Percepat Integrasi Transportasi Ibu Kota
Percepat Integrasi Transportasi Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Salah satu persoalan kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) adalah tidak ada integrasi antarmoda transportasi publik. Transportasi publik belum menjadi pilihan utama.
Kehadiran Ignasius Jonan sebagai menteri perhubungan (menhub) di Kabinet Kerja diharapkan bisa menjawab persoalan ini. Apalagi saat menjabat direktur utama (dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan terbukti mampu mengubah kualitas pelayanan angkutan massal berbasil rel tersebut menjadi lebih baik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar menuturkan, saat ini persoalan penataan transportasi publik di Ibu Kota terkait daerah penyangga. Perlu integrasi moda angkutan umum di daerah penyangga dan Ibu Kota dalam satu manajemen. Ini mengingatkan sumbangan perjalanan dari daerah penyangga ke Ibu Kota cukup tinggi. Akibat itu, salah satu pemicu kemacetan lalu lintas semakin sulit terurai. ”Mestinya (angkutan umum) dikelola dalam satu manajemen. Mudah-mudahan ada aturan khusus untuk angkutan di Jabodetabek,” kata Akbar kemarin.
Berdasarkan studi Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (Japtrapis), pada 2012 jumlah perjalanan di Jabodetabek mencapai sekitar 53,05 juta perjalanan/hari. Di Jakarta mencapai sekitar 25,7 juta perjalanan/ hari. Angkutan massal belum mampu mengakomodasi kebutuhan perjalanan di Jabodetabek. Masyarakat pun terpaksa memakai kendaraan pribadi. Persoalan lainnya, pengelolaan angkutan umum dioperasikan di masing-masing daerah. Bentuk operasionalnya seolah-olah seperti angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).
Akbar berharap kesuksesan Jonan mengelola PT KAI dapat ditularkan ke moda angkutan umum lain seperti angkutan kota jenis bus yang selama ini kualitasnya masih buruk. Jonan diharapkan dapat membuat kebijakan untuk mengatur moda angkutan publik itu. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, terpilihnya Jonan bisa membuat bekerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas semakin baik.
Angkutan massal diharapkan menjadi tulang punggung penopang perjalanan masyarakat sehingga kemacetan bisa ditekan. Saat ini DKI Jakarta tengah membangun angkutan massal berupa mass rapid transit (MRT), meningkatkan kapasitas bus rapid transit (BRT) dengan menambah armada bus Transjakarta, serta membeli bus tingkat untuk jalur jalan elektronik berbayar (electronic road pricing /ERP). ”Sesuai yang saya harapkan. Bisa kerja sama. Harusnya kenceng ya. Target beliau kan mau bangun banyak jalur kereta api,” ungkapnya.
Pengamat transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) Danang Parikesit menuturkan, saat ini Jonan sudah berganti peran. Dari sebelumnya sebagai eksekutor di korporasi (PT KAI) menjadi pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem pelayanan transportasi di Indonesia. Langkah pertama yang harus dibuat Jonan yakni membuat pembagian peran dan tugas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur angkutan perkotaan. ”Harus ada sistem pengelolaan angkutan umum perkotaan,” katanya.
Khusus di Jakarta dan daerah sekitarnya harus mempercepat pendirian Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ). Keberadaan lembaga itu akan meringankan tugas menhub dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Jabodetabek. Lembaga ini bisa menjadi solusi ketumpang tindihan pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di setiap daerah. ”Perlu sebuah sistem integrasi yang jelas angkutan umum bus di Jabodetabek. Kapasitas pelayanan KRL harus diintegrasikan dengan moda angkutan umum lainnya,” ungkapnya.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu meminta menhub membuat kebijakan bagaimana mempercepat proses pembangunan kereta bandara dan jalur layang loopline Jabodetabek sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 83/2011 tentang penugasan kepada PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandara Soekarno- Hatta dan jalur lingkar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun, Danang mengingatkan, tugas menhub bukan untuk Jakarta dan sekitarnya saja, tapi juga mengatur sistem transportasi di seluruh Indonesia. Misalnya penambahan jalur ganda kereta api di jalur selatan, peningkatan kereta barang di Kalimantan, dan pembangunan tol laut.
Ilham safutra
Kehadiran Ignasius Jonan sebagai menteri perhubungan (menhub) di Kabinet Kerja diharapkan bisa menjawab persoalan ini. Apalagi saat menjabat direktur utama (dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan terbukti mampu mengubah kualitas pelayanan angkutan massal berbasil rel tersebut menjadi lebih baik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar menuturkan, saat ini persoalan penataan transportasi publik di Ibu Kota terkait daerah penyangga. Perlu integrasi moda angkutan umum di daerah penyangga dan Ibu Kota dalam satu manajemen. Ini mengingatkan sumbangan perjalanan dari daerah penyangga ke Ibu Kota cukup tinggi. Akibat itu, salah satu pemicu kemacetan lalu lintas semakin sulit terurai. ”Mestinya (angkutan umum) dikelola dalam satu manajemen. Mudah-mudahan ada aturan khusus untuk angkutan di Jabodetabek,” kata Akbar kemarin.
Berdasarkan studi Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (Japtrapis), pada 2012 jumlah perjalanan di Jabodetabek mencapai sekitar 53,05 juta perjalanan/hari. Di Jakarta mencapai sekitar 25,7 juta perjalanan/ hari. Angkutan massal belum mampu mengakomodasi kebutuhan perjalanan di Jabodetabek. Masyarakat pun terpaksa memakai kendaraan pribadi. Persoalan lainnya, pengelolaan angkutan umum dioperasikan di masing-masing daerah. Bentuk operasionalnya seolah-olah seperti angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).
Akbar berharap kesuksesan Jonan mengelola PT KAI dapat ditularkan ke moda angkutan umum lain seperti angkutan kota jenis bus yang selama ini kualitasnya masih buruk. Jonan diharapkan dapat membuat kebijakan untuk mengatur moda angkutan publik itu. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, terpilihnya Jonan bisa membuat bekerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas semakin baik.
Angkutan massal diharapkan menjadi tulang punggung penopang perjalanan masyarakat sehingga kemacetan bisa ditekan. Saat ini DKI Jakarta tengah membangun angkutan massal berupa mass rapid transit (MRT), meningkatkan kapasitas bus rapid transit (BRT) dengan menambah armada bus Transjakarta, serta membeli bus tingkat untuk jalur jalan elektronik berbayar (electronic road pricing /ERP). ”Sesuai yang saya harapkan. Bisa kerja sama. Harusnya kenceng ya. Target beliau kan mau bangun banyak jalur kereta api,” ungkapnya.
Pengamat transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) Danang Parikesit menuturkan, saat ini Jonan sudah berganti peran. Dari sebelumnya sebagai eksekutor di korporasi (PT KAI) menjadi pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem pelayanan transportasi di Indonesia. Langkah pertama yang harus dibuat Jonan yakni membuat pembagian peran dan tugas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur angkutan perkotaan. ”Harus ada sistem pengelolaan angkutan umum perkotaan,” katanya.
Khusus di Jakarta dan daerah sekitarnya harus mempercepat pendirian Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ). Keberadaan lembaga itu akan meringankan tugas menhub dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Jabodetabek. Lembaga ini bisa menjadi solusi ketumpang tindihan pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di setiap daerah. ”Perlu sebuah sistem integrasi yang jelas angkutan umum bus di Jabodetabek. Kapasitas pelayanan KRL harus diintegrasikan dengan moda angkutan umum lainnya,” ungkapnya.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu meminta menhub membuat kebijakan bagaimana mempercepat proses pembangunan kereta bandara dan jalur layang loopline Jabodetabek sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 83/2011 tentang penugasan kepada PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandara Soekarno- Hatta dan jalur lingkar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun, Danang mengingatkan, tugas menhub bukan untuk Jakarta dan sekitarnya saja, tapi juga mengatur sistem transportasi di seluruh Indonesia. Misalnya penambahan jalur ganda kereta api di jalur selatan, peningkatan kereta barang di Kalimantan, dan pembangunan tol laut.
Ilham safutra
(ars)
Explore More