Pidato Jokowi Dinilai Normatif dan Tidak Rinci
Senin, 20 Oktober 2014 - 13:56 WIB
Pidato Jokowi Dinilai Normatif dan Tidak Rinci
A
A
A
JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang paripurna MPR dinilai terlalu normatif.
Jokowi dinilai tidak menyinggung problem bangsa beserta solusinya. Namun, hanya mengungkapkan optimismenya.
Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan, pidato Jokowi selama lebih kurang 12 menit itu tidak detail.
Menurut dia, Jokowi menyampaikan hal normatif seperti mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatukan tangan dan hati, bersatu dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
"Pidato tersebut tidak detail untuk menggambarkan problem ekonomi, tantangan ekonomi dan agenda ekonomi pemerintahannya," ujar Ubedilah dalam siaran persnya kepada Sindonews, Senin (20/10/2014).
Kendati begitu, kata dia, Jokowi hanya memberikan optimisme dengan mengangkat kesan persatuan seluruh elite politik di Indonesia.
"Ini modal politik penting pemerintahan baru. Modal politik ini harus bisa dijaga dan dimanfaatkan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahan baru," tutur pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta ini.
Jokowi dinilai tidak menyinggung problem bangsa beserta solusinya. Namun, hanya mengungkapkan optimismenya.
Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan, pidato Jokowi selama lebih kurang 12 menit itu tidak detail.
Menurut dia, Jokowi menyampaikan hal normatif seperti mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatukan tangan dan hati, bersatu dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
"Pidato tersebut tidak detail untuk menggambarkan problem ekonomi, tantangan ekonomi dan agenda ekonomi pemerintahannya," ujar Ubedilah dalam siaran persnya kepada Sindonews, Senin (20/10/2014).
Kendati begitu, kata dia, Jokowi hanya memberikan optimisme dengan mengangkat kesan persatuan seluruh elite politik di Indonesia.
"Ini modal politik penting pemerintahan baru. Modal politik ini harus bisa dijaga dan dimanfaatkan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahan baru," tutur pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta ini.
(dam)
