Pemerintah Kembangkan SMK Kelautan

Senin, 27 Oktober 2014 - 16:09 WIB
Pemerintah Kembangkan...
Pemerintah Kembangkan SMK Kelautan
A A A
JAKARTA - Sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memperkuat kemaritiman, pemerintah pun mengembangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang kelautan.

Apalagi selama ini belum banyak lembaga pendidikan yang fokus pada sektor tersebut.

Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah M Mustaghfirin Amin mengatakan, SMK kelautan yang dikembangkan ada dua macam yakni kelautan untuk niaga dan kelautan untuk perikanan. Menurut dia, SMK Kelautan yang saat ini beroperasi ada 170-an, sedangkan perikanan ada 145 unit. ”Namun ada sekitar 140 sekolah yang akan kami revitalisasi sehingga semua lulusannya bermutu baik dan berstandar internasional,” katanya di Gedung Kemendikbud kemarin.

Mustaghfirin menjelaskan, Kemendikbud akan memberikan bantuan senilai Rp700 juta per sekolah kelautan dan perikanan tersebut. Peralatan itu dimaksudkan agar siswa dapat langsung praktek dan langsung bekerja usai lulus. Tahun depan juga seluruh siswa SMK kelautan akan mendapatkan sertifikat internasional.

Terkait dengan kelautan, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Nautilus NL (Serikat Pekerja Pelaut Belanda) dan Asosiasi Perusahaan Pelayaran Belanda. PKB memuat pengaturan uang pensiun dan kenaikan upah para Pelaut Indonesia.

Asosiasi perusahaan pelayaran Belanda itu sendiri terdiri atas beberapa organisasi. Mereka adalah Netherlands Maritime Employers Association (NEMEA), Sociaaal Maritiem Werkgeversvoerbond (SMW), dan Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH).

Presiden KPI Hanafi Rustandi mengatakan, besaran pensiun Pelaut akan bervariasi. Untuk perwira sebesar 5% dari upah pokok setiap bulan dan untuk bawahan sebesar USD50 per bulan. Selain itu, upah yang akan diterima para pelaut juga akan meningkat 5,75% secara berkala selama tiga tahun ke depan. Terhitung 1 Januari 2015 naik1,5%, mulai 1 Januari 2016 naik 2% dan terhitung 1 Januari 2017 naik lagi 2,25%.

Neneng zubaidah
(ars)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Alasan KPK Kembalikan...
Alasan KPK Kembalikan Mobil Noel Ebenezer
Bos Blueray John Field...
Bos Blueray John Field Yakin Uang Suap Tersalurkan ke Dirjen Bea Cukai, Uangnya Tidak Pernah Kembali
Dasco Sebut RUU Perampasan...
Dasco Sebut RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan Tetap Dibahas pada Masa Reses
Apakah Pengadilan Tengah...
Apakah Pengadilan Tengah Mengadili Metode Berpikir dr Tifa dan Roy Suryo?
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
Febrie Adriansyah Belum...
Febrie Adriansyah Belum Ditahan Kejagung, Pimpinan DPR Singgung Asas Kesetaraan
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved