Persaingan Ketat di Industri Logistik
Senin, 27 Oktober 2014 - 17:51 WIB
Persaingan Ketat di Industri Logistik
A
A
A
Arus barang diprediksi akan meningkat seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan. Peningkatan volume arus barang ini berpotensi meningkatkan industri pelayaran dalam negeri jika dikelola dengan baik.
Ekspor-impor akan semakin besar. Setiap negara di ASEAN berusaha memproduksi barang sebanyak mungkin untuk diekspor ke negara lain. Selama ini pengangkutan barang dalam perdagangan internasional mayoritas dilakukan melalui transportasi laut. Bagi industri pelayaran, peningkatan volume perdagangan berarti meningkatkan jumlah barang yang mereka angkut. Semua perusahaan pelayaran dalam negeri dituntut untuk bisa menangkap potensi ini dengan baik.
Selama ini industri pelayaran masih banyak didominasi perusahaan asing, khususnya untuk melayani perdagangan internasional. Kapal-kapal berbendera asing mendominasi pengangkutan laut. Dalam kegiatan impor, Indonesia hampir semuanya menggunakan kapal asing. Begitu juga dengan kegiatan ekspor.
Pengamat pelayaran dan maritim, Siswanto Rusdi meyakini pemberlakukan MEA akan meningkatkan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Peningkatan pelayaran untuk pengangkutan barang ini misalnya akan terlihat di daerah-daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan sudah terbiasa mengkonsumsi produk di dalam negeri. “Perdagangan di perbatasan diyakini akan meningkat yang membuat peningkatan pelayaran antarnegara di pulau- pulau terluar ini juga meningkat dan perlu ditangkap pelaku pelayaran dalam negeri,” jelas Siswanto kepada KORAN SINDO kemarin.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) ini meyakini arus barang di perbatasan ini akan didominasi kegiatan impor, karena hampir tidak ada industrialisasi di daerahdaerah perbatasan terutama di Indonesia bagian Tengah dan Timur seperti Kalimantan dan Sulawesi. Berbeda dengan Batam atau Kepulauan Riau yang memang mempunyai kawasan industri. Siswanto menyebutkan, industri pelayaran tidak bisa dipisahkan dengan industrialisasi yang menghasilkan barang.
Sementara itu secara umum, industri pelayaran dalam negeri juga membutuhkan perhatian serius. Dominasi kapal asing dalam kegiatan ekspor-impor perlu diimbangi perusahaan pelayaran dalam negeri. “Selama ini, perusahaan pelayaran dalam negeri tidak mempunyai kapal besar yang bisa mengangkut banyak barang untuk ekspor impor. Akibatnya,kue transportasi internasional ini dinikmati perusahaan asing. Saya berharap perusahaan pelayaran dalam negeri bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha bersama seperti patungan membeli kapal-kapal besar untuk ekspor-impor,”jelas ayah dua anak ini.
Di sektor pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran Indonesia cukup bagus karena didukung asas cabotage yang mensyarakatkan semua kapal yang berlayar di dalam negeri berbedera Indonesia, namun mereka kewalahan untuk bersaing di transportasi internasional.
Siswanto menyebutkan, pemerintah yang baru beberapa kali menyebutkan akan memberikan perhatian di dunia maritim, namun perhatian tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa memberikan perhatian pada industri pelayaran. Konsep tol laut yang selama ini didengung-dengunkan persiden yang baru seharusnya juga terkait dengan pela-yaran. “Presiden selama ini terlihat baru memperhatian pelabuhan, belum pernah menyentuh pelayaran. Padahal konsep maritim yang sebenarnya terletak pada pembenahan pada pelayaran,”tambah Siswanto.
Arus transportasi, terutama laut, merupakan salah satu komponen penting dalam rantai logistik. Selain masalah pelayaran, rantai lainnya seperti peningkatan SDM juga perlu mendapatkan perhatian besar mengingat pada MEA mendatang SDM asing bisa lebih leluasa untuk bekerja di Indonesia. Menurut Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Atmajaya Clara Lingga putri Benarto, perlu sertifikasi bagi sumber daya manusia bidang logistik menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. “Perlu uji kompetensi untuk sumber daya manusia yang bekerja di rantai logistik, terutama pada era MEA 2015,” kata Clara.
Perusahaan logistik akan menetapkan standar kapasitas tenaga kerja. Dengan kondisi SDM di Indonesia yang belum teruji kompetensinya maka posisi mereka rawan tergeser tenaga kerja asing. “Belum lagi kendala bahasa, pekerja di pelabuhan-pelabuhan juga harus bisa menguasai bahasa internasional,” ujar Clara.
Pemerintah perlu mempersiapkan SDM logistik dan pendirian bidang studi logistik di beberapa perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis.
Islahuddin
Ekspor-impor akan semakin besar. Setiap negara di ASEAN berusaha memproduksi barang sebanyak mungkin untuk diekspor ke negara lain. Selama ini pengangkutan barang dalam perdagangan internasional mayoritas dilakukan melalui transportasi laut. Bagi industri pelayaran, peningkatan volume perdagangan berarti meningkatkan jumlah barang yang mereka angkut. Semua perusahaan pelayaran dalam negeri dituntut untuk bisa menangkap potensi ini dengan baik.
Selama ini industri pelayaran masih banyak didominasi perusahaan asing, khususnya untuk melayani perdagangan internasional. Kapal-kapal berbendera asing mendominasi pengangkutan laut. Dalam kegiatan impor, Indonesia hampir semuanya menggunakan kapal asing. Begitu juga dengan kegiatan ekspor.
Pengamat pelayaran dan maritim, Siswanto Rusdi meyakini pemberlakukan MEA akan meningkatkan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Peningkatan pelayaran untuk pengangkutan barang ini misalnya akan terlihat di daerah-daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan sudah terbiasa mengkonsumsi produk di dalam negeri. “Perdagangan di perbatasan diyakini akan meningkat yang membuat peningkatan pelayaran antarnegara di pulau- pulau terluar ini juga meningkat dan perlu ditangkap pelaku pelayaran dalam negeri,” jelas Siswanto kepada KORAN SINDO kemarin.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) ini meyakini arus barang di perbatasan ini akan didominasi kegiatan impor, karena hampir tidak ada industrialisasi di daerahdaerah perbatasan terutama di Indonesia bagian Tengah dan Timur seperti Kalimantan dan Sulawesi. Berbeda dengan Batam atau Kepulauan Riau yang memang mempunyai kawasan industri. Siswanto menyebutkan, industri pelayaran tidak bisa dipisahkan dengan industrialisasi yang menghasilkan barang.
Sementara itu secara umum, industri pelayaran dalam negeri juga membutuhkan perhatian serius. Dominasi kapal asing dalam kegiatan ekspor-impor perlu diimbangi perusahaan pelayaran dalam negeri. “Selama ini, perusahaan pelayaran dalam negeri tidak mempunyai kapal besar yang bisa mengangkut banyak barang untuk ekspor impor. Akibatnya,kue transportasi internasional ini dinikmati perusahaan asing. Saya berharap perusahaan pelayaran dalam negeri bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha bersama seperti patungan membeli kapal-kapal besar untuk ekspor-impor,”jelas ayah dua anak ini.
Di sektor pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran Indonesia cukup bagus karena didukung asas cabotage yang mensyarakatkan semua kapal yang berlayar di dalam negeri berbedera Indonesia, namun mereka kewalahan untuk bersaing di transportasi internasional.
Siswanto menyebutkan, pemerintah yang baru beberapa kali menyebutkan akan memberikan perhatian di dunia maritim, namun perhatian tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa memberikan perhatian pada industri pelayaran. Konsep tol laut yang selama ini didengung-dengunkan persiden yang baru seharusnya juga terkait dengan pela-yaran. “Presiden selama ini terlihat baru memperhatian pelabuhan, belum pernah menyentuh pelayaran. Padahal konsep maritim yang sebenarnya terletak pada pembenahan pada pelayaran,”tambah Siswanto.
Arus transportasi, terutama laut, merupakan salah satu komponen penting dalam rantai logistik. Selain masalah pelayaran, rantai lainnya seperti peningkatan SDM juga perlu mendapatkan perhatian besar mengingat pada MEA mendatang SDM asing bisa lebih leluasa untuk bekerja di Indonesia. Menurut Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Atmajaya Clara Lingga putri Benarto, perlu sertifikasi bagi sumber daya manusia bidang logistik menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. “Perlu uji kompetensi untuk sumber daya manusia yang bekerja di rantai logistik, terutama pada era MEA 2015,” kata Clara.
Perusahaan logistik akan menetapkan standar kapasitas tenaga kerja. Dengan kondisi SDM di Indonesia yang belum teruji kompetensinya maka posisi mereka rawan tergeser tenaga kerja asing. “Belum lagi kendala bahasa, pekerja di pelabuhan-pelabuhan juga harus bisa menguasai bahasa internasional,” ujar Clara.
Pemerintah perlu mempersiapkan SDM logistik dan pendirian bidang studi logistik di beberapa perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis.
Islahuddin
(ars)
