Pemerintahan Jokowi-JK Siap Dikritik

JAKARTA - Sebuah pemerintahan diyakini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kritik dari berbagai pihak. Karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) siap dikritik demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Presiden JK di hadapan ribuan kader Partai Golkar pada perayaan HUT ke-50 di Hall D, Jakarta International Expo (JIexpo), Kemayoran, Jakarta, tadi malam.

Dalam pidatonya, JK tidak mempersoalkan sikap Partai Golkar sebagai oposisi atau kekuatan penyeimbang di parlemen. Namun JK tetap meminta dukungan dari semua pihak termasuk Partai Golkar demi terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik. ”Kritikan yang datang dari partai oposisi merupakan bagian dari demokrasi. Pengawasan dan kritikan yang datang dari partai oposisi dapat memperkuat pemerintahan untuk mencapai kesempurnaan,” kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Menurut dia, kritik dari partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) harus diterima, tetapi dilakukan dengan satu tujuan yang sama yaitu memajukan Indonesia. Tugas pemerintah adalah membawa semua kepentingan bangsa secara seimbang. Namun dia mengingatkan bahwa kompetisi sudah selesai dan Partai Golkar tidak bisa melihat ke belakang. ”Kita harapkan dukungan semua pihak untuk berpartisipasi. Apa yang kita jalankan selalu ada yang dukung dan tidak, ada yang memuji dan mencela, itulah demokrasi dan itu kita terima,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memberikan jaminan bahwa partainya bersama KMP akan menjadi penyeimbang yang adil, bukan sekadar mempertajam perbedaan. Dukungan terhadap pemerintahan yang baru mutlak diberikan demi kemajuan bangsa. Namun dia menyatakan bahwa Golkar tidak akan segan mengkritik pemerintah sebagai penyeimbang yang baik. ”Kami tidak akan mengatakan hal yang baik-baik saja. Sebagai sahabat, kami akan menyiapkan solusi yang kritis bukan hanya menonjolkan perbedaan, tapi ada penyelesaian masalah,” katanya pada perayaan HUT emas Golkar.

Dia menegaskan partainya tidak meminta dilibatkan dalam pemerintahan, tetapi tetap aktif memberikan dukungan positif untuk menggapai tujuan pemerintah. ”Saya yakin bukan hanya Golkar tapi kekuatan besar KMP akan mendukung gagasan maritim sebagai konsep pembangunan yang utama,” katanya.

Dia mengakui bahwa perumusan arah dan konsep untuk memimpin bukanlah hal mudah. Namun dukungan dan harapan masyarakat yang besar akan menjadikan pemerintahan Jokowi-JK sukses hingga lima tahun ke depan. Untuk itu, di usia Golkar yang ke-50 tahun, segenap kader diminta memberikan kontribusi positif untuk pembangunan ekonomi, demokrasi, dan menciptakan stabilitas politik untuk kemakmuran rakyat. ”Kami berusaha lebih baik tanpa meninggalkan warisan jati diri bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ,” katanya.

Menurut dia, walaupun dinamika politik sangat tajam, proses tersebut justru membuktikan besarnya semangat partisipasi partai politik. Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober lalu tidak ada lagi istilah menang kalah karena pemenangnya hanya satu yaitu seluruh bangsa Indonesia. ”Jadi, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Pak Wapres JK. Beliau mempersiapkan dan memimpin pemerintahan baru, tapi menyempatkan diri hadir bersama kita,” katanya.

Menurut Ical, JK sedianya akan hadir mengenakan baju batik milik Partai Golkar, namun dia diundang sebagai wapres sehingga batal mengenakan batik Golkar. ”Tadinya beliau sudah mempunyai dan membuat batik Golkar. Itu tanda persahabatan,” kata Ical. Pernyataan itu langsung dibalas senyum oleh JK yang duduk di kursi barisan depan dengan mengenakan batik berwarna cokelat.

JK hadir pukul 19.30 WIB dan tidak bersama Presiden Jokowi. Presiden dikabarkan batal hadir karena pada saat yang sama dia menjenguk mantan Presiden BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah petinggi parpol tampak hadir seperti Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Presiden PKS Anis Matta.

Hadir juga Ketua Umum DPP Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen PKS Taufik Ridho, Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, serta sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK. Perayaan HUT emas Golkar sejatinya jatuh pada 20 Oktober 2014. Namun perayaan ditunda karena saat itu bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Nurul Adriyana/Ant