Politisi PDIP Gerah Rencana Kenaikan BBM

JAKARTA - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat gerah kalangan internal partai pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP). Kondisi ini terlihat dari sikap beberapa politikus partai tersebut yang tidak sepakat dengan rencana yang akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu.

Effendi Simbolon, misalnya, mempertanyakan sikap JK yang terlihat bersemangat menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Dalam pandangan wakil ketua DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu, naiknya harga BBM tidak dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

“Apa dengan naik Rp3.000 masyarakat akan makmur? Kalau itu makmur, naikinlah jadi Rp10.000 saja sekalian. Biar makmur hari ini rakyat Indonesia. Nafsu banget sih, enggak ngeliat sikon (situasi dan kondisi), baru seminggu dilantik sudah bikin heboh,” ujar Effendi di ruang rapat Fraksi PDIP DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sikap senada disampaikan anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia tetap berkeyakinan solusi mengatasi jebolnya APBN bukanlah dengan mencabut subsidi BBM. Menurut dia, dengan asumsi bahwa alokasi subsidi BBM sebesar 14,4% dari APBN 2014, masih ada 85% lebih dana APBN yang bisa disisir bagaimana peruntukannya sehingga program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan rakyat tetap bisa berjalan.

“Kalaupun ada defisit, saya masih yakin pemerintah Jokowi tak akan cari jalan pintas. Ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM,” kata Rieke di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia melihat alasan pencabutan subsidi BBM untuk dialihkan pengalokasiannya sejauh ini juga belum terlihat efek positifnya bagi rakyat. Sebagai contoh dia menunjuk dua program bantuan, BLT dan BLSM, yang dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. “Yang ada justru ketika subsidi BBM dicabut, (program itu) melahirkan efek domino pahit,” ujarnya.

Rieke lantas menyampaikan keyakinannya Jokowi pasti punya solusi tanpa harus mencabut subsidi BBM karena dalam dua pekan awal pemerintahannya juga sudah membuktikan tanpa mencabut subsidi BBM pemerintahannya bisa jalan. Bahkan bisa meluncurkan program yang dijanjikan kepada rakyat saat kampanye, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang sekarang sedang dibagikan.

Sebelumnya, saat pemerintahan SBY, PDIP sangat gigih menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, partai tersebut mengeluarkan buku berwarna merah berjudul Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM di Gedung DPR (30/3/2012) yang disebar menjelang dimulainya rapat paripurna membahas usul pemerintah menaikkan harga BBM.

Puan Maharani yang saat itu menjadi ketua Fraksi PDIP menegaskan, aksi PDIP itu bukankah politik pencitraan, tetapi bentuk konsistensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Namun kegelisahan dan harapan politisi PDIP tersebut bakal seperti angin lalu. Kemarin Presiden Jokowi memberi sinyal akan tetap menaikkan harga BBM dengan meminta seluruh gubernur Indonesia untuk melakukan sosialisasi pengalihan subsidi BBM untuk subsidi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan infrastruktur. Presiden juga meminta kepada kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk membantu sosialisasi ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan subsidi BBM akan segera dialihkan dari hal-hal yang selama ini digunakan untuk konsumsi ke hal-hal yang produktif. “Nggak ada negara lain melakukan (pemberian subsidi BBM) ini. Dan supaya diketahui, 71% yang menikmati subsidi BBM ini adalah yang menegah atas,” ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, subsidi BBM selama lima tahun terakhir mencapai Rp714 triliun. Anggaran BBM sebesar ini mengalahkan anggaran kesehatan yang sebesar Rp202 triliun dan infrastruktur Rp577 triliun. “Setiap hari kita membakar (uang), membakar terus, padahal yang penting untuk kesehatan, infrastruktur. Inilah (subsidi) yang harus kita ubah,” jelasnya.

Sebanyak 34 gubernur seluruh Indonesia dan jajaran kapolda pagi kemarin hadir di Istana Negara untuk mendengarkan arahan Presiden dalam pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014. Hadir dalam acara tersebut mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Dalam arahannya, Jokowi memaparkan postur anggaran tahun 2015 yang mencapai Rp2.019triliun. Dalam anggaran itu tercatat Rp300 triliun digunakan untuk subsidi BBM. “Inilah yang memberatkan anggaran kita, ruang fiskal kita. Ruang anggaran kita sempit sekali, belum untuk pembayaran utang Rp400 triliun,” tambahnya.

Pengalihan subsidi BBM menurutnya juga akan diarahkan untuk mesin kapal dan pendingin ikan bagi nelayan. Selain itu, subsidi akan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah yang ada di berbagai daerah. Para petani juga akan mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam bentuk pupuk dan benih. Adapun untuk infrastruktur, pemerintah akan segera melakukan pembangunan irigasi dan bendungan berskala besar.

Sementara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan akan berlaku bulan ini. Namun mengenai berapa besar kenaikan yang akan dilakukan, Sofyan menolak untuk menjelaskan. “Besarannya nanti akan ditentukan. Nanti akan kita beri tahu (waktunya) dalam bulan ini,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan dampak negatif adanya subsidi BBM adalah maraknya penyalahgunaan serta penyelundupan. “Adanya subsidi BBM malah banyak disalahgunakan. Misalnya banyak nelayan yang membeli solar bersubsidi, tapi malah dijual ke industri karena harga beli murah tapi bisa dijual lebih mahal,” kata JK.

Lebih jauh dia mengatakan, ada baiknya uang Rp1 triliun yang dihabiskan setiap hari untuk menyubsidi BBM dan tanpa hasil dialihkan ke sektor produksi. “Kondisi seperti itu tentu harus dijaga pelaksanaannya di daerah serta dilakukan perbaikan struktur yang baik di pusat dan daerah,” ujarnya.

Kepada para kepala daerah, JK juga meminta mereka bisa mengubah beberapa perilaku yang bisa bermanfaat bagi perekonomian. Misalnya melakukan penghematan energi, antara lain penggunaan mesin pendingin ruangan tidak berlebihan. Atau juga dengan mengenakan batik untuk pakaian kerja. “Coba kalau pakai pakaian batik, maka suhu 25 derajat Celsius sudah terasa dingin,” kata Wapres.

Kenaikan BBM Idealnya Rp3.000

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi antara Rp2.000 hingga 3.000 per liter. Angka ini diambil dengan tujuan agar disparitas harga keekonomian dengan subsidi tidak terlalu jauh.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng menilai kenaikan harga BBM bersubsidi positif karena akan mendidik masyarakat untuk berhemat. Lebih dari itu, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong berhasilnya konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) sebagai upaya pengalihan porsi APBN ke konversi. “Masyarakat harus dididik hemat sehingga program konversi BBM ke BBG terus dijalankan,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Di lain pihak, dia mengingatkan PT Pertamina (Persero) secara dini mencegah adanya panic buying menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi serta menjamin distribusi dalam kondisi lancar sehingga dapat memenuhi masyarakat sampai akhir tahun. Dalam pandangannya, masyarakat tidak akan melakukan panic buying ketika BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, tersedia. “Masyarakat akan betul-betul panik jika BBM subsidi dan nonsubsidi tidak tersedia. Jadi kuncinya adalah ketersediaan,” urai Someng.

Dia kemudian menuturkan, sampai awal November konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan sudah mendekati 46 juta kiloliter (kl), yakni 39 juta kl. Untuk mencegah supaya tidak jebol, BPH Migas akan melanjutkan upayaupaya pengendalian BBM bersubsidi hingga akhir tahun. “Kita lanjutkan pengendalian BBM sampai akhir tahun. Yang sudah ada kita lanjutkan seperti pembatasan BBM di Jakarta masih efektif. Jadi sampai pukul 24.00 tanggal 31 Desember harus tidak boleh melebihi 46 juta kl,” sebut Someng.

Rarasati syarief/Rahmat sahid/Nanang wijayanto/ant