Kabinet Kerja Tak Lepas dari Kompromi Politik
Senin, 27 Oktober 2014 - 06:30 WIB
Kabinet Kerja Tak Lepas dari Kompromi Politik
A
A
A
JAKARTA - Pengumuman nama-nama Kabinet Kerja Jokowi-JK terbukti tak bisa lepas dari kompromi politik. Walau dipoles dengan istilah profesional dan profesional parpol, aroma kompromi politik tetap tak bisa dilepaskan.
Pengamat Politik Heri Budianto mengatakan, hal itu terlihat dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP sebagai pemilik saham terbesar.
Munculnya nama Puan Maharani, Rini Sumarmo, Tjahjo Kumolo membuktikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet.
"Terutama nama Puan dan Rini. Saya melihat ini digaransi Ibu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," kata Heri kepada Sindonews, Minggu 26 Oktober 2014 malam.
Penunjukan nama-nama menteri PDIP, menurut Heri, paling kuat berdasarkan dorongan Megawati ketimbang partai pendukung Jokowi-JK. Partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) relatif lebih tenang dan tanpa gejolak.
"Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri. Misalnya penunjukan Menkum HAM dari PDIP ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," kata pengamat politik asal Universitas Mercubuana ini.
Menpan dan Birokrasi, menurut dia, mestinya orang yang paling pas adalah mantan birokrat atau orang yang memiliki wawasan akademis di bidang ini. Termasuk juga Menteri Lingkungan Hiduap dan Kehutanan.
"Malah saya berpikir justru Ibu Nurbaya yang pas di Menpan Birokrasi," ujarnya.
Pengamat Politik Heri Budianto mengatakan, hal itu terlihat dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP sebagai pemilik saham terbesar.
Munculnya nama Puan Maharani, Rini Sumarmo, Tjahjo Kumolo membuktikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet.
"Terutama nama Puan dan Rini. Saya melihat ini digaransi Ibu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," kata Heri kepada Sindonews, Minggu 26 Oktober 2014 malam.
Penunjukan nama-nama menteri PDIP, menurut Heri, paling kuat berdasarkan dorongan Megawati ketimbang partai pendukung Jokowi-JK. Partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) relatif lebih tenang dan tanpa gejolak.
"Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri. Misalnya penunjukan Menkum HAM dari PDIP ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," kata pengamat politik asal Universitas Mercubuana ini.
Menpan dan Birokrasi, menurut dia, mestinya orang yang paling pas adalah mantan birokrat atau orang yang memiliki wawasan akademis di bidang ini. Termasuk juga Menteri Lingkungan Hiduap dan Kehutanan.
"Malah saya berpikir justru Ibu Nurbaya yang pas di Menpan Birokrasi," ujarnya.
(mhd)
