PDIP Siapkan Puan Jadi Cawapres di 2019

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku telah menyiapkan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2019.

Hal itu ditegaskan PDIP untuk menjawab keraguan banyak pihak akan kapasitas dan kompetensi Puan Maharani yang dipilih Jokowi sebagai menteri koordinator (menko) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Bagi PDIP, Puan memiliki kapasitas untuk jabatan menteri tersebut karena selama berkarier di politik dia sudah melalui berbagai ujian dan pengalaman. Atas pertimbangan itulah putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu dipilih menjadi menko pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Mbak Puan apanya yang diragukan? Di Semarang, Ganjar menang (sebagai gubernur), beliau ketua Bappilu, pilpres, dan ketua fraksi. Mbak Puan juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi RI 2 pada 2019," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Trimedya menegaskan, diajukannya nama Puan oleh PDIP kepada Presiden Jokowi tentu karena bobot dan kualitas kompetensinya. Hal itulah yang juga berlaku di partai lain ketika mengusulkan kader terbaiknya. Dengan begitu, kata dia, tidak relevan lagi menilai apakah Puan titipan atau bukan tanpa melihat bagaimana kompetensinya."Semua (profesional partai) pastilah titipan partai sesuai dengan jatah masingmasing," ujarnya.

Kritikan terhadap Puan gencar dilontarkan selepas keterpilihannya dalam kabinet Jokowi. Dia dinilai hanya titipan Megawati.

Mengomentari kritikan terhadapnya, Puan sebelumnya mengatakan bahwa selama ini dirinya sudah berjuang dan bekerja melalui partai dengan proses yang cukup panjang. Maka ketika ditunjuk untuk menempati kursi menko, dia mengaku ingin memberi bukti konkret bahwa dia memang layak dan bukan sekadar karena anak Megawati.

"Saya berharap diberi ruang. Bukan karena anak, keluarga atau titipan. Insya Allah saya lakukan sebaik-baiknya," kata Puan.

Puan juga menambahkan, sebelum kabinet dibentuk, dia masuk dalam proses seleksi menteri kabinet Jokowi-JK. Di situ semua nama dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ditelisik rekam jejaknya.

"Semua proses seleksi saya ikuti di situ, nama saya ikut. Alhamdulillah lancar karena dianggap tak ada masalah," ungkapnya.

Seusai pelantikan sebagai menteri kemarin, Puan mengungkapkan siap mengemban tugas untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tak ada lagi warga Indonesia yang kekurangan makan dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kita di kementerian," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto mengatakan, momentum sebagai menteri ini harus digunakan Puan untuk menunjukkan kualitasnya bahwa dirinya memang mampu mengemban tugas sebagai menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Jika bisa menjawab tantangan yang ada di depan mata itu, jabatan menko saat ini bisa menjadi batu loncatan bagi Puan untuk posisi cawapres pada Pilpres 2019 nanti.

"Puan harus menjawab keraguan akan dirinya tentang kemampuan menjadi menko. Jika lolos, tiket cawapres 2019 terbuka bagi Puan," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar berpendapat, sangat sulit menampik tudingan bahwa Puan masuk di kabinet Jokowi-JK bukan karena titipan Megawati.

Menurut dia, keberadaan Puan di kabinet justru menjadi beban karena bisa jadi akan terus menjadi sorotan negatif buat pemerintahan Jokowi-JK."Puan dianggap belum memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam menangani kompleksitas permasalahan negara,” pungkasnya.

Namun, keraguan soal kemampuan Puan ini ditepis Wakil Presiden JK. Dia tak mempersoalkan atas minimnya pengalaman Ketua DPP PDIP itu dalam memimpin sebuah kementerian. Menurut JK, dipilihnya Puan atas beberapa pertimbangan.

Dia membantah jika Puan dianggap tak memiliki pengalaman sama sekali. Menurut JK, Puan berpengalaman di parlemen."Puan itu pernah di DPR RI. Dia berpengalaman," ucapnya.

Rahmat sahid/ Sindonews