Pemerintah Diminta Libatkan KPK Seleksi Dirut BUMN

JAKARTA - Pemerintah diminta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi calon pemimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Tujuan pelibatan KPK itu untuk mencegah penyelewengan di BUMN. "Agar BUMN kita tidak menjadi sapi perah dari praktik-praktik dan peluang korupsi," ujar anggota Gerakan Dekret Rakyat Indonesia Chalid Muhammad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2014).

Menurut Chalid, bentuk keterlibatan KPK adalah dengan ikut menelusuri rekam jejak atau track record calon direksi dan komisaris BUMN.

"Peran serta KPK akan menciptakan BUMN yang sehat dan jauh dari korupsi dan akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah melibatkan KPK dalam proses seleksi calon menteri Kabinet Kerja.

Lembaga antikorupsi itu diminta untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Dari 80 nama calon, terdapat beberapa nama yang dinyatakan bermasalah.