KMP Tunggu Realisasi Program Jokowi

JAKARTA - Di tengah derasnya kritikan dan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Koalisi Merah Putih (KMP) justru memberikan kesempatan kepada para menteri untuk menunjukkan kinerja mereka.

Koordinator KMP Idrus Marham mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan sosok menteri yang telah ditunjuk dalam Kabinet Kerja, melainkan menunggu realisasi program pemerintahan Jokowi-JK. KMP menghargai pilihan Jokowi atas menteri-menteri yang telah diangkat."KMP tidak dalam posisi mempersoalkan atau menyoroti orang-orang (menteri) itu. Kami menunggu program mereka," kata Idrus Marham di sela-sela rangkaian perayaan HUT ke-50 Golkar di Jakarta tadi malam.

Sekjen DPP Golkar itu mengatakan, kabinet Jokowi harus diberi kesempatan bekerja dan merealisasi program Jokowi untuk kepentingan mendesak, terutama masalah pangan, pengangguran, dan kemiskinan."Kami tunggu apa yang dimaksud revolusi mental itu dan program apa yang akan dilakukan. KMP dalam posisi menunggu program-program apa yang akan dilakukan kabinet dan di situ baru kami akan mengawal dan mengkritik," ujar politikus asal Sulawesi Selatan ini.

Secara umum Idrus menyatakan kabinet butuh waktu untuk bisa berjalan efektif akibat penggabungan sejumlah kementerian dan adanya beberapa kementerian baru. Menurut dia, menteri-menteri yang digabung, dipecah, dan yang baru dituntut segera menata organisasi dan struktur kabinet. Idrus juga menyatakan bahwa Ketua DPR Setya Novanto telah menyampaikan bahwa Presiden harus mengajukan anggaran terutama atas kementerian baru.

"Jadi perlu perpres untuk mengisi organisasi, mengisi orang-orang eselon I, II, III, IV, lalu bagaimana kaitannya dengan daerah, belum lagi terkait anggaran," katanya. Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie juga menanti gebrakan kabinet Jokowi-JK. Menurut dia, kabinet harus langsung bekerja sesuai namanya."Ya kita lihat nanti, namanya kan Kabinet Kerja, mudahmudahan bisa kerja," ucap pria yang akrab dengan sapaan Ical itu di Hotel Four Season Jakarta kemarin.

Dia mengatakan Golkar bersama KMP akan menjalankan tugas sebagai penyeimbang bagi pemerintahan. Meski begitu, sampai saat ini dia mengaku belum mengetahui program pemerintah."Saya sendiri belum tahu bagaimana programnya dan bagaimana mereka bisa menjalankan. Tapi kita beri mereka kesempatan untuk menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya," katanya.

Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini mengaku terkejut setelah Jokowi mengumumkan jajaran menterinya karena sebelumnya Jokowi mengatakan kabinet tidak didasarkan pada pembagian kekuasaan. Realitasnya justru banyak menteri yang berasal dari parpol pendukungnya."Agak terkejut, dulu kan Pak Jokowi bilang tidak ada bagibagi kekuasaan," ujar Jazuli.

Namun Jazuli memahami bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden sehingga dia berharap semua menteri bisa bekerja profesional sebagaimana janji Jokowi. "Saya juga mengapresiasi banyak menteri yang masih muda," ujar Ketua Fraksi PKS DPR itu.

Selain itu, dia berharap bahwa jajaran menteri yang telah dipilih Jokowi merupakan hasil masukan dan pertimbangan yang telah dimintakan Jokowi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan begitu, jajaran menterinya bersih dan bisa bekerja dengan baik."Jadi, bisa betul-betul merealisasikan janji-janji Jokowi-JK pada saat kampanye," katanya.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. Dia meminta Jokowi mencermati masa transisi perubahan nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja sehingga para menteri dapat segera bekerja secara efektif untuk menjalankan program pemerintah."Dengan perombakan kabinet ini, konsekuensinya kabinet butuh waktu untuk adaptasi dan penyesuaian dalam hal anggaran dan administrasi serta ketatanegaraan. Ini tidak mudah dan tidak bisa cepat, energi kabinet di tahun pertama akan habis untuk penyesuaian," katanya.

Dia menambahkan, komitmen pembangunan prorakyat tidak dapat dilihat dari perombakan kabinet, melainkan dari penunjukan figur menteri profesional dan politik anggaran."Apa yang Pak SBY lakukan tinggal dilanjutkan saja, misalnya penajaman di sektor kemaritiman tanpa perlu merombak sektor lain," ujarnya.

Meski begitu, Dede menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu mewantiwanti apabila adaptasi kelembagaan dan anggaran menghabiskan energi, rakyat yang akan menjadi korban."Kita punya pengalaman masa lalu di awal era Reformasi di mana perombakan besar dilakukan, akibatnya malah tidak bisa melakukan pembangunan," paparnya.

Dian ramdhani/ant