Soal Kabinet, PDIP Yakin Jokowi Akomodir Masukan Publik
Selasa, 21 Oktober 2014 - 20:08 WIB
Soal Kabinet, PDIP Yakin Jokowi Akomodir Masukan Publik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait nama calon menteri yang terindikasi bermasalah dengan hukum.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, untuk mengakomodasi itu bisa saja pengumuman kabinet baru dilakukan setelah Jokowi mengkaji respons publik.
"Pak Jokowi juga belum memastikan kapan calon menteri akan diumumkan, sehingga dalam satu atau dua hari ini rakyat bisa memberikan catatan korektif terhadap nama yang muncul," ujar Basarah dalam diskusi politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Basarah juga yakin Jokowi orang yang akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Saya kira beliau bisa mempertimbangkan untuk tidak buru-buru mengumumkan calon menterinya apabila ada masukan yang signifikan," jelasnya.
Menurutnya, dari nama-nama yang diserahkan Jokowi kepada KPK untuk diteliti integritasnya, ternyata banyak di antaranya yang mendapat catatan. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan siapa saja yang akan menduduki pos menteri apa.
"Jika ada info muncul ke publik, masyarakat bisa menolak kalau tidak sesuai dengan tekad Pak Jokowi untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip Trisakti Bung Karno," pungkasnya.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, untuk mengakomodasi itu bisa saja pengumuman kabinet baru dilakukan setelah Jokowi mengkaji respons publik.
"Pak Jokowi juga belum memastikan kapan calon menteri akan diumumkan, sehingga dalam satu atau dua hari ini rakyat bisa memberikan catatan korektif terhadap nama yang muncul," ujar Basarah dalam diskusi politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Basarah juga yakin Jokowi orang yang akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Saya kira beliau bisa mempertimbangkan untuk tidak buru-buru mengumumkan calon menterinya apabila ada masukan yang signifikan," jelasnya.
Menurutnya, dari nama-nama yang diserahkan Jokowi kepada KPK untuk diteliti integritasnya, ternyata banyak di antaranya yang mendapat catatan. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan siapa saja yang akan menduduki pos menteri apa.
"Jika ada info muncul ke publik, masyarakat bisa menolak kalau tidak sesuai dengan tekad Pak Jokowi untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip Trisakti Bung Karno," pungkasnya.
(kri)
