Ini Pesan Pakar Hukum Tata Negara Untuk Kabinet Jokowi-JK

Rabu, 22 Oktober 2014 - 02:20 WIB
Ini Pesan Pakar Hukum...
Ini Pesan Pakar Hukum Tata Negara Untuk Kabinet Jokowi-JK
A A A
JAKARTA - Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara memiliki penilaian khusus untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menyusun kabinetnya.

"Jokowi harus menjaga kemenangannya. Dia harus mencari menteri yang sesuai dengan bidangnya," ujar Refly dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Refly memberi catatan tersendiri untuk Jokowi-JK dalam menyusun kabinetnya.
  1. Jokowi harus mencari seorang menteri yang royal dalam mewujudkan visi misi Jokowi, yang loyal kepada Presiden. Bukan dari partai politik.
  2. Menteri itu harus pekerja keras, yang bisa membenahi birokrasi di kementeriannya. Bukan hanya yang ingin menikmati fasilitas dan tidak melakukan apapun.
  3. Harus bersih dari indikasi korupsi.
  4. Menteri tetap harus profesional, memiliki kualitas dan kreatifitas.
"Karena Jokowi harus bisa meyakinkan rakyat, bahwa kabinetnya akan dapat berlari kencang untuk membenahi Indonesia," jelas Refly.
(sms)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
Kejagung Dijadwalkan...
Kejagung Dijadwalkan Periksa Febrie Adriansyah Hari Ini, Sebelumnya Mangkir
Pakar: Pertemuan Kapolri-Direktur...
Pakar: Pertemuan Kapolri-Direktur FBI Langkah Strategis Hadapi Kejahatan Transnasional
Sebut 108 UU Perlu Diubah,...
Sebut 108 UU Perlu Diubah, Cak Imin: Omnibus Law Ciptaker hingga Agraria
KPK: Sebelum Serahkan...
KPK: Sebelum Serahkan Amplop ke Menhut, Bupati Kuansing Kumpulkan SGD 46.500
PPATK Ungkap Perputaran...
PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online Turun hingga Rp286,84 Triliun di Era Prabowo
Yane Bima Arya Harap...
Yane Bima Arya Harap Setiap Anak Peroleh Kasih Sayang dan Rasa Aman
Infografis
Negara-negara Ini Melakukan...
Negara-negara Ini Melakukan PHK Massal PNS, Indonesia Menyusul?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved