Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Dipertanyakan
Senin, 27 Oktober 2014 - 22:30 WIB
Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan bersih dipertanyakan.
Hal ini merujuk dari rekomendasi KPK serta PPATK di mana beberapa menteri tersandung masalah hukum, namun terpilih menjadi menteri dalam pemerintahannya.
"Kita merunut janji Jokowi tentang kabinet profesional berdasarkan kompetensi dan track record yang baik," ujar Kepala Bidang Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deddy Irawan, di DPP IMM, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
"Bidang ekonomi, tidak memiliki track record yang baik. Jokowi tidak konsisten pada gerakan antikorupsi dan pemerintahan yang bersih," imbuhnya.
Menurutnya, seharusnya Jokowi mempublikasikan kepada publik tentang track record menterinya, keuangan dan menjabat sebagai apa di kementerian sebelumnya.
Deddy mengatakan, ada tiga sampai lima mentri yang berasal dari Direktur Utama (Dirut) di beberapa BUMN yang bisa memungkinkan terindikasi kasus korupsi.
"Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak responsif atau abai terhadap lembaga yang dia tunjuk sendiri, untuk menelusuri rekam jejak calon pembantunya tersebut," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP IMM Benny Pramula mengatakan, saat ini kondisi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan.
"Secara tegas kami menolak kabinet yang dibentuk, karena masih ada beberapa tokoh yang tidak bersih dari korupsi dan sebagai bentuk pengawalan, akan melakukan kontrol sosial dan mengambil garis tengah untuk mengkontrol pemerintahan kabinet yang diusung Jokowi," ungkap Benny.
Hal ini merujuk dari rekomendasi KPK serta PPATK di mana beberapa menteri tersandung masalah hukum, namun terpilih menjadi menteri dalam pemerintahannya.
"Kita merunut janji Jokowi tentang kabinet profesional berdasarkan kompetensi dan track record yang baik," ujar Kepala Bidang Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deddy Irawan, di DPP IMM, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
"Bidang ekonomi, tidak memiliki track record yang baik. Jokowi tidak konsisten pada gerakan antikorupsi dan pemerintahan yang bersih," imbuhnya.
Menurutnya, seharusnya Jokowi mempublikasikan kepada publik tentang track record menterinya, keuangan dan menjabat sebagai apa di kementerian sebelumnya.
Deddy mengatakan, ada tiga sampai lima mentri yang berasal dari Direktur Utama (Dirut) di beberapa BUMN yang bisa memungkinkan terindikasi kasus korupsi.
"Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak responsif atau abai terhadap lembaga yang dia tunjuk sendiri, untuk menelusuri rekam jejak calon pembantunya tersebut," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP IMM Benny Pramula mengatakan, saat ini kondisi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan.
"Secara tegas kami menolak kabinet yang dibentuk, karena masih ada beberapa tokoh yang tidak bersih dari korupsi dan sebagai bentuk pengawalan, akan melakukan kontrol sosial dan mengambil garis tengah untuk mengkontrol pemerintahan kabinet yang diusung Jokowi," ungkap Benny.
(maf)
