Pemerintah Tetap Buka CPNS Guru dan Tenaga Kesehatan
Senin, 03 November 2014 - 15:21 WIB
Pemerintah Tetap Buka CPNS Guru dan Tenaga Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menegaskan program moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak diterapkan secara menyeluruh.
Pengangkatan CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan tetap diberlakukan. “Memang kami sedang memikirkan untuk moratorium CPNS mulai 2015 nanti, selama lima tahun ke depan. Tapi tidak berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, moratorium CPNS tersebut bertujuan untuk memikirkan kembali sebuah kebijakan pemerintah, apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan agar semuanya berjalan dengan baik
”Kita harus mengevaluasi keberadaan CPNS ini. Sekarang ini PNS jumlahnya sekitar 4,5 juta orang, apakah sudah efektif atau belum, harus membuat rasio dengan jumlah penduduk yang ada saat ini,” katanya. Pihaknya akan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap keberadaan PNS di pusat dan di daerah, kemudian melakukan kajian secara jernih.
Namun demikian, proses rekrutmen CPNS yang sudah berjalan saat ini tetap dilanjutkan. Anggota DPD Sulistiyo berpendapat kebijakan moratorium adalah kebijakan yang mengada-ada. Moratorium baru saja dibuka dan proses penerimaannya pun diperketat dengan analisis jabatan serta tesnya memakai computer assisted test. Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi dengan instansi yang lain.
“Ini keputusan yang ngawur. Datangdatang langsung moratorium. Ini keputusan menyesatkan. Bagaimana revolusi mental bisa dilaksanakan kalau begitu caranya,” tandas dia.
Neneng zubaidah
Pengangkatan CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan tetap diberlakukan. “Memang kami sedang memikirkan untuk moratorium CPNS mulai 2015 nanti, selama lima tahun ke depan. Tapi tidak berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, moratorium CPNS tersebut bertujuan untuk memikirkan kembali sebuah kebijakan pemerintah, apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan agar semuanya berjalan dengan baik
”Kita harus mengevaluasi keberadaan CPNS ini. Sekarang ini PNS jumlahnya sekitar 4,5 juta orang, apakah sudah efektif atau belum, harus membuat rasio dengan jumlah penduduk yang ada saat ini,” katanya. Pihaknya akan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap keberadaan PNS di pusat dan di daerah, kemudian melakukan kajian secara jernih.
Namun demikian, proses rekrutmen CPNS yang sudah berjalan saat ini tetap dilanjutkan. Anggota DPD Sulistiyo berpendapat kebijakan moratorium adalah kebijakan yang mengada-ada. Moratorium baru saja dibuka dan proses penerimaannya pun diperketat dengan analisis jabatan serta tesnya memakai computer assisted test. Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi dengan instansi yang lain.
“Ini keputusan yang ngawur. Datangdatang langsung moratorium. Ini keputusan menyesatkan. Bagaimana revolusi mental bisa dilaksanakan kalau begitu caranya,” tandas dia.
Neneng zubaidah
(ars)
