Jaksa Agung Harus Bikin Kejaksaan Jadi Lembaga Independen
Rabu, 05 November 2014 - 12:58 WIB
Jaksa Agung Harus Bikin Kejaksaan Jadi Lembaga Independen
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak asal pilih calon Jaksa Agung yang hingga kini belum ditentukan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Dia juga meminta Jaksa Agung yang akan datang merupakan tokoh dari kalangan profesional.
"Memiliki pengalaman pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi Kejaksaan, juga mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh Kejaksaan selama ini," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Kata dia, Jaksa Agung yang akan datang juga harus bisa menjadikan institusinya sebagai lembaga hukum paling terdepan dalam menghadapi persoalan hukum, khususnya mengenai korupsi.
"Juga kasus pidana umum lain, karena itu Jaksa Agung harus mampu menjadikan insitusi ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen, bebas dari penyanderaan politik," tuturnya.
"Bekerja bukan untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu tapi untuk menyelesaikan masalah hukum bangsa ini," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyampaikan, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Jaksa Agung yang dipilih. Namun, Jokowi tak bisa sembarangan memilih tokoh yang layak menduduki jabatan tersebut.
"Presiden tidak boleh sembarangan memilih tokoh yang jadi Jaksa Agung," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Dia juga meminta Jaksa Agung yang akan datang merupakan tokoh dari kalangan profesional.
"Memiliki pengalaman pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi Kejaksaan, juga mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh Kejaksaan selama ini," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Kata dia, Jaksa Agung yang akan datang juga harus bisa menjadikan institusinya sebagai lembaga hukum paling terdepan dalam menghadapi persoalan hukum, khususnya mengenai korupsi.
"Juga kasus pidana umum lain, karena itu Jaksa Agung harus mampu menjadikan insitusi ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen, bebas dari penyanderaan politik," tuturnya.
"Bekerja bukan untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu tapi untuk menyelesaikan masalah hukum bangsa ini," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyampaikan, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Jaksa Agung yang dipilih. Namun, Jokowi tak bisa sembarangan memilih tokoh yang layak menduduki jabatan tersebut.
"Presiden tidak boleh sembarangan memilih tokoh yang jadi Jaksa Agung," pungkasnya.
(maf)
