Alasan Jokowi-JK Belum Umumkan Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Dua hari setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Bahkan, belakangan Jokowi membatalkan delapan nama calon menteri. Langkah itu diambil menyikapi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Apa kesulitan mereka dalam mencari sosok yang pantas menjadi menteri?
Menurut JK, hal pertama yang dilakukan untuk mencari sosok untuk menteri ialah melihat keahlian, kredibilitas, kepemimpinan, serta pengalamannya.
"Kedua, bagaimana kita seimbangkan seperti dulu yang teknokrat atau profesional. Dari nonpartai dan profesional dari partai," tutur JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
"Bagaimana kita mengharmonisasikan wilayah-wilayah ini kan kabinet nusantara dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Mesti sama, agama harus seimbang, ada laki-laki, perempuan," tambah JK.
Saat ditanya apakah karena ada masalah kepentingan sehingga belum diumumkan, JK menjawab ada. Namun, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan rakyat. "Ada, kepentingan rakyat," ungkap JK.
Bahkan, belakangan Jokowi membatalkan delapan nama calon menteri. Langkah itu diambil menyikapi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Apa kesulitan mereka dalam mencari sosok yang pantas menjadi menteri?
Menurut JK, hal pertama yang dilakukan untuk mencari sosok untuk menteri ialah melihat keahlian, kredibilitas, kepemimpinan, serta pengalamannya.
"Kedua, bagaimana kita seimbangkan seperti dulu yang teknokrat atau profesional. Dari nonpartai dan profesional dari partai," tutur JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
"Bagaimana kita mengharmonisasikan wilayah-wilayah ini kan kabinet nusantara dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Mesti sama, agama harus seimbang, ada laki-laki, perempuan," tambah JK.
Saat ditanya apakah karena ada masalah kepentingan sehingga belum diumumkan, JK menjawab ada. Namun, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan rakyat. "Ada, kepentingan rakyat," ungkap JK.
(dam)