Jatah Menteri 'Disunat', PKB Siap Manuver Pemerintah Jokowi
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 19:03 WIB
Jatah Menteri 'Disunat', PKB Siap Manuver Pemerintah Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dibanding dengan kandidat menteri yang sudah beredar, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada, dinilai kurang dapat bersaing dan jatah menteri bisa dikurangi.
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar. Menurutnya, PKB akan menggunakan taktik lain untuk menempatkan kadernya.
Perlawanan yang akan ditunjukkan PKB nanti memang kemungkinan tidak akan frontal, tapi minimal partai ini tidak akan seloyal dulu mendukung Pemerintah Jokowi-JK.
"Untuk gabung ke Koalisi Merah Putih tentu tidak, tapi saya menduga PKB akan melawan, mereka sepertinya tidak akan all out mem-back up, terutama untuk kebijakan pemerintah di parlemen," ujar Idil Akbar saat dihubungi Sindonews, Sabtu (25/10/2014).
Dalam penentuan menteri di kabinetnya, Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki rekam jejak calon menteri.
Jokowi menyatakan ada delapan calon menterinya yang tidak direkomendasi KPK untuk dipilih karena berpotensi bermasalah dengan kasus hukum.
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar. Menurutnya, PKB akan menggunakan taktik lain untuk menempatkan kadernya.
Perlawanan yang akan ditunjukkan PKB nanti memang kemungkinan tidak akan frontal, tapi minimal partai ini tidak akan seloyal dulu mendukung Pemerintah Jokowi-JK.
"Untuk gabung ke Koalisi Merah Putih tentu tidak, tapi saya menduga PKB akan melawan, mereka sepertinya tidak akan all out mem-back up, terutama untuk kebijakan pemerintah di parlemen," ujar Idil Akbar saat dihubungi Sindonews, Sabtu (25/10/2014).
Dalam penentuan menteri di kabinetnya, Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki rekam jejak calon menteri.
Jokowi menyatakan ada delapan calon menterinya yang tidak direkomendasi KPK untuk dipilih karena berpotensi bermasalah dengan kasus hukum.
(maf)
