Masuk Susunan Kabinet, Khofifah Enggan Berkomentar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengumumkan menteri yang akan mengisi kabinetnya. Para calon menteri yang disebut akan mengisi kabinet Jokowi pun enggan berkomentar.
Salah satunya yakni Khofifah Indar Parawansa. Politikus kelahiran 1965 ini disebut-sebut menjadi salah satu calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla.
Saat ditemui di kediamannya yang terletak di Pengadegan Timur Raya, Jalan C, kelurahan Pegadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Ketua Umum Muslimat itu lebih memilih membicarakan kesibukannya di bidang muslimat.
"Semua pembicaraan soal menteri, lebih baik tunggu pengumuman presiden saja yah. Maaf, bukan saya tidak mau berkomentar," katanya di kediamannya, Rabu 22 Oktober 2014.
Kendati demikian, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mengaku, sudah mendapat kabar adanya pembatalan pengumuman Kabinet yang rencananya akan dilakukan Jokowi kemarin malam di Pelabuhan Tanjung Priuk.
Namun, saat ditanya kabar itu dari siapa, Sosok alumni Pascasarjana FISIP UI ini tidak mau menjawabnya.
"Ada beberapa kendala, di antaranya PKB menarik semua calon menterinya, Pak Muhaimin lebih memilih untuk mengurus partai. Begitu juga dengan PPP dan belum adanya calon menteri dari Papua," terangnya.
Terkait cara pemilihan menteri di Kabinet yang disusun oleh Jokowi, Khofifah menilai, pemilihan menteri di kabinet itu menggunakan sistem Out of the Box. Artinya, pemilihan kabinet yang dilakukan Jokowi di luar dugaan.
Menurutnya, cara seperti itu sangat dibutuhkan. Sebab, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, presiden harus terlebih dahulu bersih-bersih di kabinetnya.
Pada masa pemerintahan Gusdur, lanjut Khofifah pemilihan Kabinet saat itu dilakukan secara musyawarah. Dimana para kandidat mendatangi Gusdur dengan para pendukungya.
Namun tetap, keputusan ada di tangan Gusdur yang saat itu didampingi para seniornya. Sementara, mantan Kepala BKKBN periode 1999-2001 itu hanya bertugas untuk mencatat.
"Saat Gusdur menjadi presiden, kabinet baru terbentuk setelah lima hari pasca pelantikan. Perbedaanya para kandidat menteri mendatangi langsung, misalnya Amin Rais bersama rombonganya datang temui Gusdur, dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, saat itu, dirinya lebih blusukan ketimbang Jokowi ketika mejabat sebagai Gubernur DKI.
"Saya itu kerjaannya muter ke daerah-daerah terpencil. Saat itu saya juga sebagai Ketua Muslimat jadi keliling terus," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai posisi menteri yang diberikan Jokowi, Khofifah lagi-lagi enggan menjawabnya. Dia juga enggan menyebutkan apakah sudah diuji kelaiakannya atau belum.
"Diskusi sudah. Tentunya posisi para menteri disesuaikan dengan bidang yang dikuasai masing-masing," ungkapnya.
Salah satunya yakni Khofifah Indar Parawansa. Politikus kelahiran 1965 ini disebut-sebut menjadi salah satu calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla.
Saat ditemui di kediamannya yang terletak di Pengadegan Timur Raya, Jalan C, kelurahan Pegadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Ketua Umum Muslimat itu lebih memilih membicarakan kesibukannya di bidang muslimat.
"Semua pembicaraan soal menteri, lebih baik tunggu pengumuman presiden saja yah. Maaf, bukan saya tidak mau berkomentar," katanya di kediamannya, Rabu 22 Oktober 2014.
Kendati demikian, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mengaku, sudah mendapat kabar adanya pembatalan pengumuman Kabinet yang rencananya akan dilakukan Jokowi kemarin malam di Pelabuhan Tanjung Priuk.
Namun, saat ditanya kabar itu dari siapa, Sosok alumni Pascasarjana FISIP UI ini tidak mau menjawabnya.
"Ada beberapa kendala, di antaranya PKB menarik semua calon menterinya, Pak Muhaimin lebih memilih untuk mengurus partai. Begitu juga dengan PPP dan belum adanya calon menteri dari Papua," terangnya.
Terkait cara pemilihan menteri di Kabinet yang disusun oleh Jokowi, Khofifah menilai, pemilihan menteri di kabinet itu menggunakan sistem Out of the Box. Artinya, pemilihan kabinet yang dilakukan Jokowi di luar dugaan.
Menurutnya, cara seperti itu sangat dibutuhkan. Sebab, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, presiden harus terlebih dahulu bersih-bersih di kabinetnya.
Pada masa pemerintahan Gusdur, lanjut Khofifah pemilihan Kabinet saat itu dilakukan secara musyawarah. Dimana para kandidat mendatangi Gusdur dengan para pendukungya.
Namun tetap, keputusan ada di tangan Gusdur yang saat itu didampingi para seniornya. Sementara, mantan Kepala BKKBN periode 1999-2001 itu hanya bertugas untuk mencatat.
"Saat Gusdur menjadi presiden, kabinet baru terbentuk setelah lima hari pasca pelantikan. Perbedaanya para kandidat menteri mendatangi langsung, misalnya Amin Rais bersama rombonganya datang temui Gusdur, dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, saat itu, dirinya lebih blusukan ketimbang Jokowi ketika mejabat sebagai Gubernur DKI.
"Saya itu kerjaannya muter ke daerah-daerah terpencil. Saat itu saya juga sebagai Ketua Muslimat jadi keliling terus," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai posisi menteri yang diberikan Jokowi, Khofifah lagi-lagi enggan menjawabnya. Dia juga enggan menyebutkan apakah sudah diuji kelaiakannya atau belum.
"Diskusi sudah. Tentunya posisi para menteri disesuaikan dengan bidang yang dikuasai masing-masing," ungkapnya.
(mhd)