PKS Dukung Kebijakan Maritim Jokowi
Selasa, 21 Oktober 2014 - 01:07 WIB
PKS Dukung Kebijakan Maritim Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengapresiasi pidato pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pada pemberdayaan potensi maritim Indonesia.
“Saya mengapresiasi dan mendukung penekanan pidato Presiden Jokowi pada sektor maritim," kata Almuzzammil Yusuf lewat siaran pers, Senin 20 Oktober 2014.
"Meskipun aspek yang disampaikan beliau tidak banyak, tapi kita dapat menangkap konsentrasi Pemerintahan Jokowi ke depan,” imbuhnya.
Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, tidak mustahil Indonesia bisa maju dan makmur melalui pemberdayaan potensi laut.
”Ingat panjang garis pantai Indonesia adalah keempat sedunia, lebih dari 90 ribu kilo meter," ungkapnya.
"Kita memiliki luas laut 5,8 juta km2 dan lebih dari 17 ribu pulau. Ini adalah aset sumber daya alam Indonesia yang perlu diberdayakan dan dikelola oleh Pemerintahan Jokowi kedepan,” tambahnya.
Konsekuenesinya terang Muzzammil, ke depan perlu ada kebijakan yang massif dalam modernisasi industri strategis di bidang perkapalan, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
“Selama ini kita banyak membeli kapal dari luar negeri. Ke depan kita harus memberikan perhatian khusus kepada industri perkapalan dalam negeri. Sehingga kita dapat memproduksi kapal yang berkualitas dan membelinya untuk keperluan dalam negeri,” paparnya.
Lebih lanjut Muzzammil menyarankan, agar para nelayan, lulusan sarjana perkapalan, kelautan, dan pertanian diberikan posisi khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi.
“Di sisi lain, TNI dan Polri perlu memperkuat keamanan laut agar bebas dari eksploitasi negara lain,” tandasnya.
“Saya mengapresiasi dan mendukung penekanan pidato Presiden Jokowi pada sektor maritim," kata Almuzzammil Yusuf lewat siaran pers, Senin 20 Oktober 2014.
"Meskipun aspek yang disampaikan beliau tidak banyak, tapi kita dapat menangkap konsentrasi Pemerintahan Jokowi ke depan,” imbuhnya.
Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, tidak mustahil Indonesia bisa maju dan makmur melalui pemberdayaan potensi laut.
”Ingat panjang garis pantai Indonesia adalah keempat sedunia, lebih dari 90 ribu kilo meter," ungkapnya.
"Kita memiliki luas laut 5,8 juta km2 dan lebih dari 17 ribu pulau. Ini adalah aset sumber daya alam Indonesia yang perlu diberdayakan dan dikelola oleh Pemerintahan Jokowi kedepan,” tambahnya.
Konsekuenesinya terang Muzzammil, ke depan perlu ada kebijakan yang massif dalam modernisasi industri strategis di bidang perkapalan, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
“Selama ini kita banyak membeli kapal dari luar negeri. Ke depan kita harus memberikan perhatian khusus kepada industri perkapalan dalam negeri. Sehingga kita dapat memproduksi kapal yang berkualitas dan membelinya untuk keperluan dalam negeri,” paparnya.
Lebih lanjut Muzzammil menyarankan, agar para nelayan, lulusan sarjana perkapalan, kelautan, dan pertanian diberikan posisi khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi.
“Di sisi lain, TNI dan Polri perlu memperkuat keamanan laut agar bebas dari eksploitasi negara lain,” tandasnya.
(maf)
