakarta ini, saat ini DPD sudah mulai bekerja merumuskan berbagai program, terutama terkait legislasi (pengajuan RUU) yang harus segera dibahas bersama DPR agar bisa segera disahkan menjadiundang-undang. Namun, karena kondisi DPR yang tidak kondusif, dipastikan pembahasan RUU inisiatif DPD ini akan terganggu.
Sementara itu, Presiden Jokowi meminta investor tidak panik melihat kegaduhan politik yang terjadi saat ini. Menurut Presiden, dinamika politik yang terjadi merupakan hal yang sangat biasa. “Saya sampaikan kepada seluruh gubernur, kepala badan intelijen daerah, kepala polda, politik tidak ada masalah. Dinamika seperti yang ada di DPR juga seperti dinamika politik lain yang sangat biasa,” ujar Presiden di Istana Negara Jakarta kemarin.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada gubernur se- Indonesia yang akan melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014.
Kiswondari/Rarasati syarief/Mula akmal
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengatakan, jalan keluar terbaik untuk mengatasi kebuntuan di parlemen sudah dibicarakan dengan sejumlah elite partai politik dari KMP. Pramono menjelaskan, pada Senin (3/11) malam dia bertemu perwakilan KMP yang diwakili Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
Selain Pramono, kubu KIH juga diwakili oleh Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey. Pertemuan kedua kubu juga dihadiri Ketua DPR Setya Novanto. “Kita mencari solusi atas kebuntuan yang terjadi di parlemen. Karena bagaimanapun ini tidak boleh berlangsung terlalu lama, minggu ini diharapkan sudah selesai,” ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Pramono, jika polemik tersebut dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan ketidak percayaan dunia internasional kepada Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang baru terbentuk. Polemik tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu perekonomian negara.
Mantan wakil ketua DPR ini mengatakan, dia diminta langsung oleh partainya untuk menengahi kisruh di DPR tersebut. “Saya diutus untuk menyelesaikan masalah itu, diharapkan bisa dipertemukan,” ujar Pramono.
Terkait perlawanan yang dilakukan KIH, Pramono menolak jika itu disebut sebagai DPR tandingan. “Kami menilai yang lalu itu tidak akomodatif, tidak aspiratif, (pimpinan DPR) hanya memberikan dukungan kepada kelompoknya,” kata Pramono.
Kubu KMP juga mengakui sedang berupaya mencari jalan keluar agar perselisihan bisa menemukan jalan keluar. Ketua DPR Setya Novanto yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini membenarkan pertemuan dengan KIH tersebut. Inti pertemuan kedua kubu adalah musyawarah untuk mencari kata mufakat. “Mudah-mudahan ada jalan keluar, kita cari solusi, kita berupaya mufakat bersama,” ujarnya secara terpisah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Namun, baik Pramono maupun Setya menolak menyebutkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Keduanya hanya mengatakan bahwa semangat dalam pertemuan tersebut adalah kedua kubu mengedepankan sikap saling menghormati, tidak saling mengedepankan ego kelompok. Sebelumnya salah satu upaya yang ditempuh pimpinan DPR untuk mengakhiri langkah KIH yang membentuk DPR tandingan adalah dengan menambah jumlah komisi.
Namun, solusi yang ditempuh ini bakal tidak mudah terwujud. Pasalnya, sejumlah fraksi di KMP menolak usulan tersebut dengan alasan pemekaran komisi tidak bisa dilakukan jika tujuannya adalah bagibagi kekuasaan. “Kita tidak boleh memekarkan komisi hanya untuk menampung kedudukan (KIH) dalam posisi pimpinan komisi,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat kemarin.
Menurut dia, pembentukan komisi tambahan haruslah dilihat sisi urgensinya, yakni demi efektivitas kerja DPR selama lima tahun ke depan. Dia menyayangkan jika alasannya karena fraksi KIH belum mendapatkan posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD). “Itu cara berpikir keliru. Rakyat bisa marah kalau DPR malah bagi-bagi kursi,” ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan, dualisme pimpinan yang terjadi di DPR dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen semakin turun.
“Seharusnya, di tengah kegairahan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang sudah mulai bekerja saat ini, parlemen bisa mengimbangi dengan mulai bekerja dan membuat berbagai terobosan,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut senator asal Jakarta ini, saat ini DPD sudah mulai bekerja merumuskan berbagai program, terutama terkait legislasi (pengajuan RUU) yang harus segera dibahas bersama DPR agar bisa segera disahkan menjadiundang-undang. Namun, karena kondisi DPR yang tidak kondusif, dipastikan pembahasan RUU inisiatif DPD ini akan terganggu.
Sementara itu, Presiden Jokowi meminta investor tidak panik melihat kegaduhan politik yang terjadi saat ini. Menurut Presiden, dinamika politik yang terjadi merupakan hal yang sangat biasa. “Saya sampaikan kepada seluruh gubernur, kepala badan intelijen daerah, kepala polda, politik tidak ada masalah. Dinamika seperti yang ada di DPR juga seperti dinamika politik lain yang sangat biasa,” ujar Presiden di Istana Negara Jakarta kemarin.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada gubernur se- Indonesia yang akan melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014.
Kiswondari/Rarasati syarief/Mula akmal
(bbg)
Explore More