Separatis Ukraina Gelar Pemilu
Senin, 03 November 2014 - 19:29 WIB
Separatis Ukraina Gelar Pemilu
A
A
A
DONETSK - Kelompok separatis Ukraina kembali menunjukkan ketidaksetujuan berada di bawahatap pemerintahan Ukraina.
Setelah melakukan pemberontakan di bagian Ukraina Timur, mereka menggelar pemilihanumum( pemilu) pemimpinkemarin. Kebijakan itu menimbulkan kontroversi di kalangan politisi Ukraina dan Barat. Pemilu itu bahkan memperpanas hubungan antara Barat dan Rusia yang dituduh mendukung kelompok separatis. Sebab, krisis di Ukraina Timur berpotensi memanjang.
Terlebih lagi, pemilu itu akan membuat Ukraina Timur, yang kedaulatannya diupayakan tidak direbut kelompok separatis, semakin sulit dikendalikan. Amerika Serikat (AS) selaku penengah krisis Ukraina dan Uni Eropa (UE) tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya mengecam pemilu itu dan tidak akan mengakuinya. Sebab, seperti tertera dalam perjanjian gencatan senjata 5 September lalu, kelompok separatis tidak boleh menggelar pemilu sampai awal Desember.
Berdasarkan laporan Washingtonpost, Rusia justru akan mengeluarkan kebijakan yang berlawanan dengan AS dan Barat. Mereka berencana mengakui pemilu itu. Politisi Barat kembali angkat suara dan memperingatkan Rusia. Menurut mereka, pemilu di Ukraina Timur tidak akan menciptakan perdamaian. Presiden Rusia Vladimir Putin melalui juru bicaranya mendesak dewan keamanan Rusia untuk mendiskusikan situasi di Ukraina Timur.
Sementara, diplomat Rusia mempertanyakan kenapa negara Barat berang. Sebab, menurut mereka, demokrasi di Ukraina Timur merupakan langkah yang baik. “Mereka memang tidak melakukan pemilu sesuai UU Ukraina. Tapi apa? Hasilnya tetap sama. Sebenarnya mereka sudah memiliki sosok yang dapat dipercaya, tapi mereka (Barat) memilih berdemokrasi agar merasater wakili saat pemimpin bernegosiasi dengan pemerintah Ukraina,” ujar Vladimir Chizhov, Duta Besar Rusia untuk UE.
Rencana pengakuan Rusia tidak dapat diganggu. Namun, kebijakan itu bisa memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan Barat.
Muh shamil
Setelah melakukan pemberontakan di bagian Ukraina Timur, mereka menggelar pemilihanumum( pemilu) pemimpinkemarin. Kebijakan itu menimbulkan kontroversi di kalangan politisi Ukraina dan Barat. Pemilu itu bahkan memperpanas hubungan antara Barat dan Rusia yang dituduh mendukung kelompok separatis. Sebab, krisis di Ukraina Timur berpotensi memanjang.
Terlebih lagi, pemilu itu akan membuat Ukraina Timur, yang kedaulatannya diupayakan tidak direbut kelompok separatis, semakin sulit dikendalikan. Amerika Serikat (AS) selaku penengah krisis Ukraina dan Uni Eropa (UE) tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya mengecam pemilu itu dan tidak akan mengakuinya. Sebab, seperti tertera dalam perjanjian gencatan senjata 5 September lalu, kelompok separatis tidak boleh menggelar pemilu sampai awal Desember.
Berdasarkan laporan Washingtonpost, Rusia justru akan mengeluarkan kebijakan yang berlawanan dengan AS dan Barat. Mereka berencana mengakui pemilu itu. Politisi Barat kembali angkat suara dan memperingatkan Rusia. Menurut mereka, pemilu di Ukraina Timur tidak akan menciptakan perdamaian. Presiden Rusia Vladimir Putin melalui juru bicaranya mendesak dewan keamanan Rusia untuk mendiskusikan situasi di Ukraina Timur.
Sementara, diplomat Rusia mempertanyakan kenapa negara Barat berang. Sebab, menurut mereka, demokrasi di Ukraina Timur merupakan langkah yang baik. “Mereka memang tidak melakukan pemilu sesuai UU Ukraina. Tapi apa? Hasilnya tetap sama. Sebenarnya mereka sudah memiliki sosok yang dapat dipercaya, tapi mereka (Barat) memilih berdemokrasi agar merasater wakili saat pemimpin bernegosiasi dengan pemerintah Ukraina,” ujar Vladimir Chizhov, Duta Besar Rusia untuk UE.
Rencana pengakuan Rusia tidak dapat diganggu. Namun, kebijakan itu bisa memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan Barat.
Muh shamil
(ars)
